Legislator PDIP Soroti Video TNI Gusur Sekolah untuk Proyek Kopdes
Latest Program – Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menyoroti peristiwa yang dianggap mengganggu program pendidikan setelah muncul video menunjukkan prajurit TNI melakukan penggusuran bangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur. Rekaman tersebut, berdurasi sekitar 30 detik, memperlihatkan dua potongan adegan yang berbeda. Di satu bagian, seorang prajurit TNI dilihat memeriksa kerusakan plafon sekolah, sementara di bagian lain, terdapat pria berpostur tegap yang berdiri di atas eskavator. Video ini menimbulkan perdebatan seputar prioritas pembangunan.
Andreas Pareira: Pendidikan Harus Diutamakan
Andreas menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintahan Prabowo Subianto, tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan. Menurutnya, hak warga untuk mendapatkan pendidikan sudah dijamin oleh UUD 1945, sehingga pengalihan fungsi bangunan sekolah menjadi proyek Kopdes tidak bisa dianggap sah tanpa penjelasan yang jelas. “Apakah program Kopdes lebih penting dari pendidikan, hingga menyebabkan penggusuran?” tanyanya melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 9 Juni 2026.
Legislator PDIP ini menyoroti narasi dalam video yang menggambarkan Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI lebih mengutamakan Koperasi Desa Merah Putih daripada sekolah. Ia berharap TNI dan pelaksana program Kopdes memberikan penjelasan lengkap mengenai alasan penggusuran dan prosesnya. “Saya mendesak pelaksana Kopdes dan TNI menjelaskan peristiwa ini secara transparan,” ujarnya.
Kepala Penerangan TNI: Penggusuran Tidak Utuh
Brigadir Jenderal Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, membantah narasi dalam video tersebut. Menurutnya, kejadian yang terjadi di SDN Wolomoni, Niawula, Ende Regency, tidak sebenarnya merupakan penggusuran. “Yang bahaya adalah caption-nya, yaitu Babinsa lebih mengutamakan Koperasi Desa Merah Putih dari sekolah,” jelas Nas dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada hari yang sama.
Nas menjelaskan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan di belakang area sekolah, bukan untuk menggantikan fungsi gedung belajar. Namun, saat pembangunan berlangsung, akses ke lokasi terbatas. “Alat berat harus melewati area sekolah karena jalan masuk yang sempit,” tuturnya. Akibatnya, satu tiang bangunan sekolah di sudut tertentu terkena tabrakan selama manuver eskavator.
Dalam penjelasan tersebut, Nas menekankan bahwa tiang yang rusak akan diperbaiki kembali setelah selesai. “Tiang sekolah itu hanya digeser sementara untuk manuver alat berat, lalu akan diperbaiki,” imbuhnya. Ia juga menyatakan bahwa video tidak menggambarkan kejadian secara utuh dan bisa menggiring opini publik.
Detil Peristiwa di SDN Wolomoni
Video yang menjadi sorotan Andreas Hugo Pareira menggambarkan aksi Babinsa TNI pada Sabtu, 6 Juni 2026. Di awal rekaman, prajurit TNI terlihat memeriksa kerusakan plafon sekolah yang terjadi selama pengerjaan proyek Kopdes. Eskavator tanpa pengemudi muncul sebagai bagian dari adegan tersebut. Beberapa detik kemudian, seorang pria yang diduga sebagai warga atau tokoh adat berdiri di atas alat berat dan berbicara dengan sejumlah orang.
Menurut narasi video, para orang tua dan tokoh adat di lingkungan SDN Wolomoni memprotes rencana penggusuran sekolah. Mereka menganggap tindakan tersebut mengabaikan prioritas pendidikan. Namun, Nas menegaskan bahwa penggusuran hanya bersifat sementara. “Tiang yang rusak akan diperbaiki, dan tidak ada rencana untuk menggusur seluruh bangunan,” ujarnya.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan seputar keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan hak pendidikan masyarakat. Andreas mengingatkan bahwa program Kopdes, meskipun penting, harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan tanpa merugikan. “Pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang, jadi tidak boleh terganggu karena proyek lain,” tegasnya.
Langkah-Langkah TNI untuk Meminimalkan Dampak
Dalam upaya memperbaiki situasi, TNI setempat berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah. Nas menyebut bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penggusuran tidak merusak fungsi pendidikan secara permanen. “Kita berupaya menghindari kerusakan lebih besar dan memperbaiki tiang yang tergolong kecil,” katanya.
Peristiwa ini menjadi bahan diskusi seputar pengelolaan proyek pemerintah di tingkat desa. Andreas mengingatkan bahwa kebijakan yang menggusur bangunan sekolah harus diawasi secara ketat, terutama jika melibatkan partisipasi TNI. “Jika tiang sekolah bisa tergusur, apakah bangunan lain juga berpotensi terkena?” tanyanya.
Sebagai legislatur yang memperhatikan isu pendidikan, Andreas berharap ada mekanisme pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek yang berdampak langsung pada infrastruktur sekolah. Ia menilai, proyek Kopdes Merah Putih, meskipun bertujuan untuk mendorong ekonomi desa, harus dijelaskan secara jelas kepada masyarakat.
Komunikasi dan Penjelasan yang Diperlukan
Menurut Nas, TNI telah memperjelas bahwa penggusuran hanya terjadi sementara. “Kita menegaskan bahwa pembangunan Kopdes tidak menggantikan fungsi sekolah,” ujarnya. Namun, ia mengakui bahwa narasi dalam video bisa menyebabkan kesalahpahaman. “Caption video perlu dijelaskan dengan lebih jelas agar masyarakat tidak terkecoh,” kata Nas.
Dalam konteks ini, Andreas menyarankan bahwa TNI dan Koperasi Desa Merah Putih harus berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk memastikan keberlanjutan program. “Pendidikan tidak bisa digantikan dengan kegiatan lain, terutama jika ada kerusakan fisik yang terjadi,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pemerintahan, termasuk program yang didirikan dengan nama nasional.
Peristiwa di SDN Wolomoni ini menjadi contoh bagaimana proyek pembangunan bisa menimbulkan polemik jika tidak disampaikan dengan tepat. Nas berharap video ini menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. “Kita perlu menjelaskan proses kerja yang dilakukan, agar tidak ada kesan menggusur secara massal,” ujarnya.
Andreas, di sisi lain, menegaskan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengorbankan pendidikan demi proyek yang lebih sering dipromosikan. “Kami mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi harus diutamakan,” ujarnya dalam pesan WhatsApp yang disebarkan ke publik.
