ICSF Sebut Praktik Hacker for Hire Marak di Indonesia

Peretasan Berbayar Jadi Ancaman Serius dalam Ruang Digital Indonesia

ICSF Sebut Praktik Hacker for Hire - Ardi Sutedja, ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), mengungkapkan bahwa praktik peretasan berbayar semakin banyak terjadi di Indonesia, melibatkan tim-tim siber profesional yang bekerja atas pesanan. Ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya melibatkan aktor internasional, tetapi juga telah merambah ke sektor politik dan pemerintahan. Menurutnya, kemunculan kelompok-kelompok peretas bayaran menunjukkan bagaimana teknologi digital digunakan sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang tidak selalu transparan.

Kelompok Peretas Bayaran Seperti Tentara Digital

Ardi menjelaskan, kelompok peretas bayaran beroperasi layaknya pasukan intelijen atau tentara digital yang mampu menyelesaikan tugas beragam. Mereka menawarkan layanan berbagai jenis, mulai dari infiltrasi jaringan hingga membangun kampanye pengaruh di ruang maya. Menurutnya, praktik ini terjadi karena adanya permintaan yang meningkat dari pihak-pihak tertentu, baik individu maupun organisasi.

Ardi menambahkan, kelompok-kelompok ini sering kali dibayar untuk memengaruhi opini publik, membungkam kritik, hingga mengganggu proses demokrasi. “Beberapa dari mereka juga digunakan dalam pemilu lalu,” katanya kepada Tempo, Senin, 15 Juni 2026.

Kasus Cambridge Analytica sebagai Awal Perubahan

Fenomena peretasan berbayar ini memiliki akar yang jauh, kata Ardi, terutama setelah skandal Cambridge Analytica pada 2018. Skandal tersebut mengungkap bagaimana data pribadi jutaan pengguna media sosial digunakan tanpa persetujuan mereka untuk membuat profil psikografis dan menyasar pemilih tertentu. Tindakan ini menjadi peringatan awal bagi masyarakat akan bahaya penggunaan data secara tidak bertanggung jawab.

“Dampak dari skandal ini tidak hanya membuat orang sadar akan pentingnya privasi data, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ruang digital semakin gelap,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan politik kini sudah berkembang lebih rumit.

Kombinasi Teknologi untuk Manipulasi Opini

Ardi mengungkapkan, peretasan berbayar kini memadukan berbagai teknologi canggih, seperti pengawasan siber, kecerdasan buatan (AI), dan strategi psikologis. Kelompok-kelompok ini tidak hanya mengakses informasi secara langsung, tetapi juga merancang kampanye yang menyeluruh untuk mengubah persepsi publik. Dengan menggunakan data yang terkumpul, mereka bisa menyebarkan berita palsu, menargetkan kelompok tertentu, atau menciptakan dukungan simpatik yang berpura-pura mendukung kepentingan tertentu.

Menurutnya, ancaman ini semakin berbahaya karena teknologi yang semakin cangih memungkinkan pengumpulan informasi pribadi tanpa diketahui korban. Peretasan perangkat sudah bukan hal yang langka, tetapi juga ada layanan untuk menyebarluaskan disinformasi, melakukan kampanye pelecehan daring, serta membangun persepsi publik yang terdistorsi. Seluruh proses ini berlangsung secara terkoordinasi, membuat dampaknya lebih luas.

Intimidasi Digital Terhadap Aktor Kritis

Ardi menyoroti bahwa jurnalis, aktivis, dan tokoh masyarakat menjadi sasaran utama dari berbagai bentuk serangan digital. Serangan ini bisa berupa penyebaran informasi yang tidak benar, ancaman terhadap reputasi, atau bahkan kampanye untuk mempermalukan orang-orang yang memberikan kritik terhadap pemerintah. “Dampaknya bisa memecah persatuan masyarakat dan menyulitkan publik membedakan fakta dari manipulasi,” tuturnya.

Dalam konteks pemilu, peretas bayaran diklaim bisa mendeligitimasi integritas proses demokrasi. Contohnya, mereka menggunakan dokumen curian seperti email atau data sensitif lainnya untuk menyebarkan berita yang menyesatkan sebelum hari pemungutan suara. “Kita telah melihat bagaimana beberapa kelompok ini memanipulasi persepsi pemilih, baik secara langsung maupun melalui media,” katanya.

Ransomware: Ancaman Lain yang Belum Teratasi

Di samping peretasan berbayar untuk tujuan politik, Ardi juga menyebutkan bahwa ancaman ransomware masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia mengatakan, pada bulan Januari saja sudah terjadi 50 kasus ransomware, namun hanya 30 persen yang berhasil dipulihkan. Ransomware, yang merupakan perangkat lunak jahat untuk mengunci data dan meminta uang tebusan, bisa merusak sektor pemerintahan, bisnis, maupun layanan publik.

Ardi menjelaskan bahwa peretasan jenis ini sering kali memanfaatkan kelemahan sistem keamanan, baik dari dalam maupun luar. Korban sering kali tidak menyadari adanya serangan hingga data mereka diblokir, dan harus mengeluarkan dana untuk mengembalikan akses. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman digital tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ekonomis dan teknis.

Pola Penyalahgunaan Data yang Semakin Kompleks

Masih menurut Ardi, perkembangan industri peretasan berbayar menunjukkan bahwa penyalahgunaan data sudah tidak hanya terbatas pada pengumpulan informasi. Kini, data digunakan untuk mengarahkan kebijakan, membangun narasi, serta mengendalikan alur informasi di masyarakat. Peretas bayaran bahkan mampu memanipulasi algoritma media sosial guna menyebarkan berita yang diinginkan.

“Kita perlu menyadari bahwa peretasan berbayar bukan hanya tentang kejahatan teknis, tetapi juga terkait dengan permainan politik yang sangat halus,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan ini bisa berdampak jangka panjang, termasuk mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Langkah untuk Memperkuat Keamanan Digital

Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini, Ardi menekankan perlunya peningkatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa kesadaran akan risiko teknologi harus ditingkatkan, terutama bagi pengguna media sosial dan penyedia layanan digital. Selain itu, perlindungan data pribadi perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan ekosistem keamanan yang terpadu.

Menurutnya, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengawasi kegiatan peretasan berbayar. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga keamanan ruang digital dan memastikan proses demokrasi tetap jujur,” katanya. Ia berharap adanya kerja sama internasional dalam memerangi ancaman-ancaman yang melibatkan aktor dari luar negeri.

Potensi Kerusakan pada Hak Sipil dan Integritas Demokrasi

Ardi juga memperingatkan bahwa peretasan berbayar bisa berpotensi merambah ke hak-hak sipil, termasuk penindasan dan intimidasi terhadap pemilih. Ia menjelaskan, kampanye disinformasi yang sengaja disebarkan dapat memecah pers