Key Strategy: Polisi dan BEM UI Beda Versi soal Surat Demo
Polisi dan BEM UI Beda Versi soal Surat Demo
Key Strategy - Pada Jumat, 12 Juni 2026, terjadi perbedaan penjelasan antara Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terkait izin demo yang digunakan oleh massa aksi. Menurut polisi, unjuk rasa yang bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" berlangsung tanpa surat pemberitahuan dari pihak berwenang. Klaim ini dibantah oleh BEM UI, yang menyatakan telah mengirimkan surat izin secara resmi namun tidak mendapatkan respons.
Konflik Perizinan Demonstrasi
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah memastikan keberadaan surat pemberitahuan demo kepada berbagai instansi. "Hingga saat ini, surat tersebut belum diterima," ujarnya dalam wawancara dengan media. Budi menegaskan bahwa surat izin merupakan syarat utama sebelum sebuah aksi massa diizinkan, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kepolisian.
"Suratnya dikirim ke mana, kami sudah cek," kata Budi kepada wartawan.
Di sisi lain, Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi, menuding polisi sengaja memaksa demonstran mengalihkan lokasi aksi dari Bundaran Hotel Indonesia ke depan Gedung DPR/MPR. "Polisi sama sekali tidak memberikan alasan," ujarnya. Menurut Dimas, surat pemberitahuan telah diserahkan jauh hari sebelum hari H, namun tidak direspons oleh aparat kepolisian.
BEM UI Tuding Kebijakan Kepolisian
Dimas menegaskan bahwa aksi demonstrasi diawali dengan pengumuman titik aksi melalui media sosial. "Kami juga sudah mempublikasikan titik aksi dan informasi lainnya," jelasnya. Tuntutan yang diajukan oleh massa aksi, menurut Dimas, terkait isu-isu nasional yang dianggap kritis oleh mahasiswa. Namun, kepolisian menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang mereka terima.
"Suratnya dikirim ke mana, kami sudah cek," ujar Budi kepada wartawan.
Dalam situasi yang memanas, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Sudirman. Massa bertahan hingga sekitar pukul 22.00 WIB setelah blokade oleh aparat kepolisian menghalangi upaya mereka untuk bergerak ke Bundaran Hotel Indonesia. Kejadian ini memicu ketegangan antara mahasiswa dan polisi, yang terus berlangsung hingga akhir aksi.
Detail Aksi Demonstrasi
Demokrasi adalah kunci utama dalam pengelolaan kegiatan massa, termasuk demonstrasi. Dalam konteks ini, BEM UI mengklaim telah memenuhi prosedur administratif sebelum menggelar aksi. Namun, pihak kepolisian mempertanyakan keberadaan surat tersebut. "Sampai dengan detik ini tidak ada," tegas Budi Hermanto.
"Hingga saat ini, surat tersebut belum diterima," ujarnya dalam wawancara dengan media.
Menurut Budi, surat izin demo menjadi penentu utama keberlangsungan aksi. Kehadiran surat tersebut menunjukkan bahwa organisasi atau kelompok yang mengadakan unjuk rasa sudah memenuhi kewajiban hukum. "Surat pemberitahuan adalah syarat wajib sebelum aksi dimulai," jelasnya. Keberadaan surat juga memastikan bahwa kepolisian dapat memantau dan mengatur jalannya demo secara efektif.
Tuntutan Mahasiswa
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengungkapkan lima tuntutan utama yang dibawa oleh peserta aksi. Pertama, masyarakat menuntut penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dianggap perlu direvisi.
"Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," ujar Yatalathof.
Keempat, tuntutan tersebut menyerukan penghentian militerisme di ranah sipil, yang dianggap memberatkan masyarakat. Kelima, peserta aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah. Yatalathof menyatakan bahwa aksi ini bertujuan menekankan isu-isu yang dirasa mendesak oleh mahasiswa, termasuk kebijakan ekonomi dan politik.
Konflik antara polisi dan BEM UI mencerminkan ketegangan dalam pengelolaan demo. Sementara BEM UI berargumen bahwa surat izin sudah diberikan, polisi menegaskan bahwa surat tersebut belum diterima. Dalam konteks ini, prosedur hukum menjadi pusat perdebatan. Selain itu, perbedaan pandangan ini juga menggambarkan ketidaksepahaman antara mahasiswa dan aparat kepolisian tentang pengelolaan ruang publik.
Dalam lingkaran politik, demo menjadi alat penting untuk menyampaikan aspirasi. Namun, izin demo sering kali dianggap sebagai bentuk kontrol pemerintah. Dalam kasus ini, BEM UI menuduh polisi memaksa demonstran ke lokasi yang mereka pilih. Sementara polisi menegaskan bahwa mereka memenuhi kewajiban dengan memastikan keberadaan surat izin. Perbedaan penjelasan ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam proses perizinan.
Perbedaan versi antara kedua pihak tidak hanya terkait dengan surat izin, tetapi juga menggambarkan ketegangan lebih luas antara lembaga kepolisian dan kelompok akademik. Mahasiswa berpendapat bahwa surat tersebut sudah dikirimkan, sementara polisi mempertanyakan apakah surat itu benar-benar sampai. Proses ini menjadi bahan pembahasan publik, dengan dua pihak saling melengkapi informasi untuk membuktikan kebenaran klaim mereka.
Terlepas dari perbedaan pandangan, demonstrasi di Jumat, 12 Juni 2026, tetap berjalan dengan dukungan ratusan peserta. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih aktif dalam menyuarakan isu-isu nasional, meskipun menghadapi hambatan dari pihak berwenang. Kebutuhan untuk menyelesaikan perbedaan ini menjadi prioritas, agar aksi masa depan dapat berjalan lancar tanpa konflik yang tidak perlu.