Kebijakan Baru: Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang menerapkan langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dirancang untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, yang berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional.
Penyesuaian Jadwal Kerja untuk Efisiensi BBM
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, mengungkapkan bahwa Kemhan dan TNI sedang menyesuaikan pengaturan hari kerja secara bertahap. Perubahan ini terbatas pada fungsi-fungsi tertentu, dengan pengurangan satu hari kerja dari total lima hari.
“Kementerian Pertahanan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi BBM secara terukur, dengan pertimbangan dinamika global yang memengaruhi ketersediaan energi,” jelas Rico dalam pernyataan yang dikutip Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan bahwa skema ini bukan pengurangan kebutuhan darurat, melainkan upaya mitigasi awal untuk memastikan ketahanan nasional. Penyesuaian jadwal kerja diatur administratif dan manajerial, dengan fokus pada aspek pendukung, sementara operasional strategis tetap diprioritaskan.
“Efisiensi difokuskan pada area pendukung, sedangkan operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan dijaga secara optimal,” tambah Rico.
Dalam implementasinya, Kemhan akan menerapkan kebijakan adaptif yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Contohnya, pengurangan hari kerja dilakukan dengan pola fleksibel, serta penggunaan alutsista ditentukan berdasarkan indeks prioritas dan operasional yang diperlukan.
“Kami juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan angkutan pegawai, tetapi tetap memastikan efektivitas tugas,” papar Rico.
Kritik dari Pakar Ekonomi Energi
Sementara itu, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai skema empat hari kerja tidak akan efektif dalam mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Menurutnya, kebijakan ini mungkin tidak mampu menggantikan penghematan yang diharapkan.
“Barangkali, ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata, sehingga BBM tidak bisa dikurangi secara signifikan,” ujar Fahmy dalam keterangan tertulis Sabtu (21/3/2026).
Fahmy mengingatkan bahwa keberhasilan work from home (WFH) selama pandemik corona dipengaruhi oleh faktor paksa, yaitu risiko tertular virus. Berbeda dengan skema saat ini, ada faktor penggerak yang tidak sama, sehingga bisa mengurangi efektivitas penghematan.
“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” lanjut Fahmy.
Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi lokal. Sejumlah sektor seperti transportasi, ojek online, dan warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran, bisa mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, penerapan WFH di sektor manufaktur dianggap bisa mengurangi produktivitas industri.
Kesiapsiagaan dan Disiplin Pengelolaan Energi
Kemhan menjelaskan bahwa skema ini bertujuan meningkatkan disiplin dalam penggunaan sumber daya strategis. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan nasional, dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab kolektif.
“Jadi, ini bukan kondisi darurat, melainkan wujud kesiapsiagaan dan komitmen menghemat BBM,” tambah Rico.