Mengatasi Masalah: Kemarin, kasus pelecehan di FH UI hingga mutasi besar Kejagung

Kemarin, kasus pelecehan di FH UI hingga mutasi besar Kejagung

Pada Selasa (14/4), berbagai isu hukum mencuri perhatian publik melalui pemberitaan Antaranews. Di antaranya, terkait pengawasan pengadaan barang oleh negara, penegakan hukum terhadap dugaan pelecehan seksual di lingkungan akademik, serta penyelidikan praktik ilegal di sektor energi. Selain itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan mutasi besar dalam struktur kejaksaan sebagai bagian dari perbaikan kinerja dan integritas lembaga.

KPK Pantau Pengadaan 25.644 Motor Listrik

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPN) atau Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan sepeda motor listrik. KPK memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan 25.644 unit kendaraan tersebut, yang dinilai perlu diawasi lebih ketat.

Sahroni tegaskan pelaku pelecehan seksual di FH UI harus disanksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang diduga melakukan pelecehan seksual verbal harus mendapat sanksi yang tegas. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan adil dalam penegakan hukum di lingkungan kampus.

Polda Jateng Ungkap Tiga Sumur Minyak Ilegal

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik pengeboran sumur minyak ilegal di tiga titik di area hutan Perhutani, Kabupaten Blora. Pengeboran tersebut berlangsung selama tiga bulan, sejak Maret hingga April 2026.

Polda bongkar pengeboran tiga sumur minyak ilegal di Blora

Djoko Julianto, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, di Semarang menyatakan bahwa tiga sumur minyak ilegal yang ditemukan beroperasi sejak tiga bulan terakhir. Penyelidikan ini menjadi bukti keberhasilan aparat dalam menindak tegas praktik ilegal di sektor energi.

Kejagung Mutasi 65 Kajari

Kejaksaan Agung melakukan perubahan struktur dalam posisi 65 kepala kejaksaan negeri (Kajari). Salah satunya adalah Kajari Karo yang dipindahkan dari posisinya. Mutasi ini bertujuan memperkuat kinerja dan kredibilitas institusi penegak hukum.