Legislator PDIP Kritik Dugaan Pengerahan Komcad Jaga Demo
Latest Program: Warga untuk Warga, Saling Bantu Mendukung Demo Mahasiswa
Latest Program menjadi sorotan utama dalam perdebatan terkini mengenai penggunaan Komcad (Komponen Cadangan) dalam mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta. Pada Jumat, 12 Juni 2026, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyoroti kebijakan ini, mengatakan bahwa pasukan cadangan seharusnya hanya dikerahkan dalam situasi darurat seperti perang atau bencana alam besar, bukan saat keadaan normal. Menurutnya, pengerahan Komcad dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa bisa dianggap melenceng dari tujuan awal pasukan tersebut, yang seharusnya lebih fokus pada pembinaan dan peningkatan kemampuan.
“Penggunaan Komcad dalam kondisi damai seperti ini tidak sesuai dengan prinsip peningkatan kemampuan yang diharapkan dalam Latest Program,” ujar Tubagus Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 Juni 2026.
Apel Siaga Komcad di Bawah Naungan Latest Program
Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa apel siaga Komcad yang dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026, tidak langsung terkait dengan pengamanan demo. Surat keputusan Bacadnas No. B/752/VI/2026/Bacadnas, yang dikirimkan pada Rabu, 11 Juni 2026, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapsiagaan 500 anggota Komcad dari unsur ASN. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa apel ini adalah bagian dari rangkaian pelatihan dalam Latest Program, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas Komcad dalam berbagai skenario keamanan.
“Latest Program melibatkan pembinaan dan simulasi kegiatan siaga Komcad, termasuk dalam situasi non-darurat seperti demonstrasi,” kata Rico pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurut Rico, kegiatan apel siaga tersebut dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak ada indikasi bahwa Komcad digunakan untuk menekan atau menghalangi aksi demo. Namun, kritik dari Tubagus Hasanuddin menunjukkan bahwa pengerahan Komcad di ruang publik saat aksi mahasiswa berlangsung bisa memicu kesan bahwa pasukan tersebut dijadikan alat untuk menjaga stabilitas politik, bukan sekadar peningkatan kemampuan pertahanan negara.
Legislator PDIP: Tugas Komcad Harus Tetap Fokus pada Latihan
Tubagus Hasanuddin menegaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengatur Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, bukan sebagai aparat keamanan. Dalam Latest Program, ia menekankan bahwa Komcad harus tetap fokus pada pembinaan dan peningkatan keterampilan, termasuk dalam rangkaian pelatihan yang dilakukan setiap tahun.
“Latest Program secara konsisten mengajak semua pihak untuk memahami peran Komcad sebagai elemen cadangan, bukan untuk menjadi penjaga keamanan di ruang publik saat aksi demonstrasi berlangsung,” lanjut Tubagus.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan Komcad dalam pengamanan demo berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara aparat keamanan dan warga masyarakat. “Bayangkan jika mahasiswa yang berdemo berhadapan langsung dengan Komcad, maka potensi benturan bisa memicu kekacauan,” kata politikus PDIP itu. Kritik ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi dalam penggunaan pasukan negara.
Sebagai bagian dari Latest Program, diskusi tentang penggunaan Komcad dalam keadaan normal menjadi isu yang penting. Para anggota legislatif dari berbagai partai politik meminta Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahwa semua keputusan pengerahan pasukan tersebut sesuai dengan prinsip pemerintahan yang demokratis. Tubagus Hasanuddin menekankan bahwa pihak legislatif akan terus memantau implementasi UU terkait Komcad, terutama dalam konteks demonstrasi yang dianggap sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
“Latest Program juga menjadi wadah untuk menyuarakan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keamanan,” kata Tubagus dalam wawancara dengan Tempo, Sabtu, 13 Juni 2026.
Dalam ruang lingkup Latest Program, ada upaya untuk mengintegrasikan pendekatan komunikasi dan pembinaan dengan masyarakat. Kementerian Pertahanan dan PDIP berupaya menggambarkan Komcad sebagai pasukan yang siap mendukung kegiatan sosial, termasuk aksi-demo, dengan tetap mempertahankan fungsi mereka dalam pertahanan negara. Meski demikian, Tubagus Hasanuddin meminta agar kebijakan ini tidak dikembangkan secara tidak proporsional, karena bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.
