Probolinggo lakukan monev penerapan tiket daring wisata Gunung Bromo

Probolinggo Lakukan Monev Penerapan Tiket Daring di Kawasan Wisata Gunung Bromo

Probolinggo lakukan monev penerapan tiket daring – Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap penerapan sistem pembelian tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis dan Jumat, 14-15 Mei, dengan dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan Sukapura, serta para operator jeep yang beroperasi di area tersebut.

Heri Mulyadi, Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, menjelaskan bahwa monev ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari regulasi kewajiban pembayaran retribusi wisata secara daring sebelum pengunjung memasuki kawasan Gunung Bromo. “Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan sistem tiket daring berjalan sesuai rencana dan meminimalisir potensi kesalahan dalam penerapannya,” ujarnya.

Pelaksanaan Sistem Tiket Daring

Dalam pelaksanaan monev, Heri menekankan bahwa wisatawan harus membeli tiket masuk secara online melalui situs resmi sebelum masuk ke kawasan Gunung Bromo. Setiap kendaraan jeep yang membawa pengunjung juga diperlukan memiliki tiket sesuai jumlah penumpangnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi antrean dan memastikan kelancaran alur pengunjung.

Pemantauan dilakukan di titik kontrol pertigaan Desa Wonotoro, tempat di mana petugas menginspeksi tiket yang dibawa oleh wisatawan. Bagi pengunjung yang belum memiliki tiket, mereka akan diarahkan kembali ke Desa Jetak untuk menyelesaikan pembelian secara daring. Sebaliknya, wisatawan yang sudah memenuhi syarat dapat langsung menjalani proses pemindaian barcode sebelum diperbolehkan masuk.

“Sistem tiket daring ini memudahkan pengelolaan data wisatawan dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Gunung Bromo,” kata Heri Mulyadi.

Menurut Heri, penerapan sistem ini juga memberikan manfaat dalam hal administrasi pendataan pengunjung. “Dengan menggunakan teknologi digital, informasi tentang jumlah dan keberadaan wisatawan dapat tercatat secara akurat,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mencegah adanya pengunjung yang tidak terdaftar.

Heri juga menjelaskan bahwa sistem tiket daring mendukung klaim asuransi wisata. Jika terjadi kecelakaan atau insiden yang mengganggu pengunjung, data yang tercatat dalam sistem akan menjadi acuan penting untuk proses klaim. “Selain itu, sistem ini mengurangi risiko kesalahan administratif yang bisa terjadi saat pengunjung memasuki kawasan wisata,” tambahnya.

Upaya Meningkatkan Ketertiban dan Kualitas Pelayanan

Dalam monev, selain memantau pelaksanaan sistem, petugas juga mengevaluasi efektivitas koordinasi antara operator jeep, pelaku usaha pariwisata, serta pihak berwenang. Heri menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat komunikasi dengan semua pihak agar penerapan sistem berjalan optimal. “Koordinasi yang baik adalah kunci untuk memastikan keberhasilan transformasi pelayanan pariwisata ini,” ujarnya.

Kegiatan monev juga bertujuan mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur menuju Gunung Bromo. Heri menyebutkan bahwa penerapan sistem tiket daring menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, modern, dan profesional. “Sistem ini mempercepat proses pelayanan, sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung,” jelasnya.

“Dengan adanya sistem online, pengunjung tidak perlu menunggu lama untuk masuk ke kawasan wisata, dan pengelolaan data menjadi lebih terarah,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa penerapan tiket daring merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pariwisata yang semakin dinamis. “Tantangan seperti kepadatan pengunjung, serta kebutuhan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, membuat sistem ini menjadi solusi yang tepat,” ujarnya.

Monev ini juga membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama implementasi, seperti kesulitan wisatawan dalam memahami prosedur pembelian tiket atau hambatan teknis dari operator jeep. Heri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh pelaku wisata agar mereka memahami manfaat dan cara penggunaan sistem tersebut. “Sosialisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di Gunung Bromo,” kata Heri.

Dalam beberapa hari terakhir, pihak Disporapar juga mengadakan pertemuan dengan operator jeep dan pengelola wisata untuk membahas perbaikan sistem dan pelatihan lebih lanjut. “Kami berharap melalui sistem ini, pengelolaan pariwisata dapat lebih profesional dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada wisatawan,” ujarnya.

Persiapan untuk Implementasi yang Lebih Luas

Heri menyatakan bahwa penerapan sistem tiket daring di Gunung Bromo adalah bagian dari transformasi pelayanan pariwisata yang lebih modern. “Kami ingin menciptakan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman bagi pengunjung dan mengurangi risiko kesalahan administrasi,” tambahnya.

Menurut Heri, keberhasilan penerapan sistem ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. “Koordinasi yang baik antara pemerintah, operator, dan wisatawan adalah syarat utama agar sistem berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem tiket daring diharapkan dapat menjadi contoh untuk kawasan wisata lainnya di Indonesia. Heri menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya fokus pada Gunung Bromo, tetapi juga merupakan langkah awal dalam menyiapkan sistem pariwisata yang lebih terpadu di Jawa Timur. “Ini adalah langkah awal menuju sistem wisata digital yang lebih luas,” katanya.

Heri berharap sistem ini dapat meningkatkan kepuasan wisatawan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan kawasan. “Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dalam menangani kebutuhan pariwisata,” tambahnya. Ia menekankan bahwa penerapan sistem ini akan terus disempurnakan sesuai masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan monev yang dilakukan pada akhir Mei ini, Pemkab Probolinggo berharap dapat mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi sistem tiket daring. Heri menyatakan bahwa evaluasi ini menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. “Hasil monev akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata,” ujarnya.