New Policy: YLBHI: Tudingan ke Tiyo Ardianto Upaya Kill The Messenger

YLBHI: Tudingan ke Tiyo Ardianto Upaya Kill The Messenger

New Policy - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, menyoroti tudingan terhadap Tiyo Ardianto sebagai strategi untuk memadamkan kritik yang dianggap mengancam kekuasaan saat ini. Eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada itu baru-baru ini dikaitkan dengan jaringan politik oleh aliansi BEM Bersatu, yang menilai ada hubungan antara Tiyo dan perwakilan tertentu dalam pemerintahan.

Motif Kepanikan di Balik Tuduhan

Isnur mempertanyakan alasan kekuasaan memilih cara ini untuk membungkam suara kritis. Menurutnya, jika semua yang disampaikan Tiyo terbukti benar, maka tindakan menghukumnya jelas merupakan upaya untuk memadamkan informasi yang mengganggu dominasi kebijakan saat ini. "Ketika tiap kata yang diajukan Tiyo terbukti, kekuasaan memilih untuk menyerang pihak yang memberi suara," jelasnya dalam wawancara Rabu, 17 Juni 2026.

"Ketika apa yang Tiyo sampaikan semua terbukti, jadi caranya adalah kill the messenger," ujar Isnur.

Definisi dan Pola Pembungkaman

Terminologi "kill the messenger" merujuk pada praktik menyalahkan individu yang menyampaikan berita negatif atau kritik terhadap pemerintah, meskipun bukan pihak yang menyebabkan masalah tersebut. Isnur menilai, pola ini terlihat dari upaya mencari kesalahan di setiap detail, lalu menghubungkan berbagai elemen yang sebenarnya tidak terkait. "Ada manipulasi untuk mengalihkan perhatian dari fakta utama," tambahnya.

Menurut Isnur, Tiyo Ardianto memiliki hubungan persaudaraan yang jelas dengan tokoh-tokoh tertentu, tetapi tidak ada indikasi bahwa kritiknya mempermainat konsep keadilan. "Tiyo itu pihak mandiri, membangun argumentasi berdasarkan pendiriannya sendiri," paparnya. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengevaluasi kritik secara objektif, bukan langsung menuduh sebagai bentuk pemberontakan.

Detail Tuduhan dan Keterlibatan Pribadi

Tuduhan yang ditujukan kepada Tiyo Ardianto diungkapkan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026. BEM Bersatu menyatakan mobil yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik dari Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Setyo Sularso. Siti Nuraini, yang disebut sebagai besan dari Jenderal TNI (Purnawirawan) Andhika Perkasa, merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus bagian dari tim sukses Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Aliansi BEM Bersatu juga mengkritik agenda Dialog Nasional Kebangsaan yang akan digelar di sebuah hotel di Bandung pada Kamis, 18 Juni 2026. Forum ini dianggap terkait dengan kehadiran Tiyo, Setyo Sularso, dan tokoh lainnya, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa kegiatan tersebut dimotori oleh kekuasaan politik.

Respons PDIP terhadap Tuduhan

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyangkal hubungan antara kader partai dan aksi mahasiswa yang dituduh mengarah pada agenda politik. Ia menegaskan bahwa Siti Nuraini dan Setyo Sularso, yang dikaitkan dengan kepemilikan mobil Tiyo, bukan anggota PDIP ataupun pengurus partai. "Menghubungkan kendaraan sipil dengan hubungan persaudaraan lalu menyimpulkan PDIP berada di belakang gerakan mahasiswa adalah pikiran yang salah," jelas Guntur dalam pernyataannya, Rabu, 17 Juni 2026.

"Menghubungkan kepemilikan kendaraan milik warga sipil, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan untuk melompat pada kesimpulan bahwa PDIP berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir yang nyata," kata Guntur.

Menurut Guntur, tudingan tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar. Ia menilai argumen yang dibangun aliansi BEM Bersatu terlalu subjektif dan mengabaikan fakta bahwa kritik dari Tiyo didasarkan pada analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan keinginan untuk memperbaiki keadilan," ujar Guntur.

Konteks Gerakan Mahasiswa dan Pemikiran Kritis

Tiyo Ardianto memilih fokus pada peran gerakan mahasiswa dalam memantau kebijakan pemerintah. Ia menolak merespons tuduhan yang sifatnya personal, mengatakan bahwa aliansi BEM Bersatu memanfaatkan isu untuk memperkuat dominasi pihak tertentu. "Tuduhan ini hanya untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada kritik yang objektif," jelas Tiyo dalam wawancara terpisah.

Sejumlah tokoh menilai bahwa isu yang diangkat BEM Bersatu membawa dampak negatif terhadap kredibilitas gerakan mahasiswa. Guntur Romli menambahkan, tindakan menuduh mereka sebagai alat politik kekuasaan mengabaikan kontribusi mahasiswa dalam menciptakan ruang diskusi yang bebas. "Kritik dari mahasiswa harus dihargai, bukan ditolak dengan cara menghubungkan ke pihak luar," tegasnya.

Menurut Guntur, tudingan terhadap Tiyo Ardianto juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap upaya-upaya reformasi yang telah berjalan. "Ini menghina nalar kritis dan independensi yang menjadi fondasi gerakan mahasiswa," tambahnya. Ia menekankan bahwa aksi penolakan proyek Makan Bergizi Gratis tidak terkait langsung dengan PDIP, tetapi merupakan perwujudan keinginan mahasiswa untuk memperbaiki sistem.

Aliansi BEM Bersatu menilai kehadiran Tiyo dan tokoh lainnya dalam forum Dialog Nasional Kebangsaan menunjukkan kesadaran partai politik dalam memengaruhi agenda mahasiswa. Namun, Guntur menyangkal hal ini, menyebutkan bahwa kehadiran mereka hanyalah hak konstitusional sebagai warga negara. "Tidak ada bukti bahwa PDIP menggerakkan aksi mahasiswa secara langsung," ujarnya.

Analisis dan Konsensus

Dalam upaya menggali akar dari tudingan ini, para pihak menyoroti pentingnya transparansi dalam memproses informasi. Guntur Romli menyarankan agar setiap argumen yang diajukan harus didukung oleh bukti kuat, bukan hanya asumsi. "Kritik yang berasal dari masyarakat harus dijaga integritasnya, agar tidak disalahartikan sebagai bentuk serangan pribadi," pungkasnya.

Sementara itu, YLBHI mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang tak terbatas, dan setiap pihak harus menerima kritik tanpa mengambil langkah melibatkan pihak luar. "Jika kekuasaan mengabaikan suara kritis, maka mereka sendirilah yang menjadi sumber masalah," lanjut Isnur.

Analisis ini menunjukkan bahwa tudingan ke Tiyo Ardianto bukan sekadar konflik antar individu, tetapi mencerminkan dinamika kekuasaan dalam menyaring opini publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, meski muncul dari suara yang dianggap independen, bisa menjadi target untuk dihancurkan secara politik. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi contoh bagaimana "kill the messenger" bisa berperan dalam menjaga dominasi kekuasaan