Meeting Results: Habiburokhman Balik Kritik Dino Patti Djalal soal Lawatan Prabowo

Habiburokhman Balik Kritik Dino Patti Djalal soal Lawatan Prabowo

Meeting Results - Sebagai anggota Partai Gerindra, Habiburokhman kembali menyoroti pandangan Dino Patti Djalal yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Dino, yang diunggah dalam video di Instagram @dinopattidjalal, dianggap Habiburokhman sebagai bentuk kritik yang kurang tepat, karena dinilai memicu perbandingan antara masa pemerintahan lalu dan saat ini.

Kritik terhadap Pernyataan Dino

Habiburokhman menegaskan bahwa Dino Patti Djalal, sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, seharusnya tetap menjaga etika dan kesopanan dalam menyampaikan pendapat. "Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu," ujarnya di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 2 Juni 2026.

“Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu,”

Menurut Habiburokhman, tindakan Dino mengkritik presiden saat ini dengan menyebutnya sebagai "orang yang paling sok Kemlu" mengandung nada yang tidak seimbang. Ia menilai, Dino perlu lebih mempertimbangkan konteks masa jabatan Prabowo dan menjaga harmoni dalam komunikasi antar-lembaga negara.

Kritik tersebut diperkuat oleh Habiburokhman dengan contoh dari luar negeri. Ia menyebutkan, mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush tidak pernah mengkritik presiden berikutnya, Barack Obama, saat menjabat. "Di Amerika, presiden baru tidak langsung menyerang mantan pemimpin," jelasnya. Dalam konteks Indonesia, Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa para pimpinan di Komisi III DPR, seperti Bambang Pacul dan Benny Harman, tidak pernah menyampaikan kritik terhadap dirinya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi III.

“Saya pikir tidak ada istimewanya Pak Dino. Semua orang sama, warga negara,”

Saran yang Disampaikan Dino

Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, dalam video yang diunggahnya mengusulkan beberapa langkah untuk mengurangi biaya kunjungan luar negeri Prabowo. Salah satu rekomendasi utamanya adalah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call atau Zoom call untuk menggantikan pertemuan langsung.

Dino menilai, kunjungan bilateral kebanyakan hanya berisi satu pembicaraan utama yang berlangsung selama satu atau dua jam, dengan selebihnya dihabiskan untuk basa-basi, jamuan, dan seremonial. Ia berpendapat bahwa dengan metode video call, negara bisa menghemat biaya hingga ratusan miliar rupiah tanpa mengurangi efektivitas komunikasi.

Saran kedua yang disampaikan Dino adalah memaksimalkan pertemuan dalam forum internasional. Ia mengusulkan agar Prabowo menghadiri acara seperti Davos, PBB di New York, atau KTT ASEAN sambil menjadwalkan pertemuan dengan minimal delapan kepala negara lain yang juga hadir. "Kami menyarankan istana menerapkan Formula 1 plus 8," katanya. Alasan angka delapan dipilih karena dianggap favorit oleh Prabowo.

Dino juga menyebutkan bahwa pertemuan di forum internasional lebih efisien, terutama jika dibandingkan dengan kunjungan ke luar negeri yang hanya fokus pada satu negara. "Di New York, Presiden Finlandia Alexander Stubb pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Prabowo, tapi permintaan itu tidak direspons," tuturnya.

Konteks dan Impak Kunjungan Luar Negeri

Dino menekankan bahwa frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo sebenarnya lebih tinggi daripada pemimpin negara lain. Menurut data yang ia sebutkan, selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan satu dari total enam hari untuk perjalanan ke luar negeri. Hal ini membuat publik terkesan bahwa kebijakan tersebut tidak lazim dan cenderung boros.

“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,”

Dino mengungkapkan bahwa dalam 18 bulan ke depan, ia memprediksi Prabowo tetap menjalankan pola kunjungan internasional yang sama. "Bahkan di Spanyol, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memilih menaik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberi teladan penghematan," ujarnya. Contoh ini, menurut Dino, menunjukkan bahwa pengurangan biaya bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas hubungan diplomatik.

Kritik Dino juga dianggap sebagai respons terhadap percepatan kebijakan luar negeri yang terkesan terburu-buru. Ia menilai, kunjungan ke luar negeri tidak selalu harus dilakukan dalam jumlah besar, terutama jika tujuannya sudah jelas dan tidak terulang. "Dengan lima saran ini, Indonesia bisa lebih efisien dalam penggunaan dana negara," jelas Dino.

Kritik dari Habiburokhman terhadap Pandangan Dino

Sementara itu, Habiburokhman menambahkan bahwa Dino perlu lebih memahami dinamika politik dan kontribusi Presiden Prabowo dalam menghadirkan kebijakan luar negeri. Ia berargumen, kritik yang disampaikan Dino tidak hanya membandingkan masa jabatan, tapi juga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap pemerintahan saat ini.

Dino menyoroti bahwa biaya kunjungan ke luar negeri bisa sangat besar, terutama jika dilakukan secara berulang. Namun, Habiburokhman berpendapat bahwa ini bukan menjadi alasan untuk meremehkan peran diplomatik Prabowo. "Presiden harus tetap aktif dalam menjalin hubungan internasional, karena itu penting untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, Dino juga perlu memperhatikan penilaian publik terhadap kebijakan luar negeri Prabowo. Ia menilai, kritik yang disampaikan Dino justru memperkuat persepsi bahwa perjalanan luar negeri Presiden dinilai sebagai pengeluaran yang tidak produktif. "Kritik tersebut bisa dianggap sebagai cara memicu perdebatan yang tidak seimbang," tambahnya.

Sementara itu, Dino menegaskan bahwa kunjungan luar negeri justru menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan bilateral. Ia menyebutkan, meskipun biaya tinggi, kehadiran langsung Presiden bisa menciptakan dampak yang lebih besar dalam diplomasi. "Dengan teknologi, kita bisa menghemat, tapi jangan sampai kehilangan makna kunjungan fisik," ujarnya.

Kontroversi dan Pendekatan Politik

Dino juga mengkritik sikap pemerintah dalam merespons permintaan pertemuan internasional. Ia menyebutkan, di KTT ASEAN di Cebu, Filipina, beberapa kepala pemerintah dari negara anggota ASEAN tidak berhasil mengatur pertemuan bilateral dengan Prabowo. "Tidak ada jawaban resmi mengapa permintaan itu tidak direspons," katanya.

Dalam perbandingan, Dino mengusulkan bahwa Prabowo seharusnya tidak terlalu memperhatikan kritik dari luar, karena pertemuan diplomatik adalah bagian dari proses politik yang normal. "Jika semua kepala negara melakukan kunjungan ke luar negeri, itu bukan hal yang aneh," tambahnya.