Main Agenda: Sumbat Kebocoran Devisa Rp15.980 Triliun, Badan Ekspor Dinilai Langkah Strategis

Sumbat Kebocoran Devisa Rp15.980 Triliun, Badan Ekspor Dinilai Langkah Strategis

Main Agenda – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai pembentukan badan agregator ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran nilai ekspor, mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta memperkuat Rupiah dalam menghadapi tekanan dari lingkungan ekonomi global yang tidak menentu. Rencana perubahan drastis pada sistem logistik ekspor sebelumnya diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026).

Integrasi Ekspor Satu Pintu untuk Tiga Komoditas Utama

Sebagai langkah awal, rencana integrasi ekspor satu pintu akan diterapkan pada tiga komoditas andalan negara, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan logam (ferroalloy). Langkah ini bertujuan menyederhanakan proses pengelolaan ekspor, mengurangi risiko manipulasi harga, dan meningkatkan transparansi dalam penerimaan devisa. Badan ekspor baru ini, yang diberi nama DSI, dianggap sebagai solusi untuk masalah yang selama ini menghambat efisiensi ekspor sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Menurut Fuad Bawazier, anggota Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, kehadiran DSI menjadi jawaban konkret atas kacau-balau dalam tata kelola komoditas hulu. “Indonesia sebagai negara adidaya komoditas harus memiliki instrumen tunggal untuk mengonsolidasikan validasi harga dan memastikan repatriasi valuta asing secara sistematis dari hulu ke hilir,” jelas Fuad dalam pernyataannya yang dikutip Minggu (24/5/2026). Ia menekankan bahwa DSI diharapkan menjadi alat efektif dalam menjaga cadangan devisa, memperkuat penerimaan negara, serta mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi. Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis,” ujar Fuad.

Data Mencengangkan: Kebocoran Devisa Capai Rp15.980 Triliun

Urgensi reformasi ini diperkuat oleh data mengejutkan yang baru diungkapkan ke publik. Berdasarkan penelitian, akumulasi indikasi manipulasi harga di bawah nilai asli (under-invoicing) dalam ekspor SDA nasional sepanjang periode 1991 hingga 2024 diperkirakan mencapai USD908 miliar atau setara Rp15.980,9 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal oleh kas negara.

Fuad menjelaskan bahwa kebocoran devisa tersebut terjadi karena sistem transaksi yang tidak terpadu, yang memungkinkan nilai ekspor yang seharusnya masuk ke dalam pendapatan negara justru mengalir ke luar tanpa pengawasan yang ketat. “Manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu mengurangi manfaat ekspor bagi perekonomian,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa dengan adanya DSI, kebijakan ini akan mengarah pada penerimaan devisa yang lebih terstruktur dan transparan, sekaligus memberi pengaruh positif pada inflasi dan stabilitas mata uang.

Potensi DSI dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Menurut analisis Prasasti, penguatan tata kelola ekspor melalui DSI tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelolaan devisa, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Dengan menggabungkan validasi harga dan pengawasan repatriasi valas, badan ini diharapkan menjadi pusat koordinasi yang kuat dalam menjalankan kebijakan ekspor nasional. Selain itu, Fuad memproyeksikan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, karena kepastian harga dan transparansi ekspor akan menarik investasi asing serta memperkuat kepercayaan pelaku bisnis lokal.

Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa pengelolaan ekspor yang terpadu merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi. “Dengan DSI, kita dapat memastikan bahwa keuntungan dari ekspor benar-benar diperoleh oleh negara secara maksimal,” terangnya. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan global, seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, dan tekanan inflasi yang terus berlangsung.

Sistem Transparansi yang Efektif untuk Masa Depan

Di sisi lain, pemerintah menilai DSI sebagai alat untuk mencegah korupsi dan praktek-praktek tidak sehat dalam perdagangan internasional. Sistem transparansi yang diterapkan melalui badan ini akan memudahkan pemantauan transaksi ekspor, terutama pada sektor SDA yang menjadi tulang punggung penerimaan devisa. Fuad menambahkan bahwa dengan adanya DSI, pemerintah tidak hanya bisa memperbaiki sistem, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil antar pelaku ekspor.

Reformasi ini diharapkan segera diimplementasikan agar kebocoran devisa yang terus-menerus tidak menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dengan menyatukan semua komoditas andalan di bawah satu wadah, DSI akan mampu mengoptimalkan penerimaan devisa dan mengurangi risiko ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi. Fuad menilai bahwa langkah ini adalah keharusan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam situasi krisis global yang semakin intens.

Langkah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Ekonomi Makro

Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026 sebelumnya membahas tiga agenda utama: Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk tahun 2027. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa DSI merupakan bagian dari kebijakan tersebut, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam segala aspek ekonomi. “DSI tidak hanya memperkuat mekanisme penerimaan devisa, tetapi juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegas Fuad.

Pembentukan DSI menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan ekspor nasional. Sebelumnya, sistem transaksi ekspor terpecah menjadi beberapa entitas yang berbeda, mengakibatkan munculnya celah kebocoran yang sulit diawasi. Dengan integrasi satu pintu, semua proses akan terpusat, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi dan memastikan keuntungan ekspor benar-benar diserap oleh negara. Fuad menekankan bahwa ini adalah langkah yang tepat waktu, mengingat krisis ekonomi global yang berlangsung saat ini.

Langkah ini juga diharapkan mendorong adopsi teknologi modern dalam sistem ekspor, seperti penggunaan digitalisasi untuk memantau transaksi secara real-time. Selain itu, DSI akan menjadi pelaku utama dalam mempercepat proses penyelesaian ekspor dan mengurangi waktu tunggu dalam pembayaran valas. “Dengan sistem yang terpadu, kita dapat mempercepat al