Topics Covered: ICW Laporkan 2 Proyek Pengadaan di DKI Jakarta

ICW Laporkan 2 Proyek Pengadaan di DKI Jakarta

Topics Covered - Di tengah upaya penguatan transparansi penggunaan dana publik, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah kelompok pemuda mengirimkan laporan pemantauan terkait dua proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di Jakarta, kepada Inspektorat DKI Jakarta pada 8 Juni 2026. Laporan ini terkait dengan pelatihan pengawasan yang diadakan sebelumnya pada 6–7 April 2026, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kegiatan pembangunan serta layanan publik. Melalui kolaborasi ini, ICW berharap mampu mengidentifikasi celah-celah administratif yang mungkin terjadi selama proses pengadaan.

Pertemuan untuk Perkuat Sistem Pengawasan

“Pertemuan dengan lembaga inspeksi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya ICW meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik,” terang Zararah Azhim Syah, staf divisi investigasi ICW, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 18 Juni 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pemantauan PBJP menjadi faktor penting dalam memastikan anggaran digunakan secara transparan dan sesuai dengan tujuan sosial.

Kelompok Pemuda Dukung Akuntabilitas Publik

Organisasi nirlaba tersebut menekankan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat menjadi pengawasan yang lebih kuat. Dengan melibatkan generasi muda, ICW ingin menciptakan mekanisme yang lebih akuntabel, agar setiap proyek yang dianggarkan tidak hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Pemantauan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengadaan di masa depan.

Laporan Pertama: Rehabilitasi Gedung UPPPD Taman Sari

Laporan pertama menyasar proyek rehabilitasi total Gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Taman Sari yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 25,4 miliar. Berdasarkan hasil pemantauan, tim ICW mendapati indikasi pekerjaan yang terlambat selesai, serta dugaan pelanggaran terhadap aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, ada kemungkinan pemenang tender memiliki catatan buruk dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

“Dalam proyek UPPPD Taman Sari, kita menemukan potensi pelanggaran jadwal kerja, serta dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan standar,” jelas Azhim. Ia juga menyoroti bahwa adanya kecurangan dalam pemilihan penyedia jasa bisa berdampak pada kualitas layanan yang diberikan masyarakat.

Laporan Kedua: Waduk Marunda Tahap II

Laporan kedua fokus pada proyek pembangunan Waduk Marunda Tahap II yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kontrak Rp 84,4 miliar. Hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan manipulasi hasil tender, serta keterkaitan mantan pimpinan perusahaan pemenang tender dengan kasus korupsi dan suap menyuap. Selain itu, ada indikasi penggunaan bahan baku yang tidak resmi selama pelaksanaan proyek tersebut.

“Laporan ini memperlihatkan indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi penyedia jasa, serta dugaan korupsi yang mungkin berdampak pada pengelolaan dana publik,” tambah Azhim. Ia menambahkan bahwa masalah seperti ini perlu diperhatikan agar proyek besar tidak terabaikan.

Respons dari Inspektorat DKI Jakarta

Azhim menyampaikan bahwa pihak Inspektorat DKI Jakarta telah menanggapi laporan tersebut dengan apresiasi. Mereka menyatakan bahwa partisipasi kelompok pemuda sangat berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana. Selanjutnya, lembaga tersebut akan menelaah informasi yang diberikan sesuai dengan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Kolaborasi untuk Perbaikan Sistem Pengaduan

Menurut Azhim, ke depannya ICW berharap ada kolaborasi yang lebih intens antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa pengawasan PBJP akan lebih efektif jika didukung oleh sistem pengaduan yang terstruktur. Salah satu inisiatif yang dicanangkan adalah penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, mudah diakses, dan transparan, sehingga masyarakat bisa melibatkan diri secara lebih aktif.

“Dengan adanya SOP yang baik, masyarakat bisa melaporkan temuan secara cepat, dan pemerintah bisa memprosesnya secara profesional,” ujar Azhim. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pembangunan di DKI Jakarta.

Kualitas Pembangunan dan Layanan Publik

Proyek-proyek besar seperti Waduk Marunda dan UPPPD Taman Sari menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan publik. Namun, adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan proyek tersebut. Dengan adanya pelaporan yang terus dilakukan, diharapkan adanya transparansi dan keterbukaan, sehingga setiap kegiatan pembangunan bisa dipertanggungjawabkan.

Potensi Dampak Korupsi pada Masyarakat

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam kasus Waduk Marunda, misalnya, penggunaan material ilegal bisa mengurangi daya tahan bangunan, sehingga berisiko terhadap keselamatan pengguna. Sementara itu, proyek UPPPD Taman Sari yang terlambat selesai bisa mengganggu kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan pajak. ICW menilai bahwa partisipasi aktif dari pemuda sangat vital dalam mempercepat identifikasi masalah-masalah tersebut.

Kesiapan Masyarakat untuk Terlibat dalam Pengawasan

Azhim juga menyoroti kesiapan masyarakat dalam memantau proyek pengadaan. Menurutnya, kegiatan pelatihan di April 2026 telah memberikan bekal teknis kepada kelompok pemuda, sehingga mereka mampu mengumpulkan bukti dan data secara mandiri. “Kegiatan ini memberikan wawasan bagaimana masyarakat bisa berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas,” kata Azhim. Ia berharap peran masyarakat akan terus ditingkatkan, agar setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Persiapan untuk Kinerja Lebih Baik

Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan, ICW berencana menggandeng Inspektorat DKI Jakarta untuk menyusun SOP pengaduan yang lebih baik. Azhim menjelaskan bahwa SOP ini akan menjadi panduan yang jelas bagi masyarakat dalam melaporkan kecurangan atau pelanggaran, sehingga proses investigasi bisa berjalan cepat dan efektif. Dengan sistem ini, pemerintah bisa merespons laporan secara lebih tepat waktu.

“Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun rasa