Polisi Tahan Dua Bos Produsen Gas Tawa Whip Pink

Polisi Tahan Dua Bos Produsen Gas Tawa: Pimpinan Produsen Gas Tawa Whip Pink Tempatdonasi.com – Operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan

Penyidik Bareskrim Polri Tahan Dua Pimpinan Produsen Gas Tawa Whip Pink

Tempatdonasi.com – Operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menahan dua pejabat tinggi PT Suplaindo Sukses Sejahtera. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen gas nitrous oxide dengan merek dagang Whip Pink yang sedang menjadi sorotan publik. Kedua petinggi tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan gas tersebut.

AH dan JH, demikian kedua tersangka tersebut dikenal, telah menjalani proses penahanan di fasilitas Rumah Tahanan Bareskrim Polri sejak hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Penahanan ini merupakan bagian dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap jaringan produksi dan distribusi gas tawa ilegal di Indonesia.

Perpanjangan Masa Penahanan Hingga Agustus 2026

Komisaris Besar Zulkarnain Harahap, yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, memberikan klarifikasi resmi mengenai durasi penahanan kedua tersangka. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Kamis, 23 Juli 2026, ia menegaskan bahwa penahanan akan berlangsung selama periode tertentu.

“Selama dua puluh hari,” tegas Zulkarnain dalam keterangan tertulisnya yang dirilis pada Kamis, 23 Juli 2026.

Dengan demikian, kedua tersangka akan tetap ditahan hingga tanggal 10 Agustus 2026. Periode ini memungkinkan penyidik untuk menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus.

Peran Berbeda dalam Pengelolaan PT SSS

Menurut penjelasan Zulkarnain, meskipun AH dan JH memiliki fungsi yang berbeda dalam struktur perusahaan, keduanya saling berkaitan erat dalam operasional PT SSS. Hasil penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa AH memegang posisi sebagai pemilik sekaligus pengelola utama perusahaan. Tanggung jawab operasional sehari-hari dan keputusan strategis berada di bawah kendalinya.

Sementara itu, JH memiliki kedudukan yang lebih bersifat formal dan legal. Nama JH tercatat secara resmi sebagai pemilik dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) serta dalam akta pendirian perusahaan perorangan PT SSS. Posisi ini memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan perusahaan di mata otoritas terkait.

Kedua tersangka telah memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis, 23 Juli 2026. Selama proses pemeriksaan ini, penyidik menjerat keduanya dengan Pasal 435 Undang-Undang tentang Kesehatan. Pasal ini mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dugaan Produksi Tanpa Izin BPOM

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memulai penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan gas NO bermerek Whip Pink. Temuan awal menunjukkan bahwa PT SSS memproduksi tabung-tabung gas tersebut tanpa memiliki legalitas yang memadai. Yang lebih mengkhawatirkan, perusahaan tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk gas tawa Whip Pink.

Ketiadaan izin edar BPOM menjadi poin krusial dalam kasus ini. Gas nitrous oxide yang digunakan sebagai gas tawa seharusnya memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Produk yang beredar tanpa izin resmi berpotensi membahayakan konsumen yang menggunakannya.

Perlawanan Hukum dari Kuasa Hukum Tersangka

Rizky Hariyo Wibowo, yang bertindak sebagai kuasa hukum bagi kedua tersangka, menyampaikan keberatannya terhadap penjeratan pasal yang digunakan penyidik. Menurut pandangannya, penjeratan dengan Undang-Undang Kesehatan kurang tepat karena gas nitrous oxide sebenarnya merupakan bahan tambahan pangan yang legal digunakan dalam berbagai aplikasi industri makanan.

Argumen ini menjadi dasar bagi Rizky untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada penyidik. Permohonan ini bertujuan untuk menguji kembali dasar hukum yang menjadi landasan penahanan kedua tersangka.

“Kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus untuk menguji dasar hukum yang digunakan oleh Bareskrim,” jelas Rizky saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis, 23 Juli 2026.

Langkah hukum ini menunjukkan bahwa pihak pembela tidak hanya menerima keputusan penyidik secara pasif, tetapi aktif memperjuangkan hak-hak kliennya melalui jalur hukum yang tersedia. Hasil dari permohonan gelar perkara khusus ini akan menentukan arah selanjutnya dalam proses hukum kedua tersangka PT SSS.