Skip to content
Politik

Berapa usia pensiun anggota Polri? simak aturan terbarunya

Andi Permata - tempatdonasi.com 5 mins read

Ketentuan masa purnatugas bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 diberlakukan pada 17

Berapa usia pensiun anggota Polri? simak aturan terbarunya

Batas usia pensiun anggota Polri kini dibedakan menurut golongan kepangkatan

Tempatdonasi.com – Ketentuan masa purnatugas bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 diberlakukan pada 17 Juni 2026. Perubahan tersebut memberi batas usia pensiun yang tidak lagi seragam untuk seluruh anggota Polri, melainkan dibedakan sesuai kelompok pangkat.

Aturan baru ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan itu penting bagi anggota aktif, terutama mereka yang sedang mendekati masa pensiun, karena usia maksimal pengabdian kini dapat berbeda dari aturan sebelumnya.

Sebelum perubahan undang-undang tersebut, usia pensiun anggota Polri secara umum berada pada batas 58 tahun. Kini, tamtama dan bintara dapat bertugas hingga usia paling tinggi 59 tahun, sedangkan kelompok perwira memperoleh batas sampai usia 60 tahun.

Usia pensiun untuk setiap kelompok pangkat

Pasal 30 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2026 mengatur pengelompokan usia pensiun anggota Polri. Tamtama dan bintara memiliki batas masa dinas hingga paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, serta perwira tinggi dapat memasuki masa pensiun saat mencapai paling tinggi 60 tahun.

Dengan pembagian ini, perwira pertama memperoleh batas usia yang sama dengan perwira menengah dan perwira tinggi. Perwira pertama mencakup jenjang awal kepemimpinan kepolisian, sedangkan perwira menengah dan perwira tinggi berada pada tingkat jabatan serta tanggung jawab yang lebih tinggi. Meski demikian, undang-undang menetapkan usia maksimum yang sama bagi ketiga kelompok tersebut, yakni 60 tahun.

Ketentuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut: tamtama dan bintara sampai usia 59 tahun; perwira pertama sampai usia 60 tahun; perwira menengah sampai usia 60 tahun; serta perwira tinggi sampai usia 60 tahun.

Ada pengaturan khusus bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat. Masa dinasnya tetap dibatasi paling tinggi hingga usia 60 tahun, namun dapat diperpanjang paling lama satu tahun. Perpanjangan itu tidak diberikan secara otomatis dan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden sesuai kebutuhan.

Artinya, pencapaian usia pensiun tidak dengan sendirinya membuka hak perpanjangan bagi seluruh pejabat berpangkat bintang empat. Keputusan tersebut tetap bergantung pada kebutuhan yang ditetapkan dalam mekanisme resmi.

Perpanjangan bagi anggota dengan keahlian tertentu

UU Nomor 5 Tahun 2026 juga membuka ruang perpanjangan masa dinas untuk anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus atau dinilai sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pengaturan ini termuat dalam Pasal 30 ayat (7).

Perpanjangan bagi anggota dengan kebutuhan keahlian tertentu dapat diberikan paling lama satu tahun. Prosesnya dapat diajukan atas usul Kapolri atau ditetapkan melalui Keputusan Presiden sesuai kebutuhan, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perpanjangan masa kerja bukan kebijakan umum untuk setiap anggota yang mendekati usia pensiun. Kebijakan ini ditujukan bagi kondisi tertentu ketika kompetensi atau peran seorang anggota masih dibutuhkan dalam tugas kepolisian.

Selain itu, anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional tidak mengikuti batas usia pensiun yang tercantum pada Pasal 30 ayat (5). Masa purnatugas mereka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat fungsional. Karena itu, anggota pada jabatan fungsional perlu melihat aturan khusus yang mengatur status jabatannya masing-masing.

Masa transisi untuk anggota yang mendekati pensiun

Perubahan batas usia pensiun juga disertai ketentuan peralihan. Bagian ini mengatur anggota Polri yang telah berada di dekat masa purnatugas ketika undang-undang mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Anggota yang telah berusia 56 tahun saat aturan baru berlaku mengikuti ketentuan usia pensiun yang baru. Sementara itu, anggota yang telah berusia 57 tahun pada saat pemberlakuan undang-undang memperoleh perpanjangan masa dinas sampai usia 59 tahun.

Bagi anggota yang akan berusia 58 tahun selama 2026, ketentuan peralihan juga memungkinkan perpanjangan masa dinas hingga mencapai usia 59 tahun. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perubahan kebijakan diterapkan secara bertahap bagi personel yang sudah berada sangat dekat dengan masa pensiun.

Ketentuan transisi menjadi bagian penting karena perubahan usia pensiun dapat memengaruhi perencanaan karier, penugasan, dan persiapan purnatugas anggota. Dengan adanya aturan tersebut, penerapan batas baru tidak berhenti pada pengaturan bagi anggota yang masih jauh dari masa pensiun, tetapi juga mencakup mereka yang terdampak langsung pada tahun awal pemberlakuannya.

Ketentuan baru sedang diuji di Mahkamah Konstitusi

Aturan mengenai usia pensiun Polri saat ini juga sedang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pada 7 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama perkara Nomor 362/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 30 ayat (5) serta ketentuan peralihan dalam UU Nomor 5 Tahun 2026.

Pemohon dalam perkara tersebut mempersoalkan perbedaan batas usia pensiun antargolongan pangkat. Permohonan itu meminta agar usia pensiun diterapkan secara sama dengan batas paling tinggi 58 tahun.

Pada sidang perdana, majelis hakim menyampaikan sejumlah masukan untuk perbaikan permohonan. Pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk menyempurnakan berkas yang diajukan. Tahap tersebut berarti perkara masih dalam proses pemeriksaan dan belum menghasilkan putusan yang mengubah ketentuan usia pensiun.

Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubahnya, ketentuan yang berlaku tetap mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2026. Dengan demikian, batas usia 59 tahun bagi tamtama dan bintara serta 60 tahun bagi kelompok perwira masih menjadi aturan yang digunakan, disertai pengaturan khusus untuk perpanjangan masa dinas dan masa transisi.

Bagi anggota Polri yang ingin memahami status masa dinasnya, hal utama yang perlu diperhatikan ialah golongan kepangkatan, usia saat undang-undang mulai berlaku, kemungkinan status jabatan fungsional, serta ada atau tidaknya kebutuhan khusus yang dapat menjadi dasar perpanjangan terbatas. Rincian tersebut menentukan apakah seorang anggota mengikuti batas umum, ketentuan transisi, atau aturan tersendiri bagi jabatan fungsional.

Frequently Asked Questions

What is Berapa usia pensiun anggota Polri simak?

Berapa usia pensiun anggota Polri simak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Berapa usia pensiun anggota Polri simak matter?

Berapa usia pensiun anggota Polri simak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Join the discussion