Latest Program: Ada Demo di DPR, Masyarakat Diminta Cari Jalur Alternatif

Ada Demo di DPR, Masyarakat Diminta Cari Jalur Alternatif

Latest Program - Pada Jumat, 19 Juni 2026, sejumlah kelompok mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan yang terjadi di depan pintu gerbang utama ini menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di sekitar area tersebut. Pengamanan yang diterapkan oleh polisi memaksa jalan utama ditutup sementara mulai pukul 16.00 WIB, mengakibatkan kemacetan yang terjadi di sejumlah titik strategis. Pengunjuk rasa ini berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat, terutama bagi mereka yang terbiasa menggunakan jalur utama untuk menuju pusat kota atau wilayah lain.

Pemimpin Lalu Lintas Beri Panduan Jalur Pengganti

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Komarudin, mengungkapkan bahwa kebijakan penutupan Jalan Gatot Subroto mendorong warga untuk mencari jalur alternatif. "Penduduk yang berada di sekitar area penguncian bisa menggunakan jalan Benhil dari arah Cawang menuju Slipi, melalui jembatan Semanggi," jelas Komarudin dalam konferensi pers yang diadakan Jumat siang. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beberapa jalur pengganti untuk menghindari keterlambatan penggunaan kendaraan.

"Dari arah Cawang yang akan ke Slipi bisa gunakan ruas jalan Benhil melalui layang Semanggi," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Juni 2026.

Komarudin juga membeberkan rekomendasi lainnya, yaitu mengalihkan kendaraan yang ingin melintasi depan Gedung DPR melalui Jalan Gerbang Pemuda. "Masyarakat bisa melewati TVRI dan menggunakan jalan patal senayan menuju permata hijau," imbuhnya dalam pernyataannya yang sama. Direktur ini menekankan pentingnya koordinasi antara instansi terkait untuk meminimalkan gangguan transportasi yang mungkin terjadi selama aksi.

"Bisa melewati TVRI dan gunakan jalan patal senayan menuju permata hijau," kata Komarudin.

Aksi unjuk rasa yang terjadi hari itu tergolong besar, dengan partisipasi dari berbagai lembaga mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta dari universitas-universitas seperti Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Trisakti. Ribuan peserta aksi memadati area sekitar Gedung DPR sejak pukul 15.30 WIB, menunjukkan ketertarikan masyarakat pada isu yang diangkat. Mereka menghadirkan suara kritis terhadap kebijakan terkini yang dianggap memberatkan bagi kehidupan ekonomi rakyat.

Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya terhadap kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap tidak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peserta aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk permintaan evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas distribusi bahan pokok di tingkat desa. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah segera menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM), karena kenaikan harga yang terus-menerus dianggap mengurangi daya beli masyarakat dan memperparah tekanan ekonomi.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kemacetan yang berpotensi memperparah situasi. "Kami sudah menyiapkan rute paling efisien agar pengguna jalan tidak terganggu selama aksi berlangsung," tuturnya. Namun, meski jalur alternatif diberikan, kenyataannya banyak masyarakat yang masih kesulitan mengikuti arahan karena kurangnya kesadaran tentang perubahan rute. Komarudin menyoroti perlu adanya sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan arus lalu lintas kembali normal setelah aksi selesai.

Sebagai bentuk kepedulian, beberapa anggota organisasi kemahasiswaan juga memberikan petunjuk kepada masyarakat melalui pengeras suara dan spanduk di sekitar lokasi. Mereka menjelaskan bahwa aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan kekecewaan terhadap MBG, tetapi juga untuk memperkuat tuntutan tentang keadilan dalam pengaturan harga BBM. Protes ini dianggap sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.

Kebijakan MBG sendiri telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberian m