New Policy: Respons Menteri HAM soal Dugaan Sekolah Digusur untuk Kopdes

New Policy: Respons Menteri HAM soal Dugaan Sekolah Digusur untuk Kopdes

New Policy - Perkembangan terbaru dalam New Policy yang diterapkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menarik perhatian publik terkait isu penggusuran bangunan sekolah di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Menteri HAM Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi alat untuk mempercepat program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan ini muncul setelah video berdurasi singkat yang memperlihatkan eskavator melewati area sekolah viral di media sosial, memicu kecaman dari masyarakat dan organisasi yang peduli pada pendidikan.

Detail New Policy dan Peneguhan Hak Pendidikan

Menurut Menteri Pigai, New Policy yang diterapkan oleh pemerintah mengharuskan adanya keseimbangan antara pengembangan ekonomi desa dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak. Ia menekankan bahwa sekolah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak boleh diubah fungsi tanpa pemenuhan kebutuhan mendasar warga. “New Policy tidak boleh dijadikan alasan untuk menggusur sekolah. Pendidikan adalah fondasi pembangunan, jadi kebijakan harus melindungi bukan mengorbankan,” kata Pigai dalam jumpa pers di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan desa melalui koperasi, termasuk KDMP yang dianggap sebagai upaya mendorong ekonomi lokal. Namun, pernyataan Menteri Pigai menunjukkan bahwa kebijakan ini harus didukung oleh kehati-hatian dalam menjalankan program, terutama ketika melibatkan infrastruktur pendidikan. Ia mengatakan bahwa Kementerian HAM sedang melakukan investigasi untuk memastikan bahwa penggusuran sekolah di Ende tidak melanggar hak warga.

Video Viral dan Reaksi Publik

Dugaan penggusuran sekolah di Kabupaten Ende mencuat setelah video yang berdurasi 30 detik viral di media sosial. Video ini memperlihatkan adegan di mana eskavator melewati area sekolah, menyebabkan kerusakan pada satu tiang sekolah. Pernyataan warga dalam video menyiratkan ketidakpuasan terhadap penggunaan lahan pendidikan untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih. Seorang warga, Nas, dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026, menjelaskan bahwa kejadian ini mencerminkan ketegangan antara program pembangunan dan hak warga.

“Yang bahaya caption-nya, yaitu Babinsa lebih mengutamakan KDMP dari pada sekolah,” kata Nas dalam jumpa pers tersebut.

Nas mengungkapkan bahwa video tersebut hanya menggambarkan bagian kecil dari kejadian, dengan adegan yang berbeda dalam penjelasan pihak TNI. Ia menyebut bahwa eskavator yang melewati sekolah adalah bagian dari proses manuver yang dilakukan di belakang area sekolah, bukan untuk menggusur ruang belajar anak-anak. Meski demikian, publik tetap mempertanyakan apakah New Policy benar-benar mencakup perlindungan yang cukup terhadap pendidikan.

Kementerian HAM dan Proses Investigasi

Kementerian HAM mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk menginvestigasi dugaan penggusuran sekolah di Ende secara menyeluruh. Tim investigasi Kantor Wilayah HAM akan melibatkan pihak TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk memperjelas kronologi kejadian. “New Policy menuntut transparansi dan kehati-hatian dalam penggunaan lahan, jadi kita harus pastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pendidikan,” ujar Pigai.

Dalam keterangan resmi, Kementerian HAM juga mengingatkan bahwa New Policy seharusnya mendorong sinergi antara berbagai sektor, bukan konflik. Mereka menegaskan bahwa sekolah tetap harus diprioritaskan, terutama dalam situasi di mana kebutuhan mendasar warga, seperti pendidikan, belum terpenuhi. Ia menambahkan bahwa investigasi akan berfokus pada penggunaan lahan dan efek sosial dari program KDMP di wilayah tersebut.

Analisis dan Kritik terhadap New Policy

Dugaan penggusuran sekolah di Ende menjadi contoh nyata bagaimana New Policy bisa dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga mengundang kekhawatiran terhadap hak warga. Peneliti pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Dian, menyoroti bahwa kebijakan ini perlu dijelaskan secara jelas agar masyarakat memahami tujuan dan mekanismenya. “New Policy harus menyertakan aspek perlindungan pendidikan, terutama ketika melibatkan perubahan lahan untuk program ekonomi,” katanya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa New Policy bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, tetapi harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan adanya dugaan penggusuran, pihak Kementerian HAM diminta untuk memberikan jaminan bahwa program KDMP tidak mengorbankan kepentingan pendidikan. Nas menegaskan bahwa video yang viral mungkin hanya menggambarkan salah satu aspek, tetapi kebijakan New Policy harus diukur dari dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan masyarakat.

Kelanjutan dan Langkah Tindak Lanjut

Sebagai respons atas keluhan warga, Kementerian HAM menyatakan bahwa mereka akan mempercepat proses investigasi untuk mengetahui apakah penggusuran sekolah benar-benar dilakukan secara ilegal. Tim akan mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan lahan, koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah, serta dampak terhadap kegiatan belajar mengajar. “New Policy tidak boleh hanya menjadi alasan, tetapi harus dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian konflik,” terang Pigai.

Kementerian HAM juga menegaskan bahwa mereka berharap dialog terbuka antara pihak TNI, pemerintah desa, dan warga bisa dilakukan untuk memperjelas konflik ini. Jika terbukti bahwa sekolah digusur tanpa kesepakatan, maka New Policy akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Selain itu, Kementerian HAM juga akan melibatkan badan pengawas independen untuk meninjau kembali program koperasi desa yang sedang dijalankan.

Dengan New Policy sebagai kerangka dasar kebijakan, pemerintah diharapkan bisa menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan pengembangan manusia. Namun, kejadian di Kabupaten Ende menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian dan pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan tidak menjadi alat untuk mengorbankan pendidikan. Kementerian HAM menyatakan komitmennya untuk memastikan kebijakan ini berjalan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dipegang oleh negara. “New Policy adalah jalan menuju keadilan, tetapi harus dijalankan dengan baik,” pungkas Pigai.