Kementerian PKP Siapkan Rp2,2 Triliun, 383 Unit Huntap Rampung Saat ABT Masih Berproses
Meeting Results – Dalam upaya mempercepat pemulihan dari bencana alam yang mengguncang Sumatra, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menata dana sebesar Rp2,2 triliun untuk mendukung pembangunan hunian tetap (Huntap) di tiga provinsi yang terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kesiapan ini dilakukan sambil menunggu proses pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang masih dalam tahap pengajuan di Kementerian Keuangan. Meski birokrasi belum selesai, konstruksi Huntap tetap berjalan secara intensif di lapangan.
Kesiapan Sumber Daya dan Kebijakan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyiapkan berbagai aspek penting untuk mempercepat proyek perumahan pascabencana. “Kami telah mengatur kebijakan, sumber daya manusia, desain, hingga anggaran secara komprehensif,” ujarnya setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis, 18 Juni 2026. Ia menekankan bahwa persiapan ini dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dapat berjalan efisien meski ABT belum sepenuhnya cair.
“Kami telah menyiapkan kebijakan, SDM, desain, hingga anggarannya,” kata Maruarar usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan semua proses pencairan dana berjalan sesuai standar tata kelola yang baik. BPKP diberikan peran penting sebagai pengawas, sehingga tidak hanya kebijakan dan teknis konstruksi yang diperiksa, tetapi juga penggunaan dana secara transparan.
Penyediaan Lahan dan Teknologi Konstruksi
Menurut Maruarar, pemerintah daerah berperan aktif dalam menyediakan lahan yang sesuai ketentuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Hal ini penting agar lokasi pembangunan tidak berada di daerah rentan bencana. Selain itu, kementerian tersebut juga mengalokasikan sumber daya manusia yang cukup, dengan total 57 personel di Aceh, 35 di Sumatera Utara, dan 30 di Sumatera Barat.
Dalam penerapannya, Kementerian PKP menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk membangun Huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara. Teknologi ini dirancang agar proses konstruksi lebih cepat dan murah. Di sisi lain, bata interlock presisi digunakan di Sumatera Barat sebagai material yang lebih tahan lama dan efisien. Teknologi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hunian tetap yang dihasilkan.
Progres Pembangunan dan Fase Konsolidasi Anggaran
Sejak Renduk PRRP Sumatra disahkan oleh DPR bersama Kementerian Keuangan pada 25 Mei 2026, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mempercepat pencairan ABT. Sampai pertengahan Juni 2026, lima kementerian serta lembaga telah mendapatkan persetujuan dana tambahan. Namun, 28 lembaga lainnya, termasuk Kementerian PKP, masih menjalani proses internal atau evaluasi lebih lanjut.
Menurut laporan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR), jumlah unit Huntap yang sedang dibangun meningkat signifikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Dalam laporan per 19 Mei 2026, terdapat 996 unit yang aktif, namun angka ini bertambah menjadi 1.218 unit pada 17 Juni 2026. Selama fase konsolidasi anggaran, progres konstruksi tetap berlangsung tanpa terhenti. Jumlah unit yang telah selesai dibangun juga naik dari 357 menjadi 383 unit dalam periode yang sama.
Aceh menjadi wilayah utama dalam penyelesaian Huntap, dengan target 28.050 unit atau sekitar 73 persen dari total kebutuhan di tiga provinsi. Kementerian PKP menegaskan bahwa pembangunan komunal di wilayah tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat yang masih terdampak banjir dan longsor.
Dukungan dari Kementerian Keuangan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menyampaikan bahwa Kementerian PKP menjadi prioritas dalam upaya pemulihan. “Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat,” katanya. Ia menambahkan bahwa adanya percepatan pencairan ABT sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal.
“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Proses konsolidasi anggaran yang sedang berlangsung di Kementerian Keuangan dianggap sebagai bagian penting dalam memastikan konsistensi program rehabilitasi. Namun, pemerintah pusat tetap menekankan bahwa progres fisik tidak boleh terhambat. Dengan adanya anggaran yang telah disiapkan, Maruarar yakin bahwa jumlah unit Huntap yang rampung akan terus bertambah dalam waktu dekat.
Pembangunan Huntap bukan hanya upaya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga untuk membangun ketahanan terhadap bencana di masa depan. Teknologi RISHA dan bata interlock presisi diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan, sehingga warga terdampak bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian PKP berkomitmen untuk menjalankan program ini hingga selesai, sekaligus mengurangi beban dari warga yang masih mengalami kesulitan akibat bencana alam.
