Gerindra Kritik Baliho Ucapan Ulang Tahun Jokowi di Solo

Gerindra Kritik Baliho Ucapan Ulang Tahun Jokowi di Solo

Penggunaan Aset Pemerintah Dapat Diperdebatkan

Tempatdonasi.com – Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Solo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemasangan baliho yang berisi ucapan ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, penggunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kegiatan tersebut dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Baliho yang terpasang menampilkan foto Jokowi mengenakan kemeja putih dengan tulisan, “21 Juni 2026 Selamat Ulang Tahun ke-65 Bp. Ir. H. JOKO WIDODO Presiden Ke-7 RI”. Di bagian bawah, tertera pernyataan bahwa media luar ruang tersebut menjadi bagian dari aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta.

Kritik Terhadap Ketidakseimbangan Penghargaan

Ardianto Kuswinarno, Ketua DPC Gerindra Kota Solo, mengungkapkan bahwa tindakan ini mengundang pertanyaan. Ia menyatakan, selaku pimpinan partai, dirinya merasa heran mengapa pihak pemerintah memilih untuk memberikan penghormatan khusus kepada Jokowi melalui baliho. “Kami merasa kecewa dengan pemasangan baliho tersebut,” kata Ardianto saat diwawancara di kantor DPC Gerindra Solo pada Selasa, 23 Juni 2026. Menurut Ardianto, terdapat sekitar tujuh baliho yang dipasang Pemkot Solo di berbagai titik strategis, termasuk di kawasan Manahan dan perempatan Damri Solo Jalan Ahmad Yani. Ia mengatakan, penggunaan anggaran APBD untuk baliho ulang tahun Jokowi memerlukan evaluasi agar tidak menimbulkan kesan tidak adil. “Kalau melihat itu biasa jadi tujuan Wali Kota Solo adalah surprise atau apa, saya kurang begitu paham juga. Selaku Ketua DPC kecewa,” tambahnya. Ardianto juga menyoroti kurangnya penghargaan yang diberikan kepada tokoh politik lain, khususnya Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Gerindra. Ia menekankan bahwa Wali Kota Solo, Respati Ardi, merupakan kader partai yang seharusnya mendapatkan apresiasi sebanding dengan kontribusinya. “Kami hanya mengingatkan. Kami tidak mempermasalahkan beliau memberikan ucapan ulang tahun kepada Pak Jokowi melalui baliho. Itu sah-sah saja dan wajar sebagai pimpinan daerah,” jelas Ardianto.

Mayoritas Berharap Ada Keseimbangan

Menurut Ardianto, baliho ulang tahun Jokowi bisa menjadi bentuk penghormatan, tetapi jangan sampai dianggap sebagai kebijakan yang tidak seimbang. Ia mencontohkan, jika pihak pemerintah ingin menghargai tokoh nasional, maka tokoh-tokoh Gerindra lain seperti Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, juga layak mendapatkan perhatian serupa. “Saya hanya berharap ke depannya kalau ada hal seperti itu bisa diimbangkan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi di kemudian hari karena beliau juga kader Gerindra,” katanya.

Respons dari Pemkot Solo

Meski mengakui kekecewaan dari DPC Gerindra, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa pemasangan baliho tersebut merupakan bentuk apresiasi atas peran Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan Kota Solo. “Ya beberapa. Kita keberkahan. Berkat beliau hari ini pun Kota Solo tetap mendapatkan berkah,” ujarnya saat ditemui wartawan. Ia juga menyatakan siap menerima kritik terkait langkah ini. “Kalau masalah yang kemarin dari Pak Ketua, pokoknya siap salah, siap salah,” lanjut Respati. Namun, ia menegaskan bahwa baliho ulang tahun Jokowi merupakan bagian dari upaya memperkuat keharmonisan antara pemerintah daerah dan tokoh nasional.

Konteks Politik dan Penegakan Aturan

Ardianto mengingatkan bahwa penggunaan aset pemerintah untuk kegiatan politik seperti baliho ulang tahun Jokowi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah bisa memilih untuk membeli iklan dari perusahaan swasta jika ingin menampilkan pesan politik tertentu. “Menggunakan anggaran APBD yang dilakukan oleh beliau, ini perlu kita evaluasi. Kenapa langkah yang beliau ambil tidak ke reklame swasta. Itu harus kita evaluasi dulu,” ujarnya. Pengamat politik menyatakan, tindakan ini mencerminkan dinamika hubungan antara partai Gerindra dan pemerintah daerah. Kritik terhadap baliho ulang tahun Jokowi muncul karena kejadian serupa tidak terjadi saat Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahunnya beberapa waktu lalu. “Kalau ini dianggap sebagai penghormatan, maka pasti ada pula penghormatan untuk Pak Prabowo,” tambah Ardianto.

Analisis Terhadap Pengelolaan Anggaran

Selain menyoroti aspek politik, Ardianto juga mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemasangan baliho tersebut. Ia menilai, biaya yang dikeluarkan bisa digunakan untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat. “Menggunakan anggaran untuk baliho ulang tahun Jokowi, ini perlu kita evaluasi agar tidak menimbulkan polemik di masa depan,” jelasnya. Pihak Pemkot Solo menyatakan bahwa baliho ulang tahun Jokowi ditempatkan di lokasi strategis untuk memaksimalkan dampak sosial. Namun, Ardianto menekankan bahwa keputusan tersebut seharusnya melibatkan pemikiran lebih matang terkait prioritas penggunaan dana publik. “Kami harap ada pertimbangan khusus sebelum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa,” tegasnya.

Kesimpulan dan Harapan Masa Depan

Ardianto menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap Jokowi, tetapi lebih kepada perhatian terhadap keseimbangan dalam penggunaan sumber daya daerah. Ia berharap ke depan, pihak pemerintah dan partai bisa berkomunikasi secara lebih terbuka untuk menghindari kesan memihak. “Dengan adanya baliho tersebut, kami juga ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melupakan kontribusi tokoh Gerindra lainnya,” pungkas Ardianto. Respati Ardi, sementara itu, menyatakan bahwa baliho ulang tahun Jokowi adalah bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis antara tokoh nasional dan daerah. Ia berharap masyarakat memahami bahwa tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan Jokowi. “Kami tidak merasa salah, tetapi menerima kritik sebagai bentuk perbaikan,” ujarnya. Dengan demikian, meski terjadi perbedaan pandangan antara DPC Gerindra dan Pemkot Solo, kritik ini justru menjadi momentum untuk mengevaluasi pola penggunaan aset dan anggaran dalam konteks politik. Harapan masyarakat adalah agar keputusan pemerintah daerah tetap transparan dan sejalan dengan kepentingan bersama.