Diumumkan: Anggaran Bencana Sumatera Dipastikan Aman, Purbaya Siap
Meski Anggaran BNPB Dikurangi, Pemerintah Tetap Bersiap untuk Bantuan Bencana
Nah, bencana selalu datang dengan tak terduga, bahkan saat anggaran terasa sempit. Tapi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi jaminan bahwa dana untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tetap siap. Meski anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami pemangkasan lebih dari separuhnya, dari Rp 4,92 triliun pada 2024 menjadi Rp 2,01 triliun pada 2025, pemerintah tetap optimis.
“Saat ini, anggaran BNPB masih tersisa sekitar Rp 500 miliar dan siap digunakan,”
ujar Purbaya usai Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025). Tapi, apa jika dana itu kurang?
Ada Tersisa, tapi Siap Diperbesar Jika Butuh
Menurut Purbaya, mekanisme tambahan dana bergantung pada permintaan dari BNPB.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,”
katanya sambil berkelakar. Jadi, meski anggaran diperkecil, pemerintah masih punya jalan keluar: mengambil dari pos anggaran darurat bencana.
“Itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses,”
tambahnya. Ternyata, sistem ini bukan hanya tentang angka, tapi juga kerja sama antara lembaga dan pemerintah yang responsif.
“Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya (Kemenkeu) kaya,”
Sekarang, rasa humor Purbaya mungkin muncul dari kepercayaannya pada kesiapan BNPB. Tapi di balik itu, ada pesan jelas: pemerintah tak akan berhenti memberikan bantuan meski anggaran dipangkas. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga sudah diantisipasi.
“Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita share,”
ujarnya, menggambarkan perencanaan yang matang.
Kebutuhan Rp 60 Miliar: JK Berharap Bantuan dari Masyarakat
Yang menarik, sebelumnya Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memperkirakan pemulihan jangka panjang di tiga wilayah yang terkena bencana akan membutuhkan anggaran Rp 60 miliar.
“Ya, kira-kira kita butuh operasi itu Rp 20 miliar per daerah,”
katanya usai meninjau gudang logistik PMI di Jakarta. Jadi, dana Rp 60 miliar itu bukan hanya kebutuhan pemerintah, tapi juga peran masyarakat dalam menyalurkan donasi. Apa mungkin kita bisa mengharapkan bantuan ekstra dari luar?
“Kita butuh Rp 60 miliar kebutuhan dasar itu,”
JK juga mengajak masyarakat turut andil dalam pemulihan.
“PMI akan mengirimkan 60 unit mobil tangki air untuk membantu warga terdampak banjir besar,”
tambahnya. Tapi, bisa juga ditafsirkan bahwa, setelah bantuan langsung dari pemerintah, masyarakat tetap menjadi pilar penting. Untuk itu, rekening PMI sudah disediakan, yakni Bank Mandiri dengan nomor 070-00-0011601-7. Masih ada waktu untuk mendorong kecepatan pemulihan, ya?
Purbaya Yudhi Sadewa: Persiapan Darurat dengan Dana yang Tersedia
Menurut Purbaya, meski anggaran BNPB dipangkas, pemerintah tetap bisa mengambil dari dana darurat.
“Dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sudah disiapkan,”
katanya, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan mengalokasikan dana tambahan. Nah, fakta ini bisa menjadi pelajaran: meski dana terbatas, kita tetap bisa bersiap untuk situasi darurat dengan strategi yang tepat. Apa yang bisa kita pelajari dari penanganan bencana ini?
Yang jelas, penanganan bencana tidak hanya tentang angka, tapi juga responsivitas dan kerja sama lintas sektor. Dengan mekanisme yang sudah disiapkan, pemerintah dan PMI bisa bekerja bersama, meski tantangan tetap ada. Jadi, jangan remehkan kecilnya angka di anggaran, karena itu bisa menjadi jembatan kecil untuk pemulihan besar.
