Special Plan: Massa Rakyat Memanggil Blokade Pertigaan Gejayan Yogyakarta

Massa Rakyat Memanggil Blokade Pertigaan Gejayan Yogyakarta

Special Plan - Pada hari Sabtu (13 Juni 2026) siang hari, sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta, mengutamakan isu-isu terkini terkait kebijakan nasional. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Aliansi Rakyat Memanggil, yang turut menarik perhatian sejumlah organisasi dan kelompok aktivis. Berdasarkan pantauan Tempo, peserta aksi berasal dari beragam latar belakang, seperti elemen sipil Forum Cik Di Tiro, mahasiswa dari berbagai universitas, akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Mereka mengisi jalanan sejak pukul 14.30 WIB, dengan rasa semangat yang membara.

Simbol Aksi dan Tuntutan Masa Depan

Dalam aksi tersebut, massa menyusun mimbar di tengah pertigaan yang menjadi titik perempatan beberapa kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Katolik Atma Jaya, serta Universitas Sanata Dharma. Simbol kekuatan mereka juga terlihat melalui satu unit mobil pikap yang dilengkapi perangkat pengeras suara, serta berbagai spanduk yang dihiasi isu-isu kontroversial terkini. Meski hujan deras mengguyur kota, kehadiran massa terus meningkat hingga menjelang maghrib, menciptakan suasana yang padat dan berapi-api.

"Kami meminta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran masih waras dan pro rakyat untuk meninjau ulang programnya," kata Masduki, seorang Guru Besar di bidang Ilmu Media dan Jurnalisme UII.

Dalam orasi di atas mimbar, perwakilan dari berbagai organisasi menyampaikan kecaman terhadap pengelolaan negara yang dinilai tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat. Marsinah, sebagai juru bicara Aliansi Rakyat Memanggil, menyoroti kondisi demokrasi yang semakin memprihatinkan. Menurutnya, ruang kritik masyarakat sipil semakin sempit, di mana kejujuran dan kepedulian terhadap nasib rakyat telah menjadi sesuatu yang langka.

"Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman," ujar Marsinah.

Marsinah menambahkan bahwa para pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis, bahkan warga biasa yang menyoroti kebijakan pemerintah sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau terkait kepentingan asing. Menurutnya, demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, tetapi dari keberanian mengoreksi kekuasaan. "Kritik adalah jalan untuk mengubah," katanya.

Proyek MBG, Rupiah, dan Kebijakan Pajak

Aksi yang berlangsung hingga malam hari memicu penutupan total arus lalu lintas di simpang Gejayan, termasuk kendaraan dari arah utara, barat, dan selatan. Selama aksi, massa menyampaikan sepuluh tuntutan utama yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Isu utama meliputi kebijakan program makan bergizi gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta beban pajak yang memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kritik terhadap MBG bersifat tajam, dengan argumen bahwa proyek tersebut rentan terhadap tindak pidana korupsi dan minim pengawasan publik. Selain itu, massa juga menyoroti penyusutan nilai rupiah yang berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Penurunan harga BBM disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kenaikan biaya hidup, sementara beban pajak yang semakin berat dianggap merugikan sektor usaha kecil dan menengah. Kritik ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan.

Tuntutan Lengkap untuk Masa Depan

Aliansi Rakyat Memanggil mengajukan tuntutan yang diharapkan bisa menjadi perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Tuntutan pertama adalah menghentikan MBG karena dinilai tidak efektif dan berisiko korupsi. Tuntutan kedua menolak Koperasi Desa Merah Putih, yang dianggap menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi alat kontrol politik.

Tuntutan ketiga menargetkan revisi Undang-Undang TNI, Polri, Kejaksaan, dan Peradilan Militer. Massa mendesak penghapusan aturan yang dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mereka juga menuntut keadilan dalam mengadili anggota TNI dan Polri yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil secara terbuka. Tuntutan keempat dan kelima berfokus pada pendidikan gratis berkualitas serta layanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuntutan keenam mengajukan pemulihan ekonomi rakyat, penghapusan ketimpangan sosial, serta penurunan harga bahan pokok, BBM, dan tarif layanan dasar. Massa menegaskan bahwa rakyat tidak boleh menanggung beban dari salah urus negara dan korupsi. Tuntutan ketujuh menyoroti perlindungan hak pekerja, khususnya para pengemudi ojek online, guru, buruh tani, dan pekerja sektor informal.

Tuntutan kedelapan menginginkan pemerintah menindak perusahaan aplikasi yang melanggar ketentuan KP 667 dan 1001, serta menghapus pasal bermasalah dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang kontrak kemitraan berjangka. Tuntutan kesembilan dan kesepuluh berisi keinginan untuk menyusun naskah akademik RUU Transp, serta memperkuat kebijakan kesejahteraan yang lebih adil.

Dengan menggelar aksi di pertigaan Gejayan, massa rakyat menginginkan perubahan besar dalam kebijakan pemerintahan yang saat ini dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Aksi ini menjadi bukti keseriusan mereka dalam menghimpun suara untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Keberlanjutan aksi ini diharapkan bisa mengguncang penguasa dan mendorong reformasi yang lebih inklusif.