Key Strategy: Respons Wakil Rektor UMY Soal Intel Polda DIY Masuk Kampus
Respons Wakil Rektor UMY Soal Intel Polda DIY Masuk Kampus
Key Strategy - Kemarin, Kamis, 18 Juni 2026, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir mengkritik keberadaan anggota intelijen Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) di kampus. Menurut Zuly, pengawasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa UMY setelah aksi demonstrasi di Titik Nol Yogyakarta menunjukkan bentuk keparnoan negara terhadap gerakan mahasiswa. Ia menilai bahwa kegiatan memata-matai ini berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Tindakan Polisi dan Reaksi Mahasiswa
Zuly menyatakan bahwa polisi tidak perlu melakukan penyadapan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Menurutnya, aksi unjuk rasa mahasiswa adalah bagian dari kekecewaan publik yang sah. "Mahasiswa berhak menyalurkan aspirasi mereka, dan polisi bisa mendapatkan informasi melalui komunikasi resmi dengan rektorat," jelas Zuly. Ia menekankan bahwa kehadiran intelijen Polda DIY di kampus terasa terlalu intens, terutama setelah aksi yang berlangsung Rabu, 17 Juni 2026.
"Polisi masuk kampus itu berlebihan. Paranoia negara terhadap gerakan mahasiswa," kata Zuly.
Dalam peristiwa tersebut, ratusan mahasiswa mengenali seorang petugas intelijen Polda DIY yang memotret aktivitas mereka di kampus. Lalu, mahasiswa mengepung dan mengejar pria itu hingga terjatuh. Sebagian besar mahasiswa membebaskan petugas tersebut dari amukan mereka. Zuly menyebut bahwa kemarahan mahasiswa terhadap petugas intelijen tersebut wajar, terutama setelah pihak polisi mengaku tidak memberi izin masuk ke kampus.
Penjelasan dari Polda DIY
Kepala Bidang Humas Polda DIY, Komisaris Besar Ihsan, menyampaikan bahwa pria yang diinterogasi mahasiswa adalah anggota intelijen yang diberi tugas untuk memastikan keamanan aksi unjuk rasa. "Anggota kami memantau dan memastikan peserta aksi kembali dengan aman ke kampus," tutur Ihsan. Ia menjelaskan bahwa intelijen tersebut turut serta dalam upaya menjamin kestabilan situasi di Yogyakarta.
Ihsan menambahkan bahwa penangkapan anggotanya oleh mahasiswa terjadi karena kesalahpahaman. Menurutnya, intelijen tersebut telah berkomunikasi dengan mahasiswa dan rektorat. Pernyataan ini dipublikasikan dalam akun Instagram Polda DIY, @poldajogja, sebagai respons atas kejadian yang dianggap mencoreng citra institusi kepolisian.
Support Rektorat dan Aksi Mahasiswa
Sebelumnya, Rektorat UMY secara terbuka mendukung aksi mahasiswa yang berlangsung di Titik Nol Yogyakarta. Mereka mengeluarkan surat edaran khusus yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Aksi ini dihitung sebagai bagian dari kehadiran di kelas, dengan dosen-dosen di sembilan fakultas UMY memindahkan perkuliahan ke jalanan untuk menunjukkan dukungan terhadap protes.
Dalam peristiwa tersebut, mahasiswa mengecam berbagai kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi mereka juga menjadi wujud kekecewaan terhadap tata kelola kampus serta kemasyarakatan. Zuly menilai bahwa kegiatan demonstrasi ini adalah implementasi ilmu yang dipelajari mahasiswa di kelas. "Demonstrasi itu bagian dari penerapan pengetahuan yang mereka pelajari," tambahnya.
Analisis Zuly tentang Paranoia Negara
Zuly berargumen bahwa keparnoan negara terhadap mahasiswa harus dilihat dalam konteks pengawasan yang berlebihan. Ia menyoroti bahwa polisi sering kali menuduh aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu, sehingga kegiatan memata-matai terus berlangsung. Menurut dosen Ilmu Pemerintahan ini, polisi seharusnya fokus pada mencari perusuh, bukan memperketat pengawasan terhadap seluruh gerakan mahasiswa.
Dalam video yang viral di media sosial, petugas intelijen yang diinterogasi tampak pucat dan sesekali menyeka wajahnya dengan es batu. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @UMY_Bergerak, dengan judul "Intel masuk kampus UMY." Zuly menilai bahwa tindakan polisi masuk kampus adalah bentuk represi yang tidak perlu, karena aksi mahasiswa sudah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
Zuly juga memaparkan kronologi aksi demonstrasi yang berlangsung Rabu malam, 17 Juni 2026. Seusai azan magrib, mahasiswa melihat seorang pria berkaus hitam yang menunjukkan sikap mencurigakan. Setelah memotret aktivitas mereka, pria itu dikepung oleh mahasiswa dan terjatuh setelah berusaha melarikan diri. Mahasiswa kemudian menanyakan identitas dan tujuan petugas tersebut, lalu meminta orang yang mengutusnya datang untuk meminta maaf.
Rupanya, orang yang hadir bukanlah nama yang disebutkan oleh petugas. Hal ini memicu reaksi marah dari mahasiswa. Zuly menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan ketidakjelasan dari polisi dalam memperjelas peran intelijen mereka. "Mahasiswa merasa tidak diberi informasi yang akurat, sehingga mereka memprotes," ujarnya.
Pilihan Editor: Rekomendasi Nanggung Komisi Reformasi Polri
Dalam konteks ini, Komisi Reformasi Polri menyarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan intelijen yang masuk ke kampus. Rekomendasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kegiatan memata-matai tidak mengganggu kebebasan akademik mahasiswa. Selain itu, Komisi Reformasi Polri berharap polisi lebih transparan dalam menjelaskan alasan tindakan mereka di kampus.
Menurut Zuly, keberadaan intelijen Polda DIY di kampus tidak hanya memicu ketegangan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. Ia menekankan bahwa mahasiswa berhak menilai kebijakan yang diterapkan oleh polisi. "Ini adalah bagian dari partisipasi aktif mahasiswa dalam proses demokrasi," katanya.
Analisis Zuly juga menyebutkan bahwa aksi demonstrasi bukan sekadar protes, tetapi juga upaya mahasiswa dalam memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati, dan tidak semua aksi mahasiswa bisa dianggap sebagai ancaman. "Kampus adalah tempat pembelajaran, bukan tempat pengawasan," tegas Zuly.
Dengan adanya kejadian ini, Zuly berharap bahwa rektorat UMY bisa terus mendukung aksi mahasiswa, sementara pihak kepolisian lebih fokus pada penegakan hukum yang proporsional. Kedua belah pihak, menurutnya, perlu saling memahami agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. "Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara kampus dan institusi keamanan," pungkas Zuly.