Key Strategy: Pemprov DKI perlu evaluasi CFD Rasuna Said dengan libatkan warga

Pemprov DKI Dianjurkan Lakukan Evaluasi Terhadap CFD Rasuna Said dengan Libatkan Komunitas

Key Strategy – Jakarta, 17 Mei – Pemprov DKI Jakarta dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan “Car Free Day” (CFD) di Jalan Rasuna Said yang akan dimulai pada 1 Juni 2026. Evaluasi ini seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sekitar dan pengguna jalan, agar kebijakan tersebut bisa diukur secara komprehensif. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menekankan bahwa pendekatan teknis semata tidak cukup memadai untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut.

Pendekatan Solutif dan Restoratif Harus Jadi Prioritas

Menurut Rio, rencana CFD di Jalan Rasuna Said perlu dilihat dari perspektif solutif dan restoratif. “Rekayasa lalu lintas harus disusun secara fleksibel dan adaptif,” ujarnya dalam wawancara Rabu lalu. Ia menambahkan bahwa pengalihan arus lalu lintas secara bertahap, pengoptimalan sistem lampu lalu lintas, atau pembatasan arah satu sementara di sejumlah titik, bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi hambatan.

“Kajian tidak cukup hanya berbasis hitungan teknis lalu lintas. Pengalaman nyata masyarakat yang menggunakan koridor tersebut maupun yang berpartisipasi dalam CFD harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,” tutur Rio.

Menurut dia, kebijakan CFD tidak bisa dianggap berhasil hanya dari data volume kendaraan yang diukur. Keterlibatan langsung dari warga terdampak, pelaku usaha, dan peserta kegiatan juga penting untuk memastikan adopsi yang optimal. “Skema ini wajib disosialisasikan lebih awal agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitasnya,” lanjutnya. Hal ini bertujuan agar CFD berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan dengan pengguna jalan lainnya.

CFD sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan pada Kendaraan Bermotor

CFD di Jalan Rasuna Said adalah bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak kemacetan dan polusi udara di kawasan perkotaan. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat beralih ke transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda atau jalan kaki. Selain itu, pihak penyelenggara ingin mengeksplorasi potensi koridor jalan tersebut sebagai ruang terbuka untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

Rio mengingatkan bahwa evaluasi CFD harus didasari data lapangan, termasuk tingkat kepadatan kendaraan, waktu tempuh rata-rata, efektivitas jalur alternatif, serta tingkat kenyamanan peserta. “Penegakan aturan dan edukasi kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari pendekatan ini,” imbuhnya. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya memberikan gambaran teknis tetapi juga melibatkan perspektif kehidupan nyata warga dan pelaku usaha.

Kesiapan Fasilitas Penunjang dan Pengumuman Gubernur

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa kebijakan CFD di Jalan Rasuna Said akan diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Pengumuman ini disampaikan setelah seluruh fasilitas penunjang, seperti parkir sementara, alur jalan yang direncanakan, dan sistem pengelolaan lalu lintas, rampung dibangun oleh Pemprov DKI.

“Mengenai Car Free Day, memang secara khusus baik itu di Sudirman-Thamrin maupun di Rasuna Said kita akan efektif dimulai 1 Juni,” kata Pramono usai meresmikan area klenteng Tian Fu Gong di PIK, Jakarta Utara, pada Minggu (17/5).

Dalam menyatakan hal ini, Gubernur juga menyebut bahwa kebijakan CFD bukan sekadar eksperimen lalu lintas, tetapi merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk memperbaiki mobilitas di Jakarta. Namun, Rio menekankan bahwa penilaian terhadap kebijakan tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan keterlibatan masyarakat, agar tidak terkesan satu arah tanpa menggambarkan dampak nyata.

Keterlibatan Tim Terpadu untuk Memastikan Keberhasilan CFD

Rio mengusulkan dibentuknya tim terpadu yang terdiri dari Dishub, kepolisian, dan elemen masyarakat, agar bisa melakukan pemantauan langsung selama pelaksanaan CFD. “Tim ini harus aktif mengumpulkan masukan dan evaluasi setiap tahap,” jelasnya. Kehadiran pihak luar, seperti pelaku usaha dan warga, diharapkan bisa memberikan gambaran tentang dinamika sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi.

Menurut Rio, pengguna jalan yang terdampak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Contohnya, pedagang kecil di sekitar Jalan Rasuna Said mungkin mengalami kesulitan menjual produk karena pengurangan akses kendaraan. Dengan menggali data dari berbagai sumber, evaluasi CFD bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan.

Hasil Evaluasi Sebagai Dasar Kebijakan Jangka Panjang

CFD yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan manusia. Namun, Rio menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada evaluasi yang cermat dan partisipatif. “Kebijakan harus dinamis, bisa berubah sesuai masukan,” katanya.

Dalam konteks ini, data lapangan menjadi kunci untuk menilai efektivitas CFD. Misalnya, seberapa besar peningkatan jumlah pengguna jalan kaki atau sepeda, seberapa nyaman suasana di kawasan tersebut, serta dampak terhadap alur lalu lintas sehari-hari. Dengan data yang lengkap, Pemprov bisa menentukan apakah skema ini perlu diperluas atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Keberhasilan CFD Tergantung pada Kolaborasi dan Edukasi

Rio juga mendorong Pemprov DKI untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terkait kebijakan tersebut. “Edukasi dan komunikasi harus diutamakan,” ujarnya. Ia menilai, keberhasilan CFD tidak hanya bergantung pada desain fisik koridor jalan, tetapi juga pada pemahaman dan keterlibatan warga dalam menjaga keberlanjutan.

Selain itu, pembentukan tim terpadu diharapkan bisa meminimalkan kesenjangan antara pemerintah dan warga. Tim ini akan menjadi jembatan untuk menyampaikan kebijakan secara akurat dan menjaring masukan yang bermanfaat. Dengan kolaborasi yang baik, evaluasi CFD bisa menjadi contoh terbaik bagaimana kebijakan lalu lintas bisa berjalan efektif tanpa merugikan pihak tertentu.

Perbandingan dengan CFD di Sudirman-Thamrin

Dalam konteks evaluasi CFD di Jalan Rasuna Said, Rio juga membandingkan dengan kebijakan serupa di Sudirman-Thamrin, yang telah diuji coba sebelumnya. Meski hasilnya positif, ia menyoroti bahwa keberhasilan di satu titik belum tentu bisa diulang di titik lain. “Masing-masing koridor memiliki karakteristik berbeda, sehingga rencana harus disesuaikan dengan kondisi setempat,” jelasnya.