Penerimaan Pajak Mei 2026 Tumbuh 22 Persen, PPN dan PPnBM Jadi Kontributor Utama
Main Agenda – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Mei 2026 sebesar Rp 834,4 triliun. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 683,3 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan kinerja positif dari berbagai jenis pajak yang menjadi fondasi utama pendapatan negara.
Pajak Konsumsi Berkontribusi Terbesar
Dari total penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari pajak konsumsi, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini mengalami kenaikan luar biasa hingga 41,3 persen, mencapai Rp 315,7 triliun. Angka ini menunjukkan peran dominan dari sektor konsumsi dalam mendukung pendapatan pajak.
“Pada tanggal 31 Mei 2026, hampir seluruh jenis pajak utama yang menjadi penghasil utama penerimaan negara mengalami peningkatan,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Peningkatan penerimaan di sektor ini didukung oleh berbagai upaya reformasi internal yang dilakukan DJP. Strategi intensifikasi penerimaan dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum dalam semua aktivitas inti. Selain itu, sistem Coretax juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di bidang perpajakan.
Kinerja Pajak Penghasilan Beragam
Dalam laporannya, Bimo Wijayanto menyebutkan bahwa pajak penghasilan badan (PPh badan) dan deposit PPh badan telah terkumpul Rp 167,6 triliun. Angka ini naik 23,9 persen dibandingkan bulan Mei 2025. Sementara itu, pajak penghasilan orang pribadi (PPh orang pribadi) serta PPh 21 juga mengalami kenaikan mencapai 26 persen, mencapai total Rp 123,1 triliun.
Berbeda dengan kategori sebelumnya, PPh final pasal 22 dan 26 hanya tumbuh 5,2 persen, yaitu sebesar Rp 138,7 triliun. Penerimaan dari sumber pajak lainnya mencapai Rp 89,3 triliun. Meski pertumbuhan pada kategori ini lebih rendah, tetap menjadi bagian penting dari pendapatan pajak nasional.
Reformasi Internal dan Stabilisasi Infrastruktur
Peningkatan pendapatan pajak di sektor konsumsi tidak terlepas dari reformasi internal yang dilakukan DJP. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak, yang secara bersamaan dengan stabilisasi sistem Coretax. Infrastruktur dan kualitas layanan yang meningkat di sistem tersebut dinilai menjadi penggerak utama pertumbuhan penerimaan.
Bimo Wijayanto menekankan bahwa kemajuan ini bukan hanya hasil dari kebijakan eksternal, tetapi juga dari perbaikan internal DJP. “Kita telah memperkuat proses pemeriksaan dan penegakan hukum,” jelasnya. Hal ini terbukti dengan kenaikan signifikan pada berbagai jenis pajak, termasuk PPN dan PPnBM yang menjadi kontributor utama.
Program Anggaran untuk Memperkuat Penerimaan Pajak
Sebagai langkah lanjutan, Bimo Wijayanto mengusulkan anggaran sebesar Rp5,4 triliun untuk Direktorat Jenderal Pajak. Pagu anggaran ini terdiri dari dua bagian utama: program pengelolaan perima negara senilai Rp867,89 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp4,534 triliun. Program pengelolaan perima negara berfokus pada kegiatan teknis yang mendukung pengamanan penerimaan pajak, seperti pelaksanaan kebijakan dan peningkatan infrastruktur.
Sementara program dukungan manajemen dirancang untuk memberikan pengaruh lebih luas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Hal ini mencakup pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sistem digital, serta peningkatan kinerja internal. Bimo menekankan bahwa anggaran ini akan diperuntukkan untuk mendorong konsistensi dan efisiensi dalam penerimaan pajak.
Menurut Bimo, kenaikan penerimaan pajak di bulan Mei 2026 juga dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang stabil. Peningkatan aktivitas ekonomi berjalan sejalan dengan kemampuan sistem Coretax yang terus berkembang. “Kita melihat adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan penerimaan pajak,” terangnya.
Strategi Jangka Panjang untuk Penerimaan Pajak
Kebijakan yang diusulkan oleh DJP berharap dapat memberikan dampak jangka panjang dalam penerimaan pajak. Bimo menyebutkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk mengembangkan layanan pajak secara holistik. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung pelaksanaan program-program prioritas seperti percepatan penerapan pajak digital dan perluasan penerimaan pajak dari sektor-sektor baru.
DJP juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pengumpulan pajak. “Sistem Coretax merupakan contoh nyata inovasi yang membantu mengoptimalkan penerimaan,” ujarnya. Hal ini mencerminkan komitmen DJP untuk terus memperbaiki proses pengelolaan pajak dalam rangka memenuhi target pendapatan nasional.
Pertumbuhan Pajak Konsumsi sebagai Indikator Kebijakan
Kenaikan besar pada pajak konsumsi menunjukkan keberhasilan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dengan pertumbuhan sebesar 41,3 persen, PPN dan PPnBM menjadi penyangga utama pendapatan negara. Pajak ini terutama berasal dari sektor ritel, industri, dan layanan, yang secara umum mengalami peningkatan aktivitas.
Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan pengenaan pajak yang berkelanjutan. “Kita bisa melihat bahwa kebijakan pajak konsumsi berhasil menarik lebih banyak kontribusi,” katanya. Selain itu, perluasan pengawasan terhadap transaksi barang mewah juga berkontribusi signifikan pada kenaikan PPnBM.
Angka penerimaan pajak Mei 2026 menjadi bukti bahwa perbaikan internal dan inovasi teknologi telah berdampak nyata pada kinerja DJP. Dengan peran PPN dan PPnBM sebagai kontributor utama, pendapatan pajak nasional bisa terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bimo berharap, anggaran yang diusulkan dapat memperkuat upaya ini dan menjaga konsistensi dalam penerimaan pajak di masa depan.
