Latest Program: Mahasiswa di Bandung Kembali Demo, Ini Tuntutan Mereka

Demo Mahasiswa Bandung Tuntut Perubahan Kebijakan Pemerintah

Latest Program - Protes kembali dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat pada Rabu, 17 Juni 2026, di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini merupakan yang ketiga dalam serangkaian demonstrasi yang dimulai sejak Jumat, 12 Juni 2026. Tuntutan utama mereka tetap fokus pada kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai memberatkan rakyat, terutama melalui program-program yang dianggap tidak efisien dan berpotensi merugikan kondisi ekonomi nasional.

Pantauan Tempo menyebutkan bahwa aksi mulai berlangsung sekitar pukul 15.30, dengan mahasiswa berkumpul di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Pihak kepolisian dan TNI turut dikerahkan untuk mengamankan lokasi, termasuk melakukan penyekatan di sejumlah titik jalan yang mengarah ke area demo. Tindakan ini berdampak pada pengalihan lalu lintas, dengan beberapa ruas jalan ditutup sementara.

Koordinator BEM SI: Aspirasi Masyarakat Tidak Didengar

Salah satu perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat, Muhamad Risaldi, menjelaskan bahwa aksi hari ini dihadiri oleh delegasi dari 23 kampus di wilayah Jabar. Menurutnya, partisipasi mahasiswa kali ini meningkat dibandingkan sebelumnya, menunjukkan kegigihan mereka dalam menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tapi juga bentuk pengawasan yang terus-menerus terhadap kebijakan yang dianggap tidak memberikan manfaat untuk rakyat. Kami seringkali mengajukan aspirasi, tapi selalu diabaikan,” ujar Risaldi di tengah aksi, sambil menunjukkan poster yang berisi klaim tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Dalam pernyataannya, Risaldi menekankan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak kebijakan pemerintah semakin tajam. Mahasiswa, menurutnya, telah mempersiapkan argumen yang solid, termasuk data-data terkini yang mendukung klaim mereka. Ia juga menyebut bahwa selama tiga hari aksi, tidak ada perwakilan dari dewan yang mampu berdialog langsung dengan peserta unjuk rasa, meskipun pihak keamanan sudah melakukan pengawasan ketat.

Isu Fiscal dan Komunikasi Pemerintah Disoroti

Selain kebijakan BBM, tuntutan utama lainnya melibatkan isu pengelolaan anggaran negara. Perwakilan Keluarga Mahasiswa ITB, Nahdah Nabillah HR, menjelaskan bahwa aksi tidak akan berhenti di hari ini, karena mahasiswa ingin menegaskan kebutuhan perubahan sistem yang lebih transparan.

“Kami ingin pemerintah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realokasi anggaran. Program-program ini dinilai memperburuk daya beli masyarakat dan menjadi celah untuk korupsi,” katanya, sembari menyoroti kebijakan yang dianggap tidak berkelanjutan.

Nahdah juga menyoroti kelemahan komunikasi pemerintah pusat terhadap masyarakat. Menurutnya, pola penyampaian informasi yang seringkali terkesan tidak koheren membuat mahasiswa kesulitan memahami kebijakan tersebut. “Di masa kini, publik membutuhkan data yang jelas dan sistem komunikasi yang efektif agar kebijakan tidak diterjemahkan secara salah,” tegasnya.

Aksi di Bandung menjadi bagian dari gelombang demonstrasi Reformasi Jilid 2 yang terjadi di berbagai kota Indonesia. Sebelumnya, mahasiswa telah melakukan aksi serupa tiga kali, dengan kesamaan tuntutan tetapi intensitas partisipasi yang meningkat. Setiap aksi selalu diikuti oleh polisi, dengan sebanyak 14 mahasiswa ditangkap pada aksi di tanggal 12 dan 15 Juni 2026, berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Perkembangan Aksi di Berbagai Kota

Dalam konteks nasional, aksi di Bandung sejajar dengan serangkaian protest di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Di ibu kota, BEM Universitas Bung Karno serta Sema Universitas Paramadina juga menyelenggarakan aksi serupa di Istana Kepresidenan. Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus membuktikan bahwa tuntutan mereka tidak hanya terbatas pada wilayah Jabar, tapi juga menjadi isu nasional.

Protes ini menyoroti kebijakan yang dinilai tidak berimbang, seperti peningkatan tarif BBM dan kebijakan ekonomi yang mempercepat inflasi. Selain itu, tuntutan juga menyerukan reformasi dalam sistem pemerintahan, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga dan transparansi dalam penggunaan anggaran. “Kami ingin pemerintah mampu menyeimbangkan antara kebijakan progresif dan dampak sosialnya,” imbuh Nahdah.

Kehadiran 14 mahasiswa yang ditangkap pada aksi sebelumnya menjadi sorotan, karena menunjukkan ketegangan antara pihak keamanan dan peserta unjuk rasa. Kepolisian menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis, meskipun mahasiswa menilai langkah tersebut berlebihan dan tidak menghormati hak mereka untuk menyampaikan pendapat. “Pemerintah perlu memperbaiki pendekatan internalnya sebelum menangani aksi luar biasa,” saran Risaldi.

Dalam semangat Reformasi Jilid 2, mahasiswa tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tapi juga peningkatan kualitas dialog dengan pemerintah. Mereka berharap pemerintah bisa melibatkan tokoh muda dalam pengambilan keputusan penting. “Kami ingin menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan, bukan hanya pihak yang menuntut setelah ada dampak negatif,” jelas salah satu koordinator aksi.

Pilihan Editor: Tafsir Berbeda antara Polisi dan BEM UI

Sebagai tambahan, para pengamat menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tafsir antara polisi dan BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) terkait izin aksi yang diberikan. Sementara polisi menganggap izin tersebut telah memenuhi syarat hukum, BEM UI menyatakan bahwa izin tersebut masih perlu dievaluasi kembali untuk menjamin keadilan dalam penyelenggaraan aksi.

Kebijakan ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan akademisi, dengan kritik terhadap pola pengambilan keputusan yang dianggap terburu-buru. Meski aksi terus berlangsung, mahasiswa tetap optimis bahwa perubahan akan tercapai jika pemerintah bersedia mendengarkan aspirasi mereka. “Kami percaya, ketiga aksi ini adalah langkah awal menuju reformasi yang lebih dalam,” pungkas salah satu perwakilan dari BEM SI.

Dengan berbagai isu yang diangkat, demonstrasi di Bandung menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa bukan sekadar sekumpulan keinginan, tetapi juga refleksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini diperkirakan akan menjadi pemicu diskusi lebih luas, baik di lingkaran politik maupun publik, terutama dalam konteks peningkatan kualitas pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif.