Zulhas: Dua tahun Prabowo-Gibran mencapai swasembada delapan komoditas
Zulhas - Pemerintah menyatakan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik semakin menguat selama dua tahun pemerintahan Presiden
Penguatan Produksi Pangan Dorong Target Kedaulatan Nasional
Tempatdonasi.com – Zulhas – Pemerintah menyatakan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik semakin menguat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut delapan komoditas telah mencapai kondisi swasembada, bersamaan dengan kenaikan Nilai Tukar Petani.
Delapan komoditas tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, serta bawang merah. Capaian ini ditempatkan sebagai hasil dari penguatan produksi di dalam negeri, perlindungan harga panen, ketersediaan pupuk subsidi, dan perluasan kegiatan ekonomi di desa.
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” kata Zulhas.
Swasembada memiliki arti penting karena kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi lebih besar melalui hasil pertanian dan peternakan nasional. Dalam konteks beras, pemerintah menyatakan tidak lagi melakukan impor untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring naiknya kapasitas produksi nasional.
Cadangan beras pemerintah juga menjadi salah satu penopang ketersediaan pasokan. Perum Bulog mengelola stok tersebut untuk menjaga kesiapan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 menyampaikan bahwa persediaan beras pemerintah berada di kisaran 4,55 juta ton.
Nilai Tukar Petani Mengalami Kenaikan
Selain volume produksi, pemerintah menempatkan kesejahteraan petani sebagai unsur penting dalam agenda pangan. Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani nasional pada September 2026 mencapai 131,11. Angka itu lebih tinggi dibandingkan posisi September 2024 yang tercatat sebesar 120,30.
NTP menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diperoleh petani atas produk mereka dengan indeks harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan usaha tani. Kenaikan indikator ini menunjukkan daya tukar hasil pertanian yang membaik, walaupun angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan pendapatan setiap petani di seluruh wilayah.
Perlindungan harga panen menjadi bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memberi kepastian lebih besar bagi produsen. Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, jagung yang sudah memasuki masa panen dengan tingkat kadar air 18 hingga 20 persen memiliki HPP Rp5.500 per kilogram.
Kebijakan itu penting bagi petani ketika memasuki periode panen, karena harga komoditas yang diterima di tingkat produksi memengaruhi kemampuan mereka menutup biaya budidaya dan melanjutkan musim tanam berikutnya. Penguatan pasokan pangan nasional juga perlu berjalan bersama sistem harga yang memberi ruang usaha layak bagi pelaku di sektor primer.
Akses Pupuk Subsidi Dipercepat
Pemerintah turut menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya kepada petani dapat berlangsung lebih cepat. Harga eceran tertinggi pupuk subsidi telah dipangkas 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Adapun pupuk NPK berkurang dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Penurunan harga tersebut diharapkan membantu menekan beban biaya produksi, terutama bagi petani yang membutuhkan pupuk sebagai salah satu input utama budidaya.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka itu memperlihatkan peningkatan pemanfaatan fasilitas subsidi di tingkat petani.
“Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Zulhas.
Pesan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pangan tidak hanya diukur melalui ketersediaan komoditas. Dampaknya juga perlu hadir dalam kehidupan masyarakat yang menanam, memanen, menangkap ikan, mengolah, serta mendistribusikan pangan.
Koperasi Desa dan Kampung Nelayan
Di wilayah perdesaan, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok, barang bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat. Hingga periode yang disebutkan, sebanyak 10.070 KDKMP telah menjalankan operasionalnya.
Pembangunan fasilitas koperasi juga terus berlangsung. Sebanyak 28.662 bangunan KDKMP telah selesai, dengan sasaran sekitar 35 ribu sampai 40 ribu bangunan rampung pada akhir 2026. Kehadiran koperasi diproyeksikan memperkuat aktivitas ekonomi lokal dan memperluas akses warga terhadap layanan yang dibutuhkan sehari-hari.
Penguatan ekonomi pangan juga menyentuh kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendukung usaha sekaligus mendorong kegiatan ekonomi nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 65 lokasi KNMP yang berada dalam tahap uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan dengan nilai Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026. Aktivitas tersebut menunjukkan peran sektor perikanan dalam agenda ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Zulhas menilai kebijakan produksi, perlindungan harga, subsidi input, koperasi desa, dan penguatan kampung nelayan perlu terus dijalankan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan nasional tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bahan pokok hari ini, tetapi juga kemampuan menjaga produksi, distribusi, serta kesejahteraan pelaku pangan dalam menghadapi perubahan kondisi global.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa,” katanya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Zulhas?
Zulhas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Zulhas matter?
Zulhas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
