Main Agenda: Kenapa Diskusi di UGM dengan Menteri Prabowo Sempat Ricuh?

Kenapa Diskusi di UGM dengan Menteri Prabowo Sempat Ricuh?

Main Agenda - Perdebatan yang terjadi pada forum diskusi "Kopdar Bareng Mas Dar" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin malam 15 Juni 2026, memicu keributan yang mengguncang suasana acara. Fenomena ini bermula dari ketidakpuasan mahasiswa terhadap jawaban para pembantu Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai tidak mampu menjawab isu-isu yang sedang mengemuka dalam situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Topik diskusi yang menyinggung Pancasila sebagai pemersatu bangsa menjadi pemicu utama konflik antara peserta dan para narasumber.

Seleksi Narasumber dan Kritik dari Mahasiswa

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Total Politik, tiga tokoh utama hadir: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Aliansi Serikat Mahasiswa UGM mengkritik relevansi topik tersebut, terutama dalam konteks kekacauan kondisi negara di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menganggap perdebatan tentang Pancasila kurang tepat karena sejumlah kebijakan pemerintah dinilai justru mengancam nilai-nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia.

"Pemerintah buta terhadap kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah. APBN dihabiskan untuk kepentingan pihak tertentu, sementara koperasi desa merah putih menjadi angan-angan. Siapa yang benar-benar diutamakan, Pancasila atau kekuasaan?," kata Aliansi Serikat Mahasiswa UGM dalam keterangan tertulis di akun Instagram-nya, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.

Mahasiswa menyoroti gerakan massa yang semakin intensif mengutuki kinerja pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun, kritik mereka terhadap para pejabat menjadi lebih tajam ketika sejumlah narasumber dianggap tidak mampu menjelaskan dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat. Budiman Sudjatmiko, yang terlibat dalam sesi tersebut, sebelumnya mengajak peserta untuk menyampaikan kritik secara langsung di ruang diskusi, bukan di media sosial.

"Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial," ujar Budiman saat berbicara.

Beberapa menit setelahnya, situasi memanas ketika mahasiswa mengecam kelayakan tiga pejabat tersebut dalam membahas Pancasila. Para peserta menganggap para narasumber lebih fokus pada pemenuhan agenda politik daripada mengupas masalah utama bangsa. Beberapa di antara mereka naik ke panggung dan membentangkan spanduk bertuliskan "UGM Menolak Pengkhianat Reformasi" serta "UGM Menolak Penjilat Rezim" sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah.

Kemacetan saat Diskusi Berlangsung

Keributan yang terjadi semakin parah ketika massa emosional melempar gelas air mineral ke arah para narasumber. Tindakan ini memaksa panitia menghentikan diskusi sementara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Upaya evakuasi pejabat negara pun dilakukan, dengan pihak keamanan mengevakuasi Nusron Wahid, Budiman Sudjatmiko, dan Sudaryono keluar dari Joglo GIK UGM. Namun, ratusan mahasiswa yang telah mengepung bagian luar gedung menutup jalan keluar para pembicara.

Massa terus meneriakkan desakan agar para narasumber kembali berdialog secara terbuka. Suara "Mana Budiman! Katanya mau diskusi!" pun menggema, menggambarkan frustrasi mahasiswa terhadap reaksi para pejabat. Budiman Sudjatmiko, yang disebut tidak terlihat lagi, diduga telah meloloskan diri melalui pintu belakang gedung. Sementara itu, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya keluar untuk menemui mahasiswa, berharap mengakhiri ketegangan sebelum diskusi dilanjutkan.

Dialog Terbuka dan Pertanyaan Tajam

Di tengah situasi yang tidak terkendali, salah seorang mahasiswa menanyakan tanggung jawab Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ia menyoroti kebijakan alih fungsi ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dinilai menggusur masyarakat adat. Jawaban Nusron yang mengajak mahasiswa langsung ke Papua untuk melihat fakta di lapangan justru memicu kekecewaan lebih besar.

Mahasiswa menganggap jawaban itu tidak menyentuh inti masalah. Mereka ingin bukti konkret tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat, dalam kebijakan pemerintah. Perdebatan sengit terus berlanjut hingga menit-menit akhir acara, dengan emosi massa memuncak di bawah tekanan dari peserta diskusi.

Ketegangan ini mencerminkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap cara pemerintah mengelola isu-isu nasional. Mereka menilai dialog di ruang formal tidak cukup menggambarkan keinginan masyarakat untuk melihat perubahan nyata. Kebijakan yang dinilai memperlebar kesenjangan sosial dan merugikan kepentingan rakyat menjadi bahan kritik utama. Mahasiswa juga menyoroti kurangnya keseriusan para pejabat dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa.

Sementara itu, di luar gedung, massa terus menghadang kendaraan para narasumber. Peristiwa ini menunjukkan semangat mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah secara langsung. Mereka menekankan bahwa tuntutan tentang Pancasila bukan sekadar retorika, melainkan upaya untuk memastikan nilai-nilai tersebut dijalankan dengan tulus dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Diskusi di UGM pada 15 Juni 2026 menjadi titik puncak perdebatan antara generasi muda dan pemerintah, dengan isu Pancasila sebagai tolak ukur keadilan nasional.

Perseteruan ini juga menggambarkan dinamika kekuasaan yang sedang berkembang. Mahasiswa menuntut transparansi dan kejujuran pemerintah dalam menghadapi krisis, sementara para pejabat berusaha menjaga stabilitas dengan berbagai langkah diplomatis. Peristiwa ricuh di GIK UGM tidak hanya memperlihatkan emosi kritis mahasiswa, tetapi juga mengungkap ketegangan politik yang semakin memanas di tengah perjalanan reformasi.