Bisakah Komcad Dikerahkan dalam Pengamanan Demo

Bisakah Komcad Dikerahkan dalam Pengamanan Demo

Bisakah Komcad Dikerahkan dalam Pengamanan Demo - Dalam rangka mengamankan aksi demonstrasi yang dihelat mahasiswa dengan tema "Menuju Indonesia Bangkrut," sejumlah personel Komponen Cadangan (Komcad) diperkirakan terlibat dalam pengerahan kekuatan bersama aparat kepolisian dan tentara. Pantauan Tempo di lokasi menunjukkan bahwa anggota Komcad berada di posisi belakang Gedung Thamrin Nine Ballroom, sekaligus berada dalam barisan keamanan yang mengawasi pergerakan peserta unjuk rasa.

Pantauan di Lokasi Demonstrasi

Dari observasi di lapangan, Komcad tampak mengambil peran sebagai bagian dari formasi pengamanan. Mereka duduk bersama anggota militer lainnya, menunjukkan kehadiran mereka di area strategis selama acara berlangsung. Salah satu dari mereka, seorang pria berpakaian loreng hijau, mengaku sebagai anggota Komcad. Meski demikian, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan turut serta dalam kegiatan tersebut.

"Iya (Komcad)," kata pria itu singkat.

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan Kementerian Pertahanan, sejumlah personel Komcad dikirimkan sebagai bagian dari komponen pendukung dalam penguasaan keamanan demo. Dalam situasi yang memicu ketegangan, mereka akan siap tampil sebagai penjaga ketertiban jika kondisi di lapangan mengarah ke kericuhan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memobilisasi Komcad secara terkendali.

Dokumen Kementerian Pertahanan

Berita tentang keterlibatan Komcad dalam pengamanan demo muncul dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Dokumen tersebut, bernomor B/752/VI/2026/BACADNAS dan tertanggal 11 Juni 2026, menyebutkan bahwa sekitar 500 anggota Komcad aparatur sipil negara (ASN) diminta mengikuti Apel Siaga pada 12 Juni 2026. Apel Siaga ini disebut sebagai uji coba kesiapan dan pembinaan kegiatan rutin setelah pelatihan.

Perdebatan tentang Legalitas

Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Muhamad Isnur, menyoroti bahwa pengerahan Komcad dalam aksi demonstrasi dinilainya sebagai langkah yang tidak sesuai aturan hukum. Menurutnya, Komcad seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap pertahanan nasional, bukan diarahkan ke situasi yang bersifat sosial.

"Mobilisasi Komcad dalam demonstrasi 12 Juni lalu adalah tindakan ilegal," ujar Isnur. "Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) hanya memperbolehkan penugasan pasukan dalam kondisi darurat militer atau perang."

Isnur menyatakan bahwa perintah tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan bersenjata. Ia menekankan bahwa tindakan ini memicu kecurigaan tentang upaya pemerintah untuk mengontrol ruang publik dengan cara yang tidak transparan. Selain itu, ia menyoroti bahwa partisipasi Komcad dalam aksi demo berpotensi mengubah fungsi mereka dari komponen cadangan menjadi alat pemerintah dalam mengatasi kekuasaan.

Respons dari Pihak Kementerian

Menanggapi dugaan pengerahan Komcad, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Sirait, membantah bahwa personel Komcad secara aktif terlibat dalam pengamanan demo. Melalui pesan WhatsApp pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, Rico menjelaskan bahwa Apel Siaga adalah bagian dari kegiatan rutin untuk meningkatkan kesiapan.

"Apel Siaga dilakukan sebagai bagian dari uji kesiapsiagaan dan pembinaan rutin pascapelatihan," kata Rico.

Dalam pandangan Rico, kegiatan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan aksi demonstrasi, melainkan sebagai cara untuk memastikan kekuatan cadangan tetap siap di berbagai situasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menargetkan pengerahan Komcad untuk mengendalikan massa, tetapi lebih pada penguatan kemampuan operasional dalam kondisi darurat. Namun, keberadaan Komcad di tengah kerumunan peserta demo tetap memicu pertanyaan terkait peran mereka dalam keadaan normal.

Konteks Penggunaan Komcad

Komcad, yang merupakan bagian dari TNI, biasanya dimobilisasi ketika situasi mengarah ke perang atau ancaman serius terhadap keamanan negara. Dalam kasus ini, kehadiran mereka di tengah aksi mahasiswa menciptakan kesan bahwa pemerintah sedang mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi krisis. Meski Rico menekankan bahwa Apel Siaga adalah kegiatan rutin, pihak Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan cadangan dalam skenario sipil memerlukan pertimbangan ekstra.

Perdebatan ini juga mengingatkan pada pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Apakah pengerahan Komcad dalam demo merupakan respons terhadap tekanan dari dalam atau sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan? Pertanyaan tersebut terus mengemuka, terutama karena sifat unjuk rasa yang menuntut kebebasan berbicara dan partisipasi politik yang lebih terbuka.

Ketua Koalisi Masyarakat Sipil menambahkan bahwa penggunaan Komcad dalam konteks sosial berisiko mengurangi fungsi mereka sebagai penjaga kedaulatan negara. Dengan ditempatkan di tengah massa, Komcad bisa dianggap sebagai alat untuk menekan kekuasaan rakyat, terutama jika situasi di lapangan tidak lagi terkendali. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan mempertahankan bahwa pengerahan Komcad adalah bentuk kesiapan yang wajar. Dengan adanya Apel Siaga, pihaknya mencoba memberikan penjelasan bahwa kehadiran anggota cadangan tidak terlepas dari rangkaian latihan yang rutin dilakukan. Namun, keberadaan mereka di lokasi demo tetap menjadi fokus perdebatan, baik dari pihak aktivis maupun masyarakat awam.

Dalam konteks ini, penggunaan Komcad menimbulkan pertanyaan mengenai batasan wewenang dalam penugasan kekuatan cadangan. Apakah peristiwa demo bisa dianggap sebagai bentuk keadaan darurat yang memerlukan intervensi militer? Ataukah ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya keamanan secara lebih luas? Tanggapan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa isu ini belum selesai, dan perlu adanya penjelasan lebih