TempatDonasi
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Latest Program: Sederet Fakta Aksi Menuju Indonesia Bangkrut

Published Juni 13, 2026 · Updated Juni 13, 2026 · By Joko Purnama

Sederet Fakta Aksi Menuju Indonesia Bangkrut

Latest Program - Demo besar yang diinisiasi oleh sejumlah elemen mahasiswa berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ribuan peserta aksi berkumpul dan bergerak ke Bundaran Hotel Indonesia sebagai tujuan utama. Kegiatan ini dianggap sebagai protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Para peserta demo mengemukakan beberapa tuntutan, antara lain penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta revisi program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, mereka juga menuntut pengakhiran militerisme di ranah sipil dan mengharapkan Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Aliansi Mahasiswa dari Berbagai Kampus

Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa besar, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, serta kelompok lain seperti Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, dan Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI). Keseruan aksi ini menunjukkan soliditas antar kampus dalam menyampaikan keluhan bersama. Mereka membawa spanduk dan slogan yang menggambarkan kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi dan sosial saat ini.

Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi, menjelaskan bahwa rombongan dari UI tiba di area Semanggi secara tiba-tiba tanpa alasan jelas. "Harusnya kami belok kiri ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," katanya. Menurut Dimas, para polisi menghalangi pergerakan rombongan tanpa memberi penjelasan yang jelas, meskipun mahasiswa telah memberi pemberitahuan sejak hari sebelumnya. "Mereka cuma ketawa saja saat kami minta dibukakan jalan," tambahnya.

Massa Diadang oleh Aparat

Aksi dari Semanggi ke Bundaran HI harus dilakukan dengan berjalan kaki karena bus mereka dihentikan oleh polisi. Salah satu perwakilan massa, Anshary Pramono, mengatakan bahwa sejumlah bus yang membawa peserta aksi diadang oleh personel Brigade Mobil di area flyover Semanggi. Massa pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan langkah kaki. "Busnya ditinggal, kami longmarch dari Semanggi ke Bundaran HI," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo.

Dalam perjalanan ke Bundaran HI, massa kembali dihadang oleh aparat di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat. Di sini, TNI dan polisi membentuk barikade untuk membatasi akses ke lokasi utama. Para mahasiswa yang tiba sekitar pukul 15.10 WIB sempat berusaha menerobos penghalang, tetapi dihentikan oleh aparat. "Buka, buka," teriak peserta aksi saat berusaha melewati barikade. Keterlibatan TNI di lokasi ini disebutkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, sebagai tindakan atas permintaan Kepolisian RI.

Dalil TNI Terlibat dalam Pengamanan Aksi

Dalam pernyataan resmi, Nas menjelaskan bahwa anggota TNI terlibat dalam pengamanan aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" sebagai bagian dari mekanisme kerja sama dengan Polri. "Pengamanan atas permintaan dan sifatnya perbantuan kepada Polri," katanya. Meski demikian, kehadiran TNI di lokasi menambah ketegangan antara peserta aksi dan aparat. Para prajurit ini berada di lapis kedua pengamanan, sementara polisi mengambil peran utama dalam mengontrol alur massa.

Di tempat lain, seperti di depan Kantor TVRI, massa juga sempat ditahan oleh polisi. Anshary Pramono mengungkapkan bahwa penghalangan ini terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Kami tidak diberi kesempatan untuk bergerak bebas, padahal aksi ini sudah direncanakan rapi," katanya. Kejadian ini menunjukkan tindakan represif yang dianggap terlalu keras oleh peserta demo, terutama karena mereka menganggap pemerintah sudah mengetahui alur aksi sejak awal.

Polda Metro Jaya: Bundaran HI Bukan Lokasi untuk Demonstrasi

Menurut Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Bundaran HI tidak dianggap sebagai area yang resmi untuk kegiatan unjuk rasa. Komisaris Besar Budi Hermanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat dan titik vital perekonomian ibu kota. "Kami ketahui bahwa seputaran Bundaran HI bukan tempat untuk menyampaikan aspirasi," katanya. Pernyataan ini dianggap sebagai alasan utama mengapa aksi diminta dipindahkan.

Aksi mahasiswa yang sebelumnya dijadwalkan di Bundaran HI ini disebutkan oleh pihak kepolisian sebagai pelanggaran aturan. Meski demikian, para peserta demo tetap mempertahankan kegiatan mereka. Mereka mengklaim bahwa lokasi ini bisa dijadikan titik pengumpulan karena kepadatan masyarakat dan aksesibilitas yang baik. Tuntutan mereka dianggap relevan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang memburuk. Dengan berjalan kaki, mereka menggambarkan semangat perjuangan yang tak terbendung oleh hambatan fisik.

Polda Metro Jaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengubah lokasi aksi. Namun, massa tetap bersikeras menyelesaikan perjalanan mereka ke Bundaran HI. Kejadian ini menimbulkan perdebatan antara pihak kepolisian dan peserta demo. Sementara pihak aparat menegaskan bahwa tindakan mereka dilakukan sesuai aturan, peserta aksi menilai bahwa penutupan jalan dan penghalangan adalah upaya untuk mengganggu alur aksi mereka. Mereka berharap kebijakan pemerintah dapat direvisi agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi.

Kegiatan ini menjadi perhatian publik dan media, karena melibatkan ribuan peserta yang berasal dari berbagai kampus. Aksi menuju Indonesia bangkrut ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu nasional, terutama kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Meski ada hambatan dari pihak aparat, mereka tetap bergerak untuk menuntut perubahan. Demonstrasi ini menjadi titik awal dari perdebatan lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan dan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil.