Skip to content
Finansial

Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026

Andi Permata - tempatdonasi.com 4 mins read

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan ketentuan baru untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan

Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026

Aturan BSU 2026 Resmi Diterbitkan, Bantuan Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

Tempatdonasi.com – Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan ketentuan baru untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang mengubah untuk kedua kalinya Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.

Regulasi itu ditetapkan sekaligus diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Sejak tanggal pengundangannya, aturan tersebut mulai berlaku dan menjadi dasar pelaksanaan BSU 2026, termasuk pengaturan mengenai kelompok penerima, batas penghasilan, serta nilai bantuan yang akan diterima.

BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu setiap bulan selama tiga bulan. Dana bantuan itu tidak disalurkan secara bulanan, melainkan diberikan dalam satu kali pembayaran dengan total nilai Rp900 ribu bagi setiap pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan.

Tujuan menjaga kemampuan belanja pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh. Keberadaan bantuan juga diharapkan dapat mendukung kesinambungan kegiatan ekonomi melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli.

Pesan tersebut menegaskan bahwa BSU bukan bantuan yang diberikan otomatis kepada seluruh pekerja. Program ini memiliki kriteria administratif dan batasan penghasilan yang harus dipenuhi. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan kesesuaian data kepesertaan serta informasi upah yang tercatat dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Syarat utama penerima BSU 2026

Penerima BSU wajib berstatus warga negara Indonesia dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Selain itu, pekerja atau buruh harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Ketentuan berikutnya berkaitan dengan tingkat pendapatan. Pekerja yang dapat masuk dalam sasaran bantuan adalah mereka yang menerima gaji atau upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti nilai upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota yang berlaku di wilayah kerja.

Angka penghasilan yang digunakan bukan semata-mata perhitungan pribadi pekerja. Acuannya adalah upah terakhir yang disampaikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercantum dalam data lembaga tersebut. Dalam perhitungan ini, unsur upah mencakup upah pokok serta tunjangan tetap.

Ketelitian data menjadi penting karena catatan kepesertaan dan pelaporan upah akan digunakan dalam proses penetapan calon penerima. Pekerja yang ingin mengetahui peluangnya memperoleh bantuan dapat memperhatikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta memastikan data ketenagakerjaan yang dilaporkan pemberi kerja sesuai dengan kondisi yang berlaku.

Penyesuaian untuk daerah dengan UMK lebih tinggi

Pemerintah juga mengatur perlakuan bagi pekerja di daerah yang memiliki upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi daripada Rp3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, batas maksimum gaji atau upah calon penerima BSU mengikuti nilai UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh.

Contohnya, pekerja di wilayah dengan UMK yang melampaui batas Rp3,5 juta tidak langsung kehilangan kesempatan hanya karena standar upah daerahnya lebih tinggi. Penyesuaian ini membuat ambang penerima tetap mempertimbangkan struktur pengupahan di masing-masing wilayah.

Untuk daerah yang belum menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada upah minimum provinsi atau UMP. Mekanisme pembulatannya tetap sama, yakni pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Pengaturan ini memberikan pedoman yang berbeda sesuai keberadaan atau tidak adanya UMK di suatu daerah.

Kelompok yang tidak menerima bantuan

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 secara tegas mengecualikan sejumlah kelompok dari penerimaan BSU. Aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk penerima bantuan subsidi upah tahun 2026.

Pengecualian tersebut perlu diperhatikan agar masyarakat memahami ruang lingkup program dengan tepat. BSU ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan, sehingga status pekerjaan dan data kepesertaan menjadi bagian dari penilaian kelayakan.

Hal yang perlu diperhatikan pekerja

Bagi pekerja yang memenuhi batas penghasilan, status aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026 menjadi salah satu unsur penting. Selain itu, data upah yang digunakan mengacu pada laporan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, bukan pada perkiraan pendapatan atau perubahan yang belum tercatat dalam administrasi kepesertaan.

Program BSU 2026 memberi bantuan senilai Rp900 ribu yang dibayarkan satu kali untuk periode tiga bulan. Nilai tersebut berasal dari alokasi Rp300 ribu per bulan. Dengan pola pembayaran sekaligus, penerima memperoleh total bantuan dalam satu penyaluran setelah dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Informasi perkembangan program, ketentuan penerima, serta pembaruan terkait BSU 2026 dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id. Pekerja dianjurkan menggunakan kanal resmi agar memperoleh informasi yang sesuai dengan regulasi dan terhindar dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Frequently Asked Questions

What is Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026?

Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026 matter?

Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Join the discussion