Isu Penting: Waka MPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Konflik Timteng pada Impor Migas

Waka MPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Konflik Timteng pada Impor Migas

Sabtu (7/3/2026), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyoroti perlunya pemerintah memantau persaingan impor migas yang mungkin terjadi akibat konflik di wilayah Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia saat ini mengandalkan 20 persen kebutuhan energinya dari negara-negara Timteng, sementara sumber lainnya berasal dari Nigeria, Angola, Australia, hingga Brazil. “Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengalihkan pasokan migas dari sumber-sumber luar Timur Tengah jika terjadi penghentian distribusi energi melalui Selat Hormuz,” jelas Eddy dalam pernyataannya.

“Indonesia mampu mengandalkan dan bahkan meningkatkan suplai migasnya dari negara-negara di luar Timur Tengah saat pasokan dari Timteng terganggu,” tambahnya.

Dalam penjelasannya, Eddy menyoroti potensi ancaman dari negara-negara besar seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Ia menunjukkan bahwa volume impor migas di negara-negara tersebut jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. “Misalnya, Cina mengimpor sekitar 11 juta barel per hari, sedangkan India mengimpor sekitar 6 juta barel per hari. Jepang dan Korea Selatan berada di kisaran 2-2,5 juta barel per hari,” terang Eddy.

Ia menekankan bahwa jika negara-negara besar tersebut mengalami gangguan pasokan dari Timteng, mereka akan segera berpindah ke sumber energi lain. “Ini berdampak pada Indonesia karena sumber-sumber energi alternatif juga menjadi pasokan utama bagi negara-negara kita,” jelas Eddy. “Dengan kata lain, Indonesia bisa ‘berebut’ pasokan minyak dan gas dengan negara importir raksasa lainnya,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipatif, Eddy mengingatkan bahwa Pertamina harus siap menghadapi skenario terburuk, seperti gangguan pasokan dan kenaikan harga energi. “Kita perlu memastikan komitmen negara-negara pemasok energi tetap stabil, serta mengantisipasi lonjakan harga jika terjadi kerusakan di ladang minyak atau infrastruktur energi besar seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain,” katanya.

Dalam kondisi yang tidak stabil akibat konflik di Timur Tengah, Eddy menyarankan percepatan diversifikasi sumber impor energi. “Khususnya, perjanjian perdagangan yang sudah kita miliki dengan Amerika Serikat bisa dimanfaatkan untuk memperkaya pasokan minyak mentah, LNG, LPG, serta produk petroleum lainnya,” imbuhnya.

Eddy menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa era disruptif global pasca-Covid-19 semakin mengancam ketahanan energi Indonesia. “Dalam situasi darurat, negara-negara akan lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri daripada kepentingan luar. Maka, ketersediaan pasokan energi tidak cukup, tetapi kehandalannya pun harus dipertahankan,” tegasnya. impor migaskonflik timur tengahketahanan energimpr impor migaskonflik timur tengahketahanan energimpr