JPPI Kritik MBG 2027 Pakai Dana Pendidikan Rp 224 Triliun
Topics Covered dalam laporan terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan kekecewaan terhadap penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027. Organisasi ini menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan peningkatan kualitas pendidikan. JPPI menyoroti bahwa dana sebesar Rp 224 triliun yang dialokasikan untuk MBG justru mengurangi dana yang seharusnya dialihkan ke kebutuhan dasar pendidikan, seperti sarana belajar, guru, dan infrastruktur sekolah.
Penyebab Kritik dan Persoalan Utama
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, anggaran BGN 2027 tetap bergantung pada dana pendidikan meskipun pemerintah menyatakan ada rencana penghematan. “Topics Covered dalam laporan kami menunjukkan bahwa pengalihan fokus anggaran ke MBG adalah kebohongan, karena dana pendidikan tidak menurun,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu, 17 Juni 2026. Menurut Ubaid, kebijakan ini memperkuat kesan bahwa MBG hanya jadi pemanis untuk menutupi ketidakpuasan masyarakat terhadap pendidikan.
Ubaid menambahkan, peningkatan anggaran MBG dari Rp 223 triliun pada 2026 menjadi Rp 224 triliun pada 2027 justru memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu pendidikan. Ia menekankan bahwa dana pendidikan seharusnya digunakan untuk mendukung kebijakan yang lebih berdampak langsung pada akses dan kualitas pendidikan, seperti program sekolah gratis dan peningkatan penghasilan guru non-ASN. “Topics Covered dalam diskusi ini menggarisbawahi bahwa MBG sekarang terlalu berat beban anggarannya bagi pendidikan,” jelasnya.
Perbandingan Anggaran BGN dan Konsekuensi bagi Sektor Pendidikan
Anggaran BGN mencapai Rp 268 triliun pada tahun 2026, dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 270 triliun pada 2027. Meski kenaikan angka terbilang kecil, peningkatan dana MBG menjadi Rp 224 triliun pada 2027 menunjukkan bahwa program ini tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan dana pendidikan, karena anggaran untuk MBG justru memakan sebagian besar dari total dana BGN.
Ubaid mengkritik kebijakan ini karena menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan program MBG. “Topics Covered dalam analisis kami menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup diberi prioritas, padahal sektor ini harus menjadi fondasi pengembangan SDM nasional,” tegasnya. Dengan tetap mempertahankan anggaran MBG, pemerintah dianggap tidak serius mengurangi beban anggaran pendidikan di sekolah-sekolah, terutama bagi daerah dengan sumber daya terbatas.
Perspektif Anak dan Dampak Pembiayaan
JPPI juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap anak-anak, khususnya yang berada di luar lingkungan sekolah elit. Menurut mereka, dana pendidikan yang dialihkan ke MBG mengakibatkan pemangkasan pada program seperti sekolah gratis dan pembelajaran mandiri. “Topics Covered dalam laporan kami menegaskan bahwa pengalihan dana ini menghambat kemajuan pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tambah Ubaid. Ia menilai bahwa MBG yang dibayarkan dari dana pendidikan tidak memberikan hasil maksimal, karena pengeluaran untuk makanan seharusnya dihitung ulang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Menurut data yang diterbitkan oleh BGN, alokasi dana MBG tetap menjadi komponen utama dalam anggaran pendidikan. JPPI menilai ini berpotensi memperlemah program-program pendidikan lain yang lebih berkaitan dengan pengembangan kemampuan siswa. “Topics Covered dalam laporan ini mencakup penelitian yang menunjukkan bahwa dana pendidikan yang dialihkan ke MBG mengurangi investasi pada peningkatan kualitas pembelajaran,” jelasnya. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap memperburuk kesenjangan akses pendidikan antara sekolah elit dan sekolah umum.
Solusi dan Rekomendasi dari JPPI
Sebagai respons, JPPI menawarkan rekomendasi untuk mengembalikan dana pendidikan ke fungsinya yang sebenarnya. “Topics Covered dalam laporan kami mencakup tiga rekomendasi utama: pertama, mengalihkan dana MBG sepenuhnya ke sumber daya pendidikan lain; kedua, mengevaluasi kinerja program MBG agar lebih efisien; ketiga, menetapkan anggaran yang lebih seimbang antara pendidikan dan kesehatan masyarakat,” jelas Ubaid. Ia juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan kesenjangan antara sekolah swasta dan umum dalam alokasi dana.
Kritik ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada cara pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Topics Covered dalam laporan ini menggarisbawahi bahwa program MBG justru mengorbankan investasi jangka panjang pada pendidikan,” tegasnya. JPPI berharap kebijakan tersebut bisa diubah menjadi kebijakan yang lebih berimbang, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi penunjang, tetapi menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
