Key Strategy: Menteri Sosial Ajukan Dana Sekolah Rakyat Naik 2 Kali Lipat

Menteri Sosial Ajukan Dana Sekolah Rakyat Naik 2 Kali Lipat

Mengapa Guru dan Murid Sekolah Rakyat Mundur

Key Strategy - Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan proposal peningkatan anggaran untuk program Sekolah Rakyat hingga dua kali lipat pada tahun 2027. Langkah ini diambil sesuai dengan rencana pemerintah yang ingin memperluas kapasitas pelajaran dari 48 ribu siswa pada 2026 menjadi 100 ribu siswa di tahun depan. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi layanan pendidikan ke daerah-daerah yang lebih luas.

Kata Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, bahwa anggaran yang diusulkan sekitar dua kali lipat dari Rp4,3 triliun yang tersedia tahun ini. "Kami ingin anggaran dua kali lipat dari Rp4,3 triliun di tahun ini," ujarnya. Ia menegaskan bahwa dana tambahan ini penting untuk memenuhi kebutuhan ekspansi jumlah peserta didik serta operasional sekolah permanen yang mulai digunakan pada tahun ajaran 2026-2027.

"Kami masih mungkin mengalami kekurangan tenaga kependidikan di tempat yang baru. Maka kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara yang diminta membantu Sekolah Rakyat pada tahap pertama," ujarnya.

Menurut Saifullah, keberhasilan perpindahan dari sekolah rintisan ke gedung permanen akan bergantung pada persiapan sumber daya manusia di lokasi baru. Saat ini, 166 sekolah rakyat telah beroperasi, tetapi kebanyakan masih mengandalkan bangunan sementara yang dimanfaatkan dari fasilitas Kementerian Sosial atau pemerintah daerah. Karena itu, Kemensos awalnya menargetkan membangun 104 gedung permanen hingga akhir tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 93 titik diharapkan siap digunakan sebelum tahun ajaran baru dimulai, sedangkan sisanya masih dalam proses konstruksi.

Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan proses belajar mengajar dapat dimulai pada Juli mendatang di sebagian gedung permanen Sekolah Rakyat. Namun, keberadaan guru dan tenaga pendidik yang cukup menjadi tantangan utama. Saifullah menjelaskan bahwa pengadaan sumber daya manusia di lokasi baru membutuhkan waktu. Untuk mengatasi ini, Kemensos akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyediakan guru sementara selama tiga bulan pertama setelah sekolah permanen resmi beroperasi.

Peningkatan anggaran ini juga berdampak pada skala pengembangan infrastruktur. Saifullah menyebutkan bahwa setiap sekolah permanen yang dibangun memiliki nilai investasi antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar, tergantung luas lahan dan kondisi tanah di masing-masing lokasi. "NIlainya rata-rata antara Rp250 miliar sampai Rp300 miliar per sekolah, tergantung luas lahan dan kondisi tanah masing-masing," tambahnya.

Program Sekolah Rakyat, yang sejak awal bertujuan memberikan pendidikan layak kepada anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal, kini berupaya memperkuat keberlanjutan. Dengan anggaran yang lebih besar, Kementerian Sosial berharap dapat menjamin kualitas pendidikan serta kemudahan akses bagi peserta didik. Proyek pembangunan gedung permanen juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada ruang yang bersifat sementara, sehingga bisa memastikan kelas yang stabil dan nyaman.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakselerasi pengembangan Sekolah Rakyat. Selain menyiapkan dana, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan kesinambungan program. Namun, tantangan terbesar tetaplah kesenjangan tenaga pendidik yang terjadi di wilayah-wilayah yang baru diluncurkan. Saifullah mengatakan bahwa kekurangan ini akan diatasi dengan sistem kerja sementara, di mana guru dari daerah akan mendukung operasional sementara hingga struktur tenaga kependidikan lebih lengkap.

Menurut rencana, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat akan dirancang dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Fasilitas ini mencakup ruang kelas, laboratorium, dan area belajar yang terintegrasi. Kementerian Sosial juga berencana untuk meningkatkan ketersediaan sarana pendidikan seperti alat peraga dan buku teks, agar kualitas pendidikan bisa terjaga meski jumlah peserta didik meningkat.

Dengan peningkatan jumlah siswa, pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan akan lebih banyak guru dan staf pendidik. Saifullah menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pelatihan pendidik dan pengelolaan program secara lebih efisien. "Dengan anggaran yang lebih besar, kami dapat mengembangkan program secara lebih komprehensif dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, pihak Kementerian Sosial terus memantau progres pembangunan gedung permanen. Saifullah mengingatkan bahwa proyek ini merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan. Ia juga berharap, dengan adanya sekolah permanen, partisipasi peserta didik bisa lebih tinggi karena lingkungan belajar yang lebih nyaman dan terstruktur.

Keberhasilan ekspansi Sekolah Rakyat tentu bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Saifullah menyatakan bahwa penggunaan dana dari APBN menjadi dasar untuk memastikan program ini bisa berjalan tanpa hambatan. Selain itu, ia juga mendorong partisipasi dari masyarakat dan mitra swasta dalam menyukseskan proyek ini. "Kerja sama yang solid dari semua pihak adalah kunci utama untuk mempercepat realisasi," tambahnya.

Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan pendidikan, anggaran yang diusulkan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata. Saifullah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengabaikan kualitas pembelajaran. Ia menekankan bahwa keberadaan guru sementara hanya sementara, dan pihaknya terus berupaya untuk menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas secara bertahap.

Dengan perencanaan yang matang, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu. Anggaran yang lebih besar serta gedung permanen yang semakin banyak akan membantu menjaga keberlanjutan program ini. Saifullah pun berharap, keberhasilan peningkatan kapasitas ini bisa menjadi contoh bagi kebijakan pendidikan lainnya di masa depan.