Komisi X DPR: Belum Ada Penjelasan Soal Pembentukan Universitas RI

Komisi X DPR Tunggu Klarifikasi Pemerintah Terkait Pembentukan Universitas RI Tempatdonasi.com – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani

Komisi X DPR Tunggu Klarifikasi Pemerintah Terkait Pembentukan Universitas RI

Tempatdonasi.com – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan informasi resmi maupun melakukan pembahasan substantif mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Sebagai komisi yang membidangi urusan pendidikan, Komisi X DPR menegaskan bahwa belum ada komunikasi formal dari pemerintah terkait inisiatif tersebut.

Meskipun pemerintah telah mengumumkan pembentukan Universitas RI, hingga kini Komisi X DPR belum menyelenggarakan rapat khusus untuk membahas isu ini. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk operasional universitas baru tersebut.

“Komisi X DPR belum menerima apapun, baik penjelasan soal dasar hukum, tugas, fungsi, juga sumber anggarannya,” jelas Lalu Hadrian melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 23 Juli 2026.

Atas dasar keterbatasan informasi tersebut, Komisi X DPR mengajukan permintaan kepada pemerintah agar memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi pembentukan URI. Penekanan diberikan pada konteks keberadaan perguruan tinggi negeri yang sudah mapan maupun sekolah kedinasan yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia.

Tuntutan Transparansi dan Efektivitas

Lalu Hadrian menambahkan bahwa Komisi X DPR juga menginginkan pembentukan URI tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perguruan tinggi lain. Khususnya, harus dihindari tumpang tindih fungsi dan peran antara URI dengan institusi pendidikan tinggi yang sudah ada.

“Pemerintah wajib membuktikan apa yang menjadi nilai tambah URI, kemudian juga memastikan tidak ada duplikasi peran,” tegasnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi X DPR berkomitmen untuk memantau secara ketat rencana pembangunan kampus URI. Fokus utama pengawasan mencakup aspek pendanaan dan penggunaan anggaran negara yang akan dialokasikan untuk universitas baru ini.

“Mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek kami akan minta penjelasan,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Pelantikan Pimpinan URI di Istana Negara

Sehari sebelumnya, pada Rabu, 22 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan dihadiri oleh para pejabat terkait.

Prosesi pelantikan juga mencakup pengangkatan Yos Sunitiyoso, seorang guru besar bisnis dari Institut Teknologi Bandung, sebagai wakil gubernur URI. Kedua tokoh ini akan memimpin universitas baru tersebut dalam periode awal pembentukannya.

Setelah upacara pelantikan, Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa URI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang baru didirikan. Kampus ini dirancang secara khusus untuk mencetak calon pejabat pemerintahan dan pemimpin badan usaha milik negara (BUMN) yang berkualitas.

“Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan,” ujar Donny pada Rabu tersebut.

Menurut Donny, URI menargetkan pendirian sepuluh kampus di berbagai wilayah Indonesia. Para lulusannya akan memperoleh gelar akademik yang setara dengan perguruan tinggi konvensional lainnya, mencakup bidang kedokteran, teknik, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

“Ada dokter, sarjana, insinyur, segala macam. Banyak,” kata Donny menggambarkan keragaman program studi yang akan ditawarkan.

Pembentukan URI ini menjadi sorotan publik mengingat ambisi pemerintah untuk menciptakan institusi pendidikan yang fokus pada pengembangan kepemimpinan nasional. Namun, Komisi X DPR tetap bersikap kritis dan menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah sebelum memberikan dukungan penuh.

Sementara itu, masyarakat akademis juga mulai memberikan respons terhadap pembentukan universitas baru ini. Beberapa guru besar dari berbagai perguruan tinggi tinggi telah mempertanyakan aspek legalitas dan relevansi URI dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia saat ini.