Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Setelah serangan militer AS dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, perdebatan mengenai peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) kembali memanas. Forum internasional ini dibentuk AS dengan tujuan mengurangi konflik di Timur Tengah melalui gencatan senjata, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pembangunan kembali wilayah yang rusak di Gaza. Namun, keikutsertaan Indonesia dalam BoP kini dipertanyakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mahasiswa dari Universitas Indonesia juga turut memberikan tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia di forum tersebut.

Relevansi BoP Dipertanyakan

BoP dianggap memiliki wewenang untuk memfasilitasi perdamaian, tetapi keterlibatan negara-negara yang terlibat dalam perang, yaitu AS dan Israel, menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru. Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam pernyataan Sugiono, menyatakan pembahasan BoP sementara ditunda karena fokus pemerintah kini berpindah ke eskalasi konflik Iran. “Semua pembicaraan mengenai BoP dihentikan sementara, perhatian bergeser ke situasi di Iran,” ujar Sugiono.

Dalam wawancara dengan DW, Lina Alexandra dari CSIS mengatakan bahwa sikap Indonesia yang hati-hati dalam BoP mungkin disebabkan oleh pertimbangan geopolitik. Hubungan Indonesia dengan AS, khususnya, dinilai masih terikat oleh berbagai kepentingan diplomatik dan perdagangan. “Kemungkinan pemerintah takut jika tidak menerima tawaran BoP, tekanan dalam negosiasi tarif akan semakin kuat,” jelas Lina. Ia juga menekankan bahwa Indonesia seharusnya tidak mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, terutama dalam isu Palestina.

Opini Pakar: Peran Indonesia Tidak Sempurna

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti bahwa perang terbaru di Iran membuat efektivitas BoP semakin dipertanyakan. “Dengan keadaan ini, kemungkinan keberhasilan BoP menurun,” tegasnya. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mengevaluasi kembali apakah BoP masih relevan untuk dijaga. “Jika BoP tidak lagi mampu menjalankan misinya, kita akan mempertimbangkan keluar dari forum tersebut,” tambah Hassan.

Sementara itu, Hadza Min Fadhli Robby dari Universitas Islam Indonesia berpendapat bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Menurutnya, negara-negara seperti Turki dan Qatar yang lebih aktif dalam hubungan langsung dengan pihak-pihak terlibat, justru memiliki pengaruh lebih besar. “BoP tidak otomatis memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Timur Tengah,” imbuh Hadza.

Kekhawatiran atas Ketidakhadiran Respons Formal

Sikap pemerintah Indonesia yang belum merespons secara tegas terhadap serangan AS-Israel ke Iran juga menjadi sorotan. Meski BoP bertujuan meredakan konflik, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain jadi kunci. “Indonesia sebelumnya konsisten menolak tindakan militer yang melanggar hak soverenitas, jadi prinsip itu seharusnya tetap dijaga,” kata Lina Alexandra. Ia menambahkan bahwa perubahan kebijakan tarif yang dilakukan AS sendiri membuat pertimbangan tersebut tidak lagi dominan dalam keputusan Indonesia.

Meski keputusan akhir belum diambil, pemerintah tetap menjalin komunikasi dengan pihak AS dan Iran. “Kita menunggu beberapa hari hingga minggu ke depan untuk memutuskan,” kata Sugiono. Apakah Indonesia akan memperkuat kehadirannya dalam BoP atau mengambil langkah lebih tegas? Masih menjadi tanda tanya di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.