Profil Brigjen Lalu Muhammad – Punya Harta Rp 4,4 miliar

Profil Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Tersangka Korupsi dalam Proyek MBG

Kasus Korupsi yang Mengguncang Elite BGN

Tempatdonasi.com – Pada 2 Juli 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung pada periode 2025-2026. Lalu, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), menjadi anggota ke-7 dari sejumlah tersangka yang telah ditahan oleh lembaga penuntut itu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaiman Nahdi, menjelaskan bahwa Lalu terlibat langsung dalam pengelolaan proyek tersebut. Menurutnya, Lalu berperan sebagai penggerak yang membentuk perusahaan penyedia makanan bergizi, yang kemudian menjual ke beberapa mitra. “Perusahaan ini dibuat dengan arahan Lalu, lalu didirikan oleh YCS dan RD sebagai calon mitra dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta. Lalu tidak hanya menentukan harga jual perusahaan tersebut, tetapi juga memastikan ada bagian dari keuntungan yang dialokasikan kepada saudara kandungnya, LMI. “Dalam harga yang ditetapkan, saudara LMI diberikan persentase tertentu,” tambah Syarief. Pada saat ini, Lalu masih menjalani penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. “Dalam masa penahanan ini, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut,” lanjut Syarief.

Pelatihan dan Kepemimpinan dalam Polri

Lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang lahir pada 22 Januari 1972, merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1994. Ia sejajar dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri dan Inspektur Jenderal Mukti Juharsa. Meski memiliki latar belakang yang solid, Lalu baru menjabat sebagai jenderal bintang satu pada Januari 2026, setelah bertahun-tahun menempuh karier di berbagai satuan kepolisian. Sebelum naik jabatan, Lalu pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro di beberapa wilayah, seperti Jagakarsa, Kelapa Gading, Penjaringan, dan Setiabudi. Setelah itu, ia menjadi Kapolres Dharmasraya di Sumatera Barat pada 2015. Pada masa jabatan tersebut, Lalu melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 1,6 miliar dan US$ 20 ribu ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tahun 2023, ia mengambil peran sebagai pelaksana harian Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya, Lalu juga pernah menjabat sebagai Auditor Madya di Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTB. Selama berada di tingkat Mabes Polri, ia memegang beberapa posisi strategis, seperti Perwira Menengah Baharkam Polri, Anjak Muda Rorenmin Baharkam Polri, Kasubbag Renops Wil Ro Binops SOPS Polri, dan Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.

Konteks Penetapan Tersangka dan Penjualan Food Tray

Menurut Syarief, penyidik menemukan bahwa Lalu terlibat dalam proses pembentukan perusahaan food tray, yaitu perusahaan yang bertugas menyediakan makanan bergizi gratis. Perusahaan ini didirikan berdasarkan perintah Lalu pada tahun 2025, dengan YCS dan RD sebagai pelaku utamanya. “Perusahaan itu lalu dijual dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal,” jelas Syarief. Selain itu, Syarief menyebutkan bahwa keuntungan dari penjualan tersebut diperkirakan cukup besar. “Harga jual memastikan adanya bagian untuk saudara LMI, yang menjadi indikasi adanya pengaturan dalam transaksi,” kata Syarief. Dalam penyelidikan lanjutan, pihak Kejaksaan Agung masih mencari informasi lebih jelas terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek MBG.

Laporan Harta Kekayaan yang Terbatas

Dalam laporan resmi LHKPN, terungkap bahwa Lalu hanya dua kali mengungkapkan asetnya. Pertama, saat ia menjabat sebagai Kapolres Dharmasraya pada 2015, ia mencatatkan total harta kekayaan sebesar Rp 1,6 miliar dan US$ 20 ribu. Laporan kedua datang pada 2025, saat menjabat sebagai Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, di mana asetnya tercatat mencapai Rp 4,44 miliar. Aset tersebut terdiri dari satu bidang tanah di Lombok Barat seluas 2 ribu meter persegi senilai Rp 1 miliar, satu unit mobil Toyota Inova tahun 2017 seharga Rp 250 juta, serta harta bergerak lainnya sebesar Rp 1,81 miliar. Sisanya berupa kas dan setara kas sejumlah Rp 1,38 miliar. Syarief mengatakan, jumlah aset yang dilaporkan menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan masa jabatan sebelumnya, yang bisa jadi mencerminkan aliran dana yang tidak transparan.

Apakah Ini Tanda Keterlibatan Lebih Luas?

Dengan menjadi tersangka korupsi, Lalu Muhammad Iwan Mahardan kini menjadi sorotan publik. Menurut beberapa sumber, kasus ini bisa menjadi salah satu dari sekian investigasi yang sedang berlangsung di lingkungan BGN. “Tersangka ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal,” ujar salah satu analis kepolisian. Penetapan tersangka ini juga memicu pertanyaan tentang pengelolaan proyek MBG. Apakah pengaturan harga jual perusahaan food tray menjadi indikasi kuat dari korupsi sistematis? Syarief menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung, dan hasilnya akan diumumkan lebih lanjut.

Proyek MBG dan Pengaruhnya

Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap menjadi sasaran korupsi ini didirikan dengan harapan meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, adanya tersangka seperti Lalu menimbulkan keraguan terhadap transparansi proyek tersebut. “Proyek ini seharusnya memberdayakan rakyat, tetapi justru menimbulkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Syarief. Lalu memiliki wewenang besar dalam pengambilan keputusan terkait proyek MBG. Sebagai Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, ia diberikan kepercayaan untuk mengkoordinasikan kerja sama dengan mitra strategis. Tapi kepercayaan itu ternyata diikuti dengan tindakan korupsi. “Penjualan perusahaan food tray dengan harga tetap mencerminkan adanya kesepakatan rahasia,” tambah Syarief. Proyek MBG juga memiliki jangka waktu 2025-2026, yang menandai masa implementasi yang masih singkat. Dalam waktu tersebut, mungkin ada kesempatan untuk menyalurkan keuntungan secara cepat. Dengan menetapkan Lalu sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen untuk mengungkap penyalahgunaan