Important News: Prabowo: Gaji Guru Tak Membaik karena Kekayaan Negara Bocor

Prabowo: Gaji Guru Masih Rendah Karena Kekayaan Negara Terus Bocor

Tempatdonasi.com – PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa rendahnya gaji guru dan pegawai negeri terjadi karena adanya kebocoran besar dalam kekayaan negara. Dalam pidatonya di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026, ia menekankan bahwa negara selama bertahun-tahun mengalami aliran dana yang tidak optimal, sehingga menyebabkan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyebab Utama Kebocoran Kas Negara

Dalam pembicaraannya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026, Prabowo menyatakan bahwa kekayaan negara yang bocor menjadi penyebab utama ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran. “Saya ingin sampaikan di sini karena saudara-saudara NU sebagai pemimpin, ulama, guru, dan pembimbing rakyat harus paham mengapa gaji guru dan pegawai negeri belum meningkat, mengapa anggaran selalu terbatas. Ini karena uang negara tidak cukup, terus-menerus dicuri,” ujar Prabowo, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, tapi lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun,” klaim Prabowo.

Prabowo menyoroti bahwa kebocoran dana negara tidak hanya berasal dari pengelolaan yang tidak efisien, tetapi juga dari praktik ekspor yang tidak transparan. Ia menyebut fenomena under-invoicing—pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya—sebagai salah satu penyumbang utama kerugian pemerintah. Menurutnya, banyak pengusaha memanfaatkan kelemahan sistem untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Upaya Pemangkasan BUMN yang Merugi

Menyikapi masalah keuangan negara, Prabowo menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memperbaikinya adalah menutup perusahaan-perusahaan milik negara yang terus merugi. “Saya sudah menutup sekitar 240 perusahaan negara selama 20 bulan menjabat. Kalau ini terus dilanjutkan, saya targetkan menutup 700 hingga 800 perusahaan BUMN dalam waktu dekat,” tuturnya.

Sebelumnya, ia juga menyoroti jumlah besar perusahaan negara yang beroperasi. “Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi Presiden baru tahu bahwa jumlahnya mencapai seribu lebih,” ujar Prabowo. Menurutnya, jumlah ini justru menambah beban keuangan negara, karena banyak dari perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi yang sepadan dengan subsidi yang diberikan.

Dalam pidatonya, Prabowo memperjelas bahwa kebocoran dana negara terjadi karena perusahaan-perusahaan pelat merah tidak mampu mengelola keuangan secara optimal. Ia mengkritik praktik operasional yang terus-menerus menghabiskan dana tanpa memastikan keuntungan atau manfaat untuk masyarakat. “BUMN itu justru menjadi beban bagi keuangan negara, karena kita harus terus memberi subsidi, tapi mereka tidak bisa menutup rugi,” jelasnya.

Pelaporan Ekspor dan Dampaknya pada Anggaran

Prabowo menambahkan bahwa kebocoran dana tidak hanya terjadi dalam pengelolaan BUMN, tetapi juga melalui praktik pelaporan ekspor yang tidak jujur. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa banyak pengusaha menyalahgunakan sistem pelaporan untuk mengurangi kewajiban membayar pajak. “Dengan mengurangi volume ekspor yang dilaporkan, mereka memperkecil kenaikan pajak, sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan guru dan pegawai negeri,” paparnya.

Menurut perhitungan pemerintah, kebocoran dana akibat under-invoicing telah menyebabkan kerugian mencapai sekitar US$ 908 miliar selama 34 tahun terakhir. Angka ini, menurut Prabowo, menjadi bukti bahwa sistem pengawasan di sektor ekspor perlu diperkuat. Ia menilai bahwa kebijakan ini mengakibatkan negara kehilangan dana yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan publik, termasuk pendidikan.

Perspektif Prabowo tentang Kesejahteraan Pendidik

Prabowo juga menyoroti bahwa masalah gaji guru tidak bisa dipisahkan dari kondisi keuangan negara. Dalam pandanganannya, kebocoran dana menyebabkan penganggaran yang tidak memadai, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan upah pendidik selalu terbendung. “Jika kekayaan negara tidak bocor, pasti anggaran pendidikan akan lebih besar, dan gaji guru bisa lebih baik,” ujarnya.

Menurut Prabowo, BUMN yang merugi menjadi salah satu sumber utama kerugian negara. Ia mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menguras dana, tetapi juga menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. “Selama ini, banyak perusahaan negara beroperasi meskipun sudah lama merugi. Ini harus dihentikan agar dana bisa dialokasikan ke sektor yang lebih produktif,” tambahnya.

Upaya Mengatasi Kebocoran Dana

Prabowo menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi keuangan negara melalui berbagai upaya. Selain menutup perusahaan BUMN yang merugi, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kita harus mengaudit dengan ketat, mengidentifikasi celah-celah kebocoran, dan menutupnya secara permanen,” kata Prabowo.

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa kebijakan BUMN yang tidak terarah justru menjadi masalah utama. Ia berharap dengan langkah-langkah pencegahan, dana yang bocor dapat diminimalkan, sehingga anggaran pendidikan dan layanan publik bisa meningkat. “Setiap perusahaan BUMN yang ditutup berarti penghematan besar bagi negara, yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai negeri,” jelasnya.

Prabowo juga menyoroti bahwa kebocoran dana negara terjadi karena adanya ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan sistem administrasi. Ia menekankan perlunya reformasi yang lebih ketat untuk menghindari praktik korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien. “Kita harus membuat sistem yang lebih tegas, sehingga dana negara tidak lagi dipakai untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak produktif,” tambahnya.

Impak pada Pendidikan dan Masyarakat

Kebocoran dana negara, menurut Prabowo, memperparah kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menilai bahwa jika dana yang bocor bisa dikurangi, anggaran pendidikan akan lebih baik, sehingga gaji guru bisa ditingkatkan. “Guru adalah pilar pembangunan bangsa. Jika mereka tidak diberi gaji yang memadai, maka kualitas pendidikan akan terganggu,” ujar Prabowo.

Menurutnya, rakyat yang bekerja di sektor publik, seperti guru dan pegawai negeri, tidak seharusnya terkena dampak dari kebocoran dana negara. “Kita harus menjaga agar dana negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Dengan menyampaikan pandangan ini, Prabowo ingin menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan pegawai negeri adalah bagian dari prioritas pemerintah. Ia berharap reformasi keuangan dan pengelolaan BUMN bisa memberikan dampak positif bagi pendidikan dan layanan publik secara keseluruhan.

Prabowo juga menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di satu sektor, tetapi mengenai seluruh aspek pemerintahan. “Kita harus menyelidiki setiap celah kebocoran, baik dari dalam maupun luar negeri, agar negara bisa berdiri sendiri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” pungkasnya.