Kata Serikat Mahasiswa UGM Soal Dugaan Suap ke BEM FH UBK

Kata Serikat Mahasiswa UGM Soal Dugaan Suap ke BEM FH UBK

Tempatdonasi.com – Sejumlah anggota Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM) menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK). Bintang Mesa, Ketua Umum Sema UGM, mengungkapkan bahwa insiden suap tersebut dianggap sebagai tanda peringatan bagi konsolidasi kekuatan mahasiswa. Menurut Bintang, isu ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan solidaritas dalam gerakan mahasiswa.

Perlawanan terhadap Upaya Pecah Belah

Bintang menekankan bahwa mahasiswa tetap harus menjadi garda terdepan dalam perjuangan politik. “Dugaan suap ini adalah bagian dari strategi memecah belah kekuatan gerakan mahasiswa,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 24 Juni 2026. Dia menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang digelar oleh BEM UBK di Kawasan Patung Kuda pada Senin, 15 Juni 2026, tetap layak didukung meski ada tudingan korupsi. Bintang mengkritik tindakan pemerintah yang dianggap tidak transparan, khususnya dalam mengalokasikan kebijakan.

“Ini upaya penggembosan yang mencederai gerakan mahasiswa,” tambah Heththan Hersya Putra, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UBK. Dia menilai uang suap yang diterima oleh BEM FH UBK bisa merusak integritas para mahasiswa dan mengancam momentum perjuangan mereka.

Meski demikian, BEM FH UBK tetap berkomitmen menggelar aksi. Rektorat UBK sendiri telah memastikan bahwa pengurus BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima uang suap dari seorang alumni Fakultas Hukum. Uang itu diberikan melalui aparat kepolisian sebagai imbalan untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari Kawasan Patung Kuda ke depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD. Maludin menyatakan bahwa suap diterima secara diam-diam di tengah malam.

Gerakan Mahasiswa Dalam Pandangan Sema UGM

Sema UGM menilai dugaan suap sebagai indikasi adanya kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka mengkritik pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap isu-isu mendasar, seperti ketimpangan sosial dan korupsi di institusi publik. “Dugaan suap ini menggambarkan penjinakan terhadap semangat perjuangan mahasiswa,” tegas Bintang dalam wawancara eksklusif.

Pada 15 Juni 2026, BEM UBK menggelar demonstrasi dengan tema “Tata Ulang Indonesia” di Patung Kuda. Aksi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa dan diikuti oleh pejabat negara, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Namun, sejumlah menteri dari Kabinet Prabowo Subianto disebut oleh Sema UGM sebagai simbol kebijakan yang tidak berdampak signifikan pada masalah pokok.

“Kasus suap ini menunjukkan bahwa uang negara dihamburkan untuk kunjungan luar negeri yang tidak jelas manfaatnya,” ujar Bintang. Dia menilai pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lebih fokus pada kegiatan yang dianggap menguntungkan pihak tertentu.

Sebelumnya, BEM FH UBK menghadapi tekanan dari pihak tertentu yang ingin memindahkan lokasi aksi. Menurut Abdi Maludin, pihak yang memberikan uang suap sempat meminta agar demonstrasi tidak berlangsung di Patung Kuda, karena dianggap mengganggu kegiatan lain. Namun, BEM FH UBK memutuskan untuk tetap berada di lokasi tersebut, sebagai bentuk penolakan terhadap intervensi.

Mediasi dengan Wakil Presiden Gibran

Di hari yang sama, perwakilan BEM UBK mengikuti ajakan mediasi tertutup bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mediasi berlangsung di Istana Wakil Presiden, dengan melibatkan 15 orang mahasiswa. Menurut sumber dari rektorat, pertemuan tersebut diharapkan bisa mengurangi ketegangan antara pihak kampus dan pemerintah. Namun, BEM FH UBK menegaskan bahwa mereka tetap mempertahankan prinsip aksi mereka, meski ada upaya untuk mengalihkan perhatian.

Rektorat UBK juga menyatakan bahwa mereka telah menonaktifkan status kemahasiswaan Abdi Maludin setelah menerima pengakuan langsung dari sang pengurus BEM FH UBK. Langkah ini diambil sebagai langkah investigasi lebih lanjut, dengan rencana memanggil saksi dan pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap. Wakil Rektor III Daniel Panda mengatakan, kampus sedang menelusuri hubungan antara penerima uang dan pihak-pihak tertentu.

Konteks Suap dan Tantangan Gerakan Mahasiswa

Kasus suap BEM FH UBK menimbulkan perdebatan terkait peran organisasi mahasiswa dalam demokrasi. Bintang Mesa menyoroti bahwa suap tidak hanya mengganggu kredibilitas BEM FH UBK, tetapi juga menghambat kemampuan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan. “Dugaan suap ini seperti penghalang yang mengurangi efektivitas aksi mahasiswa,” ujarnya.

Sebagai bentuk perlawanan, Sema UGM menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi motor perubahan. Mereka menilai bahwa suap adalah bentuk pemecah belah yang dirancang untuk melemahkan gerakan. Bintang menambahkan, kampus dan organisasi mahasiswa harus menjadi tempat yang transparan, bukan pusat korupsi.

Kasus ini juga memicu refleksi tentang hubungan antara lembaga kependidikan dan pemerintah. Banyak yang menilai bahwa pemerintah cenderung memanfaatkan mahasiswa untuk tujuan politik tertentu, sementara kampus sendiri seharusnya menjadi tempat untuk mendidik generasi muda yang berintegritas. “Mahasiswa tidak boleh menjadi alat untuk memudahkan pemerintah dalam menyembunyikan kesalahan,” ujar Bintang.

Konteks Sejarah dan Perkembangan Kasus

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlawanan, Sema UGM menyoroti pentingnya konsistensi dalam gerakan. Mereka mengkritik perubahan tajuk aksi atau lokasi demonstrasi sebagai bentuk penyerahan kontrol kepada pihak luar. “Kalau suap berdampak pada keputusan akhir, maka mahasiswa sudah kalah sebelum bertanding,” ujar anggota Sema UGM lainnya.

Kasus suap BEM FH UBK juga memicu kecemburuan di kalangan mahasiswa. Banyak yang merasa bahwa suap tersebut adalah bentuk korupsi yang merendahkan nilai-nilai akademik dan sosial. Selain itu, dugaan bahwa suap diberikan melalui