Main Agenda: UI dan KY Jaga Independensi Peradilan Lewat Pengawasan Etik

UI dan KY Kolaborasi untuk Memperkuat Kualitas Peradilan

Main Agenda - Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem hukum Indonesia, Universitas Indonesia (UI) dan Komisi Yudisial (KY) memperkuat kerja sama dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman. Pada 11 Juni 2026, di Balai Sidang UI Kampus Depok, Abdul Chair Ramadhan, Ketua KY RI, memberikan kuliah umum bertajuk "Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman." Acara ini dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika yang turut menyampaikan pendapat tentang masa depan peradilan nasional.

Dalam pidatonya, Abdul Chair menekankan bahwa pengawasan etik terhadap hakim adalah elemen kunci dalam menjaga kualitas pengadilan. Menurutnya, kinerja hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada tingkat integritas pelaksanaannya. "Etika memegang peran penting dalam menentukan bagaimana norma diaplikasikan dalam dunia nyata," jelasnya, menggarisbawahi bahwa putusan hakim mencerminkan cara mereka memahami fakta, menilai bukti, serta membangun argumen hukum.

"Independensi harus berjalan bersama akuntabilitas," ujar Abdul Chair, menegaskan bahwa pengawasan terhadap hakim bukanlah ancaman terhadap kebebasan mereka, melainkan alat untuk memastikan kewenangan kehakiman tetap profesional dan transparan.

Komisi Yudisial, yang dibentuk sebagai lembaga independen, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku para hakim. Meski tidak memiliki kewenangan mengadili seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, KY tetap berperan sentral dalam memastikan proses peradilan tetap berjalan secara adil. Selain itu, KY juga memperkuat kepercayaan publik dengan menegakkan standar etik yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks ini, Abdul Chair mengibaratkan hubungan KY dengan kekuasaan kehakiman seperti manis dan gula yang saling terkait. Ia menyampaikan bahwa integritas hakim tidak hanya terlihat dari perilaku sehari-hari, tetapi juga dari konsistensi dalam putusan yang mereka keluarkan. "Putusan hakim adalah representasi dari pemahaman, penilaian, dan argumen mereka," tambahnya, menyoroti perlunya proses penyusunan keputusan yang jujur dan profesional.

Kerja sama antara UI dan KY tidak hanya mengacu pada kolaborasi akademik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif akademisi dalam memperkuat institusi hukum. Sebagai bagian dari nota kesepakatan yang ditandatangani pada 11 Juni 2026, UI menawarkan kontribusi dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan kegiatan akademik terkait hukum.

Rektor UI yang diwakili oleh Kepala Badan Manajemen Resiko dan Kepatuhan, Rizal E. Halim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh keputusan hakim, tetapi juga oleh seluruh proses dalam sistem hukum. "Dukungan dari institusi akademik sangat penting untuk memastikan peradilan tetap bersih, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat," paparnya.

"Melalui kerja sama ini, UI siap berkontribusi melalui penelitian bersama, penyusunan policy brief, seminar, pelatihan, hingga eksaminasi akademik terhadap putusan yang menjadi perhatian publik. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan kebijakan berbasis bukti sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat," ujar Rizal.

Penyempurnaan mekanisme pengawasan etik juga menjadi fokus utama dalam upaya memastikan kualitas peradilan tetap terjaga. Abdul Chair menawarkan beberapa saran, termasuk revisi Undang-Undang Komisi Yudisial agar wewenang KY dalam meninjau pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) lebih jelas. Revisi ini, menurutnya, akan memperkuat kemampuan KY untuk menjaga independensi hakim sekaligus memastikan tanggung jawab etik mereka terpenuhi.

Kerja sama antara UI dan KY menunjukkan bahwa penguatan peradilan tidak hanya bergantung pada lembaga hukum, tetapi juga perlu didukung oleh komunitas akademik. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, keduanya berharap mampu menciptakan lingkungan yang memperkuat etika, integritas, dan tata kelola yang baik. Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas keputusan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UI memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan dan penelitian yang mendukung reformasi hukum. Dukungan dari akademisi diharapkan bisa memperkaya perspektif dalam memperbaiki proses pengambilan keputusan di pengadilan. "Penguatan peradilan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai sektor, termasuk akademik," jelas Rizal, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga yudisial dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif.

Perkembangan ini juga menyoroti bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak bisa terlepas dari komitmen bersama antara institusi penegak hukum dan akademisi. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih teruji, serta meningkatkan kualitas pengadilan sebagai sarana keadilan yang sejati bagi masyarakat Indonesia.