New Policy: Inggris Akan Adopsi Aturan Larangan Media Sosial pada Anak

Inggris Akan Terapkan Aturan Larangan Media Sosial untuk Anak-anak

New Policy - Pemerintah Inggris sedang merancang kebijakan baru yang akan melarang penggunaan media sosial oleh anak di bawah usia 16 tahun. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan mental generasi muda dan mengurangi risiko dampak negatif dari paparan konten digital. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap keluhan masyarakat tentang bagaimana penggunaan media sosial secara berlebihan memengaruhi perkembangan psikologis remaja di negara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterbitkan, aturan ini tidak hanya berupa panduan, tetapi akan diubah menjadi undang-undang yang mengharuskan perusahaan teknologi melakukan verifikasi usia dengan lebih ketat. Metode verifikasi sebelumnya, seperti sistem yang digunakan saat ini, dinilai tidak cukup efektif dalam mencegah anak-anak dari akses ke konten yang berpotensi merusak. Regulasi ini diharapkan memberikan perlindungan lebih kuat, terutama terhadap penggunaan media sosial yang bisa memperburuk masalah seperti kecanduan, rasa tidak aman, atau stres.

Kebijakan Serupa dengan Model Australia

Proposal Inggris mengacu pada pengalaman negara lain, khususnya Australia, yang telah menerapkan larangan serupa untuk usia 16 tahun. Model ini mencakup platform seperti Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan X. Namun, perbedaannya adalah aturan Inggris tidak mencakup aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Signal, yang dianggap lebih cocok untuk komunikasi pribadi daripada ekspose terhadap konten massal.

"Perusahaan teknologi telah mendapat peluang yang besar, tetapi kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi. Kami bertindak untuk melindungi anak-anak, mendukung orang tua, dan menetapkan standar baru yang akan berdampak pada masa depan generasi muda," kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam siaran persnya pada Senin, 15 Juni 2026.

Starmer menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Menurutnya, banyak remaja mengalami tekanan psikologis akibat konten yang mudah diakses, termasuk ujaran kebencian, pemisahan sosial, dan paparan terhadap informasi yang bisa menyebabkan kecemasan. "Orang tua ingin memastikan anak-anak mereka tetap dalam keadaan baik, tetapi dunia online telah menyulitkan hal itu. Kebijakan ini memberikan kepastian," tambah Starmer.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja sering terpapar konten berbahaya yang sulit dimoderasi secara efektif. Platform media sosial juga menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang paling menarik, termasuk yang bisa memperkuat kecanduan. Kebijakan baru ini diharapkan membatasi akses anak-anak ke jenis konten tersebut, terutama sebelum mereka memasuki usia dewasa.

Menurut pemerintah Inggris, kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian besar anak muda di negara tersebut. Respons positif ini didasarkan pada pengalaman langsung mereka mengenai dampak negatif yang diakui oleh banyak pengguna. Misalnya, anak-anak menyebutkan bahwa media sosial sering kali memperlihatkan gambar yang membuat mereka merasa tidak cukup baik, atau menyebarkan berita yang membuat mereka gelisah. "Konten yang muncul terus-menerus memengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Kami butuh batasan untuk melindungi diri sendiri," ungkap seorang remaja dalam wawancara terpisah.

Regulasi ini juga mempertimbangkan peran algoritma dalam mempercepat eksposur anak-anak terhadap konten yang bisa berdampak negatif. Sebagai contoh, algoritma platform media sosial sering kali menampilkan konten berbahaya seperti kekerasan, konten kecantikan yang memicu rasa tidak percaya diri, atau informasi yang menyesatkan. Dengan menerapkan verifikasi usia yang lebih ketat, pemerintah Inggris berharap bisa mengurangi kemungkinan anak-anak terpapar konten tersebut.

Langkah ini memicu perdebatan di kalangan ahli teknologi dan pendidik. Sebagian mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa membantu memperbaiki kesehatan mental remaja, sementara yang lain khawatir bahwa batasan usia akan membatasi akses mereka terhadap sumber informasi dan peluang berinteraksi sosial. Namun, pemerintah Inggris berpendapat bahwa kebijakan ini justru memberikan kebebasan yang lebih terarah, dengan memastikan bahwa anak-anak tidak terjebak dalam lingkungan digital yang berlebihan.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga mengusulkan penguasaan teknologi oleh anak-anak harus disertai dengan pendidikan digital. Upaya ini diharapkan bisa mengimbangi penggunaan media sosial dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan manfaatnya. "Kami tidak hanya membatasi akses, tetapi juga memperkuat literasi digital mereka. Ini adalah jalan untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik," jelas Menteri Pendidikan Inggris dalam sesi rapat parlemen.

Kebijakan ini juga akan berdampak pada perusahaan teknologi yang harus menyesuaikan sistem verifikasi usia mereka. Perusahaan-perusahaan seperti TikTok dan Instagram diperkirakan akan mengembangkan alat baru yang bisa mengidentifikasi usia pengguna secara lebih akurat, baik melalui data lahir yang dimasukkan maupun teknologi pengenalan wajah. Selain itu, mereka diminta untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah bagi anak-anak, seperti fitur pembatasan waktu penggunaan atau konten khusus untuk usia tertentu.

Keputusan Inggris ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental anak-anak semakin menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan digital. Dengan menerapkan undang-undang, pemerintah berharap bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat daripada kebijakan hukum sebelumnya. Namun, implementasinya akan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengurangi manfaat penggunaan media sosial secara bijak.

Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain yang juga ingin melindungi generasi muda dari dampak negatif digital. Sementara itu, Inggris tetap berharap bahwa kebijakan ini tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga mendorong penggunaan media sosial yang lebih bermakna dan produktif.