Special Plan: 97 Dapur MBG di Yogyakarta Berhenti Beroperasi

97 Dapur MBG di Yogyakarta Berhenti Beroperasi

Special Plan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dioperasikan oleh 97 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami penghentian sementara sejak 1 Juni 2026. Hal ini terjadi akibat hambatan administratif dan keterlambatan penerimaan dana dari pemerintah pusat melalui rekening khusus yang diberikan kepada masing-masing dapur. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap akses gizi bagi para siswa, yang sebelumnya bergantung pada layanan tersebut.

Penyebab Penghentian Sementara

Menurut Ni Made Dwipanti Indrayanti, Sekretaris Daerah DIY yang juga memimpin Tim Percepatan MBG, sejumlah dapur terpaksa dihentikan karena belum ada transfer dana dari pemerintah pusat. "Dari 97 unit SPPG yang tutup, 42 unit berhenti beroperasi akibat dana belum turun melalui rekening khusus," jelas Made dalam wawancara pada Kamis, 11 Juni 2026. Sementara itu, 55 unit lainnya terkena masalah administratif, seperti ketidaksesuaian dokumen atau penangguhan operasional di lapangan.

"Ketika dapur memutuskan berhenti beroperasi tanpa pemberitahuan, ada siswa yang mungkin belum sempat sarapan di rumah, lalu masuk sekolah dan mendapati SPPG-nya tidak lagi menyediakan makanan," tambah Made.

Penutupan ini didominasi oleh tiga wilayah utama: Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Menurut laporan pemetaan yang dilakukan oleh tim, Sleman menjadi area dengan jumlah dapur yang berhenti paling banyak, mencapai 36 unit atau 37,1 persen dari total kasus. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial yang mengharuskan dukungan langsung dari MBG.

Kabupaten Gunungkidul mengalami dampak signifikan dengan 28 unit dapur yang dihentikan, atau 28,9 persen dari total. Dari jumlah tersebut, sebagian besar—22 unit—berkaitan dengan keterlambatan dana. Wilayah Bantul, sementara itu, menyumbang 10 unit penutupan. Untuk unit SPPG di daerah lain, seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, status operasional mereka masih terjaga sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Program MBG Dinilai Terlalu Banyak

Penghentian operasional puluhan SPPG ini memicu rencana perbaikan program MBG yang lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan pemerintah akan melakukan penyederhanaan dalam waktu satu bulan. Ia menyoroti peningkatan jumlah titik SPPG dari rencana awal sekitar 21 ribu menjadi 27.877 unit saat ini.

"Jumlah titik SPPG yang bengkak mencapai 6.877 unit, sehingga diperlukan evaluasi ulang," kata Zulkifli Hasan, seperti dilaporkan Antara pada Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Menko Zulkifli, insentif yang diberikan kepada setiap dapur SPPG mencapai Rp 6 juta per hari. Hal ini berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp 1 triliun per bulan. "Dengan pengeluaran sebesar itu, satu tahun bisa mencapai Rp 12 triliun," tambah Zulkifli, menyoroti efisiensi yang harus ditingkatkan.

Kebijakan penataan ulang ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas program MBG. Dengan jumlah SPPG yang lebih besar, pemerintah menyadari perlunya koordinasi lebih ketat antara pusat dan daerah untuk menghindari penghentian tiba-tiba yang mengganggu kegiatan pangan di tingkat lokal. Made menyatakan, pengelola dapur di DIY sebelumnya belum sepenuhnya mengetahui aturan administratif yang mengikat, sehingga beberapa di antara mereka terpaksa menghentikan operasional tanpa pemberitahuan.

Dampak pada Pemenuhan Gizi Siswa

Penutupan SPPG berdampak langsung pada kebutuhan gizi anak-anak di lingkungan sekolah. Jika program ini berlangsung, siswa akan mengalami kesulitan mengakses makanan bergizi gratis yang seharusnya mendukung nutrisi mereka. Made menjelaskan bahwa keputusan sepihak menghentikan layanan ini menciptakan ketidaknyamanan di lapangan, termasuk kekecewaan dari masyarakat dan institusi pendidikan.

Sebagai respons, Pemerintah DIY mengakui perlunya evaluasi mendalam. Meski belum ada data lengkap mengenai jumlah siswa yang terdampak, tim pemantauan terus berjalan di setiap kabupaten dan kota. Tujuan utama adalah mengidentifikasi area kritis dan memastikan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi terkini. "Kami sedang memetakan dampak akibat penutupan SPPG, termasuk kebutuhan gizi di tingkat sekolah," kata Made.

Upaya Perbaikan dan Pelaporan

Pemerintah DIY mengambil langkah untuk meminimalkan kesan negatif dari penghentian ini. Selain memperkuat koordinasi dengan pihak pusat, mereka juga memperbaiki sistem administratif agar keberlanjutan program dapat terjamin. Menko Zulkifli Hasan menekankan pentingnya perbaikan struktur ini untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Dalam wawancara terpisah, Made menyebutkan bahwa SPPG memiliki peran strategis dalam menciptakan kebiasaan makan sehat di kalangan siswa. "MBG menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama untuk keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan," katanya. Dengan adanya perubahan kebijakan, ia berharap ada mekanisme yang lebih transparan dan efektif.

Penghentian SPPG di Yogyakarta juga memicu diskusi mengenai efektivitas program nasional. Jika pengelolaan dana dan administrasi tidak diatur dengan baik, justru akan mengganggu tujuan utama MBG, yaitu menjamin akses gizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pihak pemerintah menjanjikan akan segera menindaklanjuti masalah tersebut melalui rapat rutin dan evaluasi lapangan.

Dengan penghentian operasional SPPG