Latest Program: ICSF: Literasi hingga Regulasi Kunci Hadapi Peretas Bayaran

ICSF Sebut Praktik Hacker for Hire Marak di Indonesia

Latest Program - Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo pada Senin, 15 Juni 2026, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyatakan bahwa dunia kini menghadapi ancaman digital yang lebih berbahaya. Menurutnya, skandal Cambridge Analytica tahun 2018 menjadi titik balik yang memicu perubahan paradigma dalam cara para pelaku peretasan menggunakkan teknologi. “Skandal ini bukan hanya membuka mata masyarakat tentang pentingnya privasi data, tetapi juga memperkenalkan metode manipulasi yang lebih canggih dan terorganisasi,” jelas Ardi.

Perkembangan Hacker for Hire Sebagai Industri

Ardi menyoroti bahwa praktik pengumpulan data yang sebelumnya hanya menjadi fenomena sementara kini berkembang menjadi industri peretasan bayaran yang berkualitas tinggi. “Peretasan bayaran kini digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu, membungkam oposisi, hingga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi,” tegasnya. Ia menekankan bahwa teknik manipulasi data yang diperkenalkan oleh Cambridge Analytica telah diadopsi oleh berbagai pihak, termasuk organisasi-organisasi politik dan perusahaan-perusahaan swasta.

Menurut Ardi, data jutaan pengguna media sosial yang dikumpulkan secara tidak sadar semakin dimanfaatkan untuk membangun profil psikografis yang kompleks. Profil ini digunakan sebagai alat untuk menyasar individu secara spesifik dengan pesan-pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. “Mekanisme ini tidak hanya efektif dalam memengaruhi opini publik, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya teknologi bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu,” tambahnya.

"Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dampak dari skandal ini tidak hanya berhenti pada kesadaran akan pentingnya privasi data, tetapi juga mengubah lanskap digital menjadi lebih gelap," ujar Ardi.

Dalam konteks ini, Ardi menjelaskan bahwa peretasan bayaran tidak lagi terbatas pada pencurian informasi. Para pelaku kini menerapkan teknik-teknik seperti pengawasan siber tingkat tinggi, kecerdasan buatan (AI), dan strategi psikologis yang sebelumnya lebih dominan digunakan oleh lembaga militer. “Hal ini membuat ancaman digital semakin kompleks dan sulit dideteksi,” kata Ardi.

Strategi Komprehensif untuk Mengatasi Ancaman

Untuk menghadapi ancaman ini, Ardi menekankan perlunya strategi yang terpadu dan kolaboratif. “Tantangan yang dihadapi saat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada sektor keamanan siber, tetapi juga pada pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara umum.

Ardi memaparkan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. “Kemampuan mengenali disinformasi dan berbagai bentuk manipulasi data menjadi kunci untuk membangun kesadaran publik,” jelasnya. Ia menyarankan bahwa pendidikan digital harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sejak dini, serta dikembangkan melalui program pelatihan yang berkelanjutan.

"Masyarakat perlu diberikan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan memahami bagaimana teknologi bisa digunakan untuk keuntungan atau kejahatan," tambah Ardi.

Di sisi lain, Ardi menilai bahwa pemerintah harus memperketat regulasi perlindungan data pribadi. “Regulasi yang tepat adalah salah satu elemen penting untuk mencegah kejahatan digital yang mengancam stabilitas sosial dan politik,” ujarnya. Ia menekankan bahwa undang-undang perlindungan data perlu diperbarui agar dapat menangani berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang terus berkembang.

Menurut Ardi, kerja sama lintas negara juga menjadi bagian penting dari solusi ini. “Ancaman digital tidak hanya terbatas pada batas negara, tetapi juga bersifat global. Oleh karena itu, negara-negara demokrasi perlu membangun kerangka hukum internasional yang kuat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kerjasama ini bisa membantu dalam menindak pelaku peretasan bayaran yang sering beroperasi secara lintas batas.

Implikasi pada Stabilitas Demokrasi

Ardi juga menyoroti bahwa keberadaan hacker for hire bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi secara keseluruhan. “Praktik ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menjadikan kebenaran terdistorsi,” kata Ardi. Ia menegaskan bahwa isu digital telah menjadi bagian penting dari perpolitikan modern.

Menurutnya, peretasan bayaran bisa digunakan untuk membangun kampanye yang memihak satu kelompok tertentu, menargetkan pendukung lawan secara langsung, atau menciptakan konflik yang tidak terduga. “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap alat-alat digital yang digunakan dalam proses demokratisasi,” ujarnya.

"Dengan teknologi yang semakin canggih, risiko penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau politik bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan," tambah Ardi.

Ardi berharap pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan transparan. “Kolaborasi ini akan membantu meminimalkan dampak negatif dari peretasan bayaran dan menjaga integritas demokrasi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa setiap pihak memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman ini.

Menurut Ardi, langkah-langkah yang diperlukan meliputi pengembangan teknologi deteksi kecurangan, penguatan sistem pengawasan, serta pelatihan dan edukasi bagi semua lapisan masyarakat. “Tanpa keberhasilan dalam menangani masalah ini, risiko kerusakan pada sistem demokrasi akan terus meningkat,” tegasnya. Ia menilai bahwa dunia digital harus diatur dengan aturan yang jelas dan berkelanjutan agar tidak menjadi alat penyalahgunaan yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, Ardi mengingatkan bahwa peretasan bayaran adalah ancaman yang terus berkembang. “Kita perlu bersiap secara mental dan teknis untuk menghadapi tantangan ini, karena efeknya bisa terasa dalam jangka panjang,” tutupnya.