Meeting Results: Rakor Produksi Pangan 2026, Lampung Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Pangan

Rakor Produksi Pangan 2026, Lampung Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Pangan

Meeting Results - Sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, memperkuat sumber daya manusia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Selasa, 26 Mei 2026, menjadi ajang diskusi penting antara berbagai pihak terkait. Kehadiran peserta yang beragam, termasuk jajaran Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan agenda pangan nasional.

Kepala daerah setempat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pertumbuhan hasil pertanian. Menurutnya, Lampung memiliki kapasitas besar sebagai daerah penghasil pangan yang mampu mendukung kebutuhan wilayah lain di Indonesia. Namun, hingga saat ini, produktivitas beberapa komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga. Gubernur menyoroti bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya memengaruhi hasil panen, tetapi juga secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan meningkatkan produktivitas, kita bisa mendorong peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah secara simultan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.

Menurut gubernur, saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung bergantung pada tiga komoditas utama tersebut. Oleh karena itu, intensifikasi produksi pertanian menjadi fokus utama dalam tiga sampai empat tahun mendatang. Di sisi lain, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan memiliki peran signifikan dalam membentuk kontribusi ekonomi provinsi. Dari total luas wilayah 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare digunakan untuk pertanian aktif yang memberdayakan sekitar 2 juta tenaga kerja.

Dalam arahannya, Rahmat Mirzani Djausal juga menjelaskan bahwa struktur tanah dan pertanian Lampung telah memainkan peran historis sebagai lumbung pangan yang melayani kebutuhan wilayah lain. Kebijakan ini telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan Lampung tetap menjadi penyokong utama pangan untuk daerah-daerah di Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta. Gubernur menegaskan bahwa upaya ini perlu diperkuat dengan kebijakan strategis, termasuk intervensi tata niaga dan stabilitas harga komoditas.

Kebijakan proteksi harga, seperti harga gabah yang saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram, dinilai telah memberi dampak positif pada pendapatan para petani. Selain itu, peningkatan ekonomi pedesaan juga tercermin dalam peningkatan penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di beberapa kabupaten, serta kenaikan pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta sebesar 20 persen. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pangan berdampak luas pada berbagai sektor.

Kepala Daerah juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun hingga 2045. Selain itu, ancaman krisis pangan global di masa depan menjadi motivasi utama untuk menegaskan keberlanjutan produksi pangan. Untuk itu, Gubernur memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern dan intensifikasi pengelolaan lahan.

“Kita ingin menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah memastikan kualitas produktivitas pertanian terus meningkat,” tambahnya.

Menyambut rakor tersebut, Kementerian Pertanian RI, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, Tin Latifah, menyatakan dukungan penuh terhadap akselerasi swasembada pangan berkelanjutan. Kementan juga memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencapai capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Tren ini terus berlanjut hingga Mei 2026, dengan Lampung masuk dalam lima hingga enam besar kontributor pangan nasional.

Dalam visi mencapai ketahanan pangan nasional, Presiden telah menetapkan empat program prioritas utama, yaitu swasembada pangan, makanan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi. Kementerian Pertanian RI menekankan bahwa masalah pangan harus dilihat sebagai isu strategis yang menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, swasembada pangan dianggap sebagai prioritas utama yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kebijakan hilirisasi, khususnya, dianggap sebagai pilar penting dalam meningkatkan daya saing pertanian Lampung. Gubernur menegaskan bahwa pertanian tidak hanya tentang produksi, tetapi juga memastikan hasil bumi bisa diolah dan dijual dengan nilai tambah. Dengan memperkuat rantai nilai, daerah ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan industri pangan yang berkelanjutan. Kementan juga menyatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan di Lampung akan menjadi acuan untuk daerah lain di Indonesia.

Pelaksanaan rakor ini diharapkan mendorong sinergi antara berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Lampung, bersama mitra strategis, akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses pasar, serta penerapan teknologi pertanian modern. Dengan keempat program prioritas tersebut, Lampung berharap bisa menjadi pusat keunggulan pertanian nasional yang mampu menghadapi tantangan global dan memastikan ketersediaan pangan untuk jutaan penduduk Indonesia. Rakor ini menjadi awal dari perjalanan menuju visi swasembada pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.