BEM UI Gelar Demonstrasi dengan Lima Tuntutan untuk Perbaikan Ekonomi
Main Agenda – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan berbagai organisasi pergerakan akan mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran dengan tagar #Indonesiamenujubangkrut di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada hari Jumat, 12 Juni 2026. Aksi ini dijadwalkan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin memburuk dan tidak mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Athof: Kritik Ekonomi Tak Diperhatikan
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, yang akrab disapa Athof, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi saat ini hanya terlihat baik di kertas, tetapi tidak berubah di tingkat kehidupan masyarakat. “Harga beras melonjak, lapangan kerja semakin menyempit, dan rakyat tengah berjuang melawan tekanan pajak yang terus menggigit,” kata Athof dalam wawancara pada hari Kamis, 11 Juni 2026.
“Pemerintah terus memoles citra dengan menyiapkan proyek bagi kelompok tertentu, sementara rakyat hanya menjadi korban. Ini bukan soal perbedaan ideologi politik, tetapi soal siapa yang benar-benar mengalami kesulitan. Jawabannya jelas: seluruh rakyat Indonesia,” ujar Athof.
Athof menyoroti bahwa kebijakan pajak yang diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 memberikan beban berat kepada usaha kecil menengah (UKM). Sementara itu, pemerintah justru memutuskan untuk membatalkan royalti dari pertambangan mineral dan batu bara, yang dianggap sebagai bentuk keuntungan bagi kelompok oligarki. “Kebijakan ini jelas tidak adil, karena rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru diharuskan membayar lebih tinggi,” tambahnya.
Dalam kondisi yang semakin memburuk, Athof menyebut bahwa generasi muda menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan. “Tidak ada kepastian untuk masa depan mereka, sementara anggaran negara bocor ke program-program yang tidak jelas hasilnya,” jelas Athof. Ia juga mengkritik peran militerisme dalam dunia pendidikan, karena dinilai disisipkan secara aktif ke dalam sistem akademik kampus.
Kontrak Sosial Negara-Rakyat Terus Dicabik
Athof menilai bahwa kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat sedang terus dirobek. “Kami melihat bahwa selama ini kebijakan yang diambil tidak memberikan keberlanjutan, dan kritik berdasarkan data selalu diabaikan. Ini membuat kami bertindak dengan memperlihatkan kegelisahan melalui aksi jalan,” tambahnya.
Menurut Athof, aksi demonstrasi ini bukan hanya untuk mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga untuk memperkuat tuntutan yang sejak lama terlupakan. “Kami ingin pemerintah lebih tanggung jawab, bukan hanya bermain-main dengan data,” ungkap Athof.
Meski demikian, Athof menegaskan bahwa aksi ini tetap berjalan secara terorganisir. “Aliansi BEM se-UI, yang terdiri dari BEM UI dan 15 BEM Fakultas di kampus UI, serta organisasi seperti BEM KM IPB, BEM PNJ, dan BEM Universitas Pancasila, siap berpartisipasi. Kami juga berharap dukungan dari Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, serta Semar UI,” tambahnya.
Rencana Aksi: Kehadiran dan Jumlah Peserta Akan Disesuaikan
Aksi demonstrasi di Bundaran HI akan diikuti oleh seluruh anggota BEM UI dan organisasi yang telah sepakat. “Rapat teknis untuk menentukan jumlah peserta akan dilakukan malam ini, dan hasilnya akan mengatur skala aksi esok hari,” jelas Athof.
Athof juga menyoroti bahwa kehadiran organisasi dari luar UI akan diperkuat melalui konsolidasi nasional yang berlangsung di kampus UI beberapa hari sebelumnya. “Beberapa simpul pergerakan masih memastikan partisipasi mereka dan jumlah massa yang akan ikut aksi, sehingga pembahasan tetap berjalan secara terbuka,” katanya.
Lima Tuntutan Utama dalam Aksi Demonstrasi
Dalam aksi ini, BEM UI akan menggencarkan lima tuntutan utama yang dianggap krusial untuk menyelamatkan kondisi ekonomi. Pertama, pemerintah diminta untuk menghentikan pemborosan anggaran belanja negara (APBN) yang tidak produktif. “APBN harus digunakan secara efisien, bukan hanya sebagai alat untuk membagi proyek kepada kelompok tertentu,” kata Athof.
Kedua, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) harus diturunkan agar rakyat bisa merasakan manfaatnya langsung. “Rakyat sudah terlalu lama menunggu harga yang stabil, terutama di tengah tekanan inflasi yang terus menggigit,” tambah Athof.
“Kami juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek koperasi desa Merah Putih. Kedua program ini dianggap tidak efektif dan justru memperburuk kesenjangan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Athof.
Ketiga, pemerintah diminta untuk berhenti mengenalkan militerisme ke dalam dunia sipil, terutama dalam konteks pendidikan. “Militerisme harus dipisahkan dari ranah akademik, agar ruang berpikir bebas tidak terganggu,” tegas Athof.
Keempat, Athof menuntut pihak Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dianggap menyebabkan krisis ekonomi. “Kami yakin Prabowo masih mengelak dari tanggung jawab, dan itu harus diakhiri,” ujar Athof.
Aksi ini diharapkan menjadi bentuk penyampaian aspirasi yang lebih kuat. “Dengan demo besar-besaran, kami ingin memperlihatkan bahwa kegelisahan rakyat tidak bisa terabaikan lagi,” pungkas Athof.
Demokrasi dan Kehadiran Rakyat di Jalanan
Menurut Athof, keberhasilan demokrasi bergantung pada kehadiran rakyat di jalanan. “Rakyat harus aktif mengawasi kebijakan pemerintah, bukan hanya menjadi penonton,” tambahnya. Ia menekankan bahwa aksi ini menjadi sarana untuk memperkuat suara masyarakat dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang terus berlangsung.
