BGN Soal Anggaran Rp 270 T untuk 2027: Masih Kami Bahas
Key Discussion – Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu keputusan akhir mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2027. Meskipun telah ada angka awal sebesar Rp 270.201.499.678.000 atau sekitar Rp 270 triliun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi. Anggaran ini ditujukan untuk 81,5 juta penerima manfaat, dengan target menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan gizi.
Kementerian Keuangan dan Bappenas
Alokasi anggaran tersebut diproyeksikan untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun depan. Namun, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa angka Rp 270 triliun masih bersifat sementara. “Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), nah itu kami exercise (simulasikan) berapa nilainya,” ujarnya saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Arumsari menekankan bahwa pembahasan lanjutan antara BGN dan dua kementerian tersebut masih berlangsung. Ia menyampaikan bahwa anggaran akan terus disempurnakan dengan mengalihkan fokus kepada kelompok penerima manfaat yang lebih membutuhkan. “Kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada di Kementerian Kesehatan, dari situlah kami melakukan refocussing penerima manfaat,” tambahnya.
Effisiensi dan Strategi Penghematan
Dalam upaya menjaga kualitas program, BGN berencana melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diwujudkan melalui pengalihan prioritas penerimaan manfaat, sehingga dana dapat dialokasikan lebih efektif. Pada tahun 2026, anggaran MBG dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana.
Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus utama. Arumsari menyebutkan bahwa BGN telah bekerja sama dengan pihak tersebut untuk menentukan strategi distribusi gizi kepada kelompok bayi hingga usia anak-anak, serta memastikan kebutuhan gizi di usia lanjut terpenuhi. “Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tahap pemberian manfaat didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan data yang akurat,” tuturnya.
Presiden Prabowo dan Pemangkasan Dana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan bahwa pengurangan anggaran menjadi Rp 268 triliun bertujuan memperbaiki manajemen MBG. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin dana tersebut digunakan secara lebih efisien. “Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ucap Purbaya, Selasa, 19 Mei 2026.
Pemangkasan anggaran tersebut diharapkan bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas distribusi. Arumsari mengakui bahwa keputusan ini memerlukan evaluasi ulang, terutama untuk memastikan bahwa program tetap mencapai tujuan utamanya, yaitu memperbaiki kualitas gizi masyarakat yang rentan.
Realisasi Anggaran dan Capaian Tahun Ini
Sampai 30 April 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 75 triliun atau 22,4 persen dari pagu awal Rp 335 triliun. Dengan dana yang terkelola, program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat, serta menyalurkan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Capaian ini menjadi dasar evaluasi sebelum menentukan alokasi anggaran untuk tahun 2027.
Angka 61,96 juta penerima manfaat tercatat sebagai progress dari program MBG yang dirancang untuk memperkuat sistem pemberian gizi di masyarakat. Namun, masih ada jarak antara jumlah ini dengan target 81,5 juta orang yang diusulkan untuk tahun depan. Arumsari menyebutkan bahwa angka tersebut berasal dari proyeksi RPJMN, yang menekankan pentingnya peningkatan akses kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia.
Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga memastikan bahwa MBG berjalan sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan. Arumsari menjelaskan bahwa pihaknya menyesuaikan rencana dengan hasil evaluasi kinerja di sektor kesehatan, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan dan pengelolaan distribusi. “Kami berharap kolaborasi ini bisa menghasilkan data yang lebih terstruktur, sehingga alokasi dana bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Penyesuaian dan Tantangan Tahun Depan
BGN mengakui bahwa anggaran untuk 2027 masih dalam proses penyesuaian. Meskipun jumlah Rp 270 triliun menjadi dasar, terdapat kemungkinan perubahan jika hasil evaluasi memerlukan. “Kami menunggu hasil dari rapat teknis dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menentukan kepastian angka ini,” jelas Arumsari.
Angka 81,5 juta penerima manfaat terlihat lebih besar dibandingkan realisasi tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa BGN berupaya memperluas cakupan program, terutama ke kelompok yang sebelumnya belum terjangkau. Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam mengelola dana. “Dengan anggaran yang lebih besar, kami bisa meningkatkan cakupan dan mengurangi tingkat kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Data dan Validasi Angka
Pilihan Editor: “Benarkah 43 Juta Murid Mendukung MBG. Dari Mana Datanya?” menjadi pertanyaan yang relevan mengingat data penerima manfaat masih dalam pembahasan. Arumsari menyebutkan bahwa data kebutuhan gizi dihitung berdasarkan survei nasional dan kebutuhan spesifik setiap kelompok. “Angka 81,5 juta diperoleh dari proyeksi RPJMN, dan kami memastikan validasinya melalui berbagai metode penelitian,” terangnya.
Realisasi anggaran hingga April 2026 juga menjadi acuan untuk mengevaluasi efisiensi program. Arumsari menjelaskan bahwa dana yang terkelola Rp 75 triliun menunjukkan bahwa MBG berjalan sesuai rencana, meskipun ada ruang untuk peningkatan. “Kami terus memantau efektivitas distribusi dan menerima masukan dari berbagai pihak agar program tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kepala BGN juga menyebutkan bahwa ang
