Latest Program: Fadli sebut warisan budaya Jabar perlu promosi hingga komunitas seni

Fadli sebut warisan budaya Jabar perlu promosi hingga komunitas seni

Latest Program – Kota Jakarta menjadi panggung bagi diskusi penting terkait keberlanjutan warisan budaya Jawa Barat. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menggarisbawahi potensi yang dimiliki oleh warisan budaya wilayah tersebut, yang perlu ditingkatkan melalui promosi, pengembangan ekosistem, serta penguatan komunitas seni. Menurutnya, langkah-langkah ini penting untuk memastikan ekspresi budaya di Jabar tetap relevan dan dinamis. “Kami terus mendorong agar budaya di Jawa Barat semakin hidup, baik melalui festival, revitalisasi tempat-tempat budaya, maupun dukungan terhadap komunitas seni lokal,” jelas Fadli dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis. Ia menyampaikan pernyataan ini saat menerima kunjungan dari Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan yang diwakili oleh DPRD Jabar. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan raperda kebudayaan di wilayah tersebut.

“Kami berkomitmen mendukung upaya DPRD dan Pemprov Jabar dalam memajukan kebudayaan serta memperkuat ekosistem budaya yang berkelanjutan,” tegas Fadli. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pusat dan daerah adalah kunci untuk mengembangkan budaya secara sistematis. Ia juga menekankan bahwa penguatan komunitas seni harus menjadi prioritas, karena mereka merupakan motor penggerak utama dalam melestarikan warisan budaya.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan akan terus memberikan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung berbagai inisiatif di daerah. “Ekosistem kebudayaan yang kuat memerlukan ruang kreatif yang memadai, serta program-program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat,” katanya. Selain itu, ia mengatakan bahwa revitalisasi tempat-tempat budaya tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga perlu diiringi dengan pendekatan inovatif untuk menarik minat generasi muda.

Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, menyampaikan bahwa penyusunan raperda pemajuan kebudayaan harus selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nasional. “Raperda ini perlu merefleksikan kebutuhan riil di lapangan, agar dapat memberikan dampak nyata terhadap penguatan budaya di Jawa Barat,” ujarnya. Bucky menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki peran kritis dalam memberikan regulasi yang memperkuat upaya daerah. Ia juga meminta dukungan dalam aspek kebijakan dan pendanaan untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Kami berharap Perda ini tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan, tetapi juga mendapatkan implementasi konkret. Kebudayaan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, bukan sekadar hiasan,” jelas Bucky. Menurutnya, harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal akan memastikan program kebudayaan di Jabar tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda, Ahab Siabudin, menggarisbawahi pentingnya kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. “Budaya harus menjadi warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa kebudayaan, pembangunan akan kehilangan makna yang lebih dalam,” ungkapnya. Ahab menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat sangat vital dalam memastikan kebijakan kebudayaan di daerah memiliki arah yang jelas dan konsisten. “Kebudayaan tidak hanya sektor yang dinikmati, tetapi juga yang harus dijaga dan dikembangkan secara terus-menerus,” tegas Ahab.

“Untuk itu, diperlukan penguatan dari pusat, khususnya dalam aspek penganggaran. Kebudayaan memerlukan investasi yang berkelanjutan agar dapat bertahan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang cepat berubah,” jelas Ahab. Menurutnya, keberhasilan raperda kebudayaan akan bergantung pada kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan pusat. Ia juga menyoroti peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional.

Fadli Zon menambahkan bahwa pemajuan kebudayaan di Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara terisolasi. “Perlu ada sinergi antara berbagai pihak, termasuk pelaku seni, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas,” katanya. Ia menyoroti bahwa festival budaya, selain menjadi ajang pertunjukan, juga bisa menjadi media untuk memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. “Melalui acara-acara seperti ini, budaya dapat tetap relevan dan menjadi bagian dari identitas daerah yang hidup,” ujarnya.

Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan bantuan teknis dan dana dalam bentuk program-program yang berkelanjutan. “Kami juga akan memfasilitasi komunikasi antara pelaku seni dan pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kesenjangan dalam penguatan kebudayaan,” jelas Fadli. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa penguatan ekosistem kebudayaan melibatkan berbagai elemen, termasuk pengakuan terhadap keragaman seni tradisional, serta pembangunan ruang-ruang budaya yang strategis.

Ketua Pansus Ahab Siabudin mengapresiasi upaya Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Sinergi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat secara luas dan efektif,” katanya. Ahab juga mengingatkan bahwa penganggaran kebudayaan harus didorong secara signifikan, agar tidak hanya menjadi agenda, tetapi juga menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah. “Tanpa dana yang cukup, kegiatan budaya akan sulit berkembang secara optimal,” ujarnya.

Fadli menambahkan bahwa warisan budaya Jawa Barat memiliki nilai-nilai unik yang perlu dilestarikan. “Di samping itu, budaya juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan raperda ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten di lapangan. “Dengan adanya kerja sama yang solid, Jawa Barat bisa menjadi contoh bagus dalam pengembangan kebudayaan yang inklusif,” jelas Fadli.

Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa berharap raperda kebudayaan dapat menjadi pedoman untuk mengintegrasikan seni dan budaya ke dalam berbagai sektor pembangunan. “Selain itu, kebijakan ini juga harus