DPR sepakat bentuk Panja RUU Perampasan Aset diketuai Habiburokhman
Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Panitia kerja atau
Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Tempatdonasi.com – Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Panitia kerja atau Panja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dengan anggota Komisi III Soedeson Tandra sebagai wakil ketua.
Keputusan ini diambil dalam rapat internal yang melibatkan pimpinan Komisi III dan kepala kelompok fraksi atau Kapoksi. Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk memusatkan pembahasan rancangan regulasi yang telah disetujui sebagai usul DPR.
“Menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja dan saudara Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Jadwal RDPU Dimajukan Saat Masa Reses
Komisi III juga menyetujui percepatan agenda rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Semula, forum penyerapan aspirasi itu direncanakan dimulai pada masa sidang November. Kini, pelaksanaannya akan dimulai lebih awal ketika DPR masih menjalani masa reses.
Perubahan jadwal tersebut dimaksudkan agar proses pembahasan RUU Perampasan Aset dapat bergerak lebih cepat. Target yang dipasang adalah pengesahan rancangan undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
RDPU akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan atas materi regulasi. Komisi III menyiapkan keterlibatan 20 unsur masyarakat, mencakup organisasi mahasiswa, kalangan dosen, advokat, serta cendekiawan. Pelibatan berbagai kelompok ini penting karena rancangan aturan perampasan aset berkaitan dengan penanganan tindak pidana dan membutuhkan masukan dari beragam perspektif hukum maupun publik.
Bagi pihak yang tidak dapat hadir langsung di Jakarta, Komisi III membuka kemungkinan penyampaian pandangan secara tertulis. Masukan tersebut dapat diserahkan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI untuk menjadi bagian dari bahan pembahasan Panja.
“Kalau mungkin yang jauh-jauh, berhalangan hadir ke sini, ya, bisa memberikan masukan secara tertulis yang bisa disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI,” ujar Habiburokhman.
Target Penyelesaian pada Desember 2026
Target penyelesaian RUU Perampasan Aset sebelumnya juga ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menyampaikan bahwa rancangan undang-undang tersebut diharapkan memperoleh keputusan paling lambat pada 15 Desember 2026.
“Insyaallah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang,” kata Puan dalam konferensi pers setelah Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat paripurna menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai RUU usul DPR. Status tersebut membuat rancangan regulasi dapat memasuki tahap pembahasan lebih lanjut oleh Komisi III DPR bersama pemerintah.
Secara prosedural, penetapan sebagai usul DPR menandai bahwa rancangan tersebut telah memperoleh persetujuan internal parlemen untuk diajukan dalam proses legislasi. Tahap berikutnya tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur Panja, tetapi juga pada pendalaman substansi melalui rapat, penyerapan aspirasi, serta pembahasan bersama pemerintah.
Peran Panja dalam Pembahasan Regulasi
Panja dibentuk untuk membantu Komisi III menjalankan pembahasan secara lebih terarah. Dengan adanya ketua dan wakil ketua, forum ini akan mengoordinasikan agenda pembahasan, termasuk RDPU dengan perwakilan masyarakat yang telah direncanakan.
Keterlibatan mahasiswa, akademisi, advokat, dan cendekiawan memberi ruang bagi masukan yang berbeda dalam proses penyusunan aturan. Organisasi mahasiswa dapat menyuarakan perhatian publik, sementara dosen dan cendekiawan dapat memberikan pandangan akademik. Advokat juga memiliki pengalaman yang relevan dalam praktik hukum, sehingga masukan mereka dapat memperkaya pembahasan di parlemen.
Percepatan RDPU pada masa reses memperlihatkan bahwa Komisi III ingin memulai proses konsultasi publik tanpa menunggu masa sidang berikutnya. Namun, percepatan jadwal tetap menempatkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian pembahasan, termasuk melalui mekanisme masukan tertulis bagi pihak yang tidak dapat hadir secara langsung.
Dengan tenggat 15 Desember 2026, Panja RUU Perampasan Aset memiliki waktu untuk menghimpun pandangan publik dan membahas rancangan bersama pemerintah. Perkembangan pembahasan selanjutnya akan menentukan bagaimana materi RUU tersebut dirumuskan sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR sepakat bentuk Panja RUU Perampasan?
DPR sepakat bentuk Panja RUU Perampasan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR sepakat bentuk Panja RUU Perampasan matter?
DPR sepakat bentuk Panja RUU Perampasan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
