Pembahasan Penting: Piala Presiden 2026 bisa saja gunakan format baru
Piala Presiden 2026 Mungkin Mengadopsi Format yang Berbeda
Jakarta – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa edisi ke delapan Piala Presiden 2026 memiliki kemungkinan menggunakan struktur yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. “Kita sedang merancang ulang format turnamen ini,” ujarnya setelah upacara penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta, Minggu lalu.
“Pak Ara punya komitmen, dan Piala Presiden tahun ini bisa jadi lebih menarik. Tujuannya agar seluruh gubernur dan bupati turut andil dalam menggerakkan olahraga sepak bola,” tambah Erick.
Piala Presiden 2025, yang menjadi edisi dengan jumlah peserta terkecil sepanjang sejarah, hanya diikuti oleh enam tim. Turnamen ini diadakan pada 6–13 Juli lalu, di mana klub Thailand Port FC berhasil memenangkan gelar setelah mengalahkan Oxford United di babak final.
Dalam pembicaraan, Erick juga menyebut Piala Presiden 2026 mungkin tidak dihelat pada bulan Juli seperti tahun lalu, karena tahun ini akan diadakan Piala Dunia 2026. “Sedang dipertimbangkan, karena tahun ini ada kejuaraan internasional yang lebih besar,” jelasnya.
Peserta 2025 terdiri dari klub-klub Liga 1, Liga 2, serta dua tim asing, Oxford United dan Port FC. Erick menyampaikan bahwa partisipasi dua tim luar negeri tersebut memberi dampak positif, dan ada niat untuk melibatkan mereka kembali di tahun depan.
Komitmen untuk Keterlibatan Daerah dan Tim Nasional
Menurut Erick, keikutsertaan klub dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi perlu diperkuat. “Kita ingin melibatkan lebih banyak elemen daerah agar keberlanjutan olahraga sepak bola bisa terjaga,” kata dia.
Maruarar Sirait, Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, mengapresiasi konsistensi PSSI dalam menyelenggarakan turnamen tersebut. “Kesuksesan Piala Presiden adalah hasil kerja sama seluruh pihak dalam ekosistem sepak bola,” ujarnya.
Sirait menekankan bahwa sepak bola membutuhkan kolaborasi dari klub, manajer, pemain, media, sponsor, regulator, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. “Semua pihak menjadi bagian dari ekosistem yang terintegrasi dan terkontrol,” tambahnya.