Satgas PRR pastikan bantuan jaminan hidup tepat sasaran
Satgas PRR Memastikan Bantuan Jaminan Hidup Dilakukan Secara Tepat Sasaran
Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) setelah bencana di Sumatera menegaskan bahwa distribusi bantuan jaminan hidup serta bentuk bantuan sosial lainnya kepada warga yang terdampak bencana berlangsung secara efektif, transparan, dan didasarkan pada data langsung di lapangan.
Ketua Satgas PRR: Pendekatan Berbasis Data Lokal untuk Memastikan Akurasi
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa seluruh proses pemberian bantuan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, yakni melibatkan data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Metode ini bertujuan meminimalkan kesalahan distribusi dan memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.
“Kecepatan penyaluran bantuan, seperti perumahan rusak, perabotan, lauk-pauk, dan dukungan ekonomi, bergantung pada proses pendataan dan pengajuan daerah. Ada wilayah yang lebih cepat, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama,” ujar Tito dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Tito menambahkan bahwa perbedaan kecepatan penyaluran bantuan tidak disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, tetapi karena variasi dalam kecepatan pengumpulan data dan verifikasi di tingkat daerah. Untuk memastikan validitas, data penerima bantuan mengalami proses pemeriksaan bertahap, melibatkan Forkopimda dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Capaian Bantuan di Wilayah Terdampak
Satgas PRR mencatat bahwa bantuan sosial, termasuk jaminan hidup, isi hunian, dan dukungan ekonomi, terus disalurkan secara masif di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, penyaluran mencakup berbagai kabupaten dengan nilai signifikan.
Kabupaten Pidie Jaya menerima total bantuan sebesar Rp123,66 miliar, Aceh Timur Rp37,68 miliar, serta Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Wilayah seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga mendapatkan bantuan dalam skala besar.
Di Sumatera Utara, bantuan diberikan ke Tapanuli Selatan dengan total Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Sementara di Sumatera Barat, penyaluran tercatat di Kota Padang Panjang Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
“Pemberian bantuan sosial pasca-bencana berjalan tanpa henti. Selama data telah tersedia dan terverifikasi, langsung kami salurkan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mengawasi penyaluran tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4).
Dalam tahap II di Aceh Tamiang, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp76,68 miliar. Komposisinya terdiri dari jaminan hidup bagi 20.908 warga senilai Rp28,22 miliar, isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga Rp17,82 miliar, stimulan ekonomi bagi 5.491 kepala keluarga Rp29,70 miliar, serta santunan korban luka berat sebesar Rp935 juta.