Lanjutkan Evaluasi Lapangan Satgas PRR, Pemprov Aceh Siapkan DED Jembatan Peusangan Selatan

Lanjutkan Evaluasi Lapangan Satgas PRR, Pemprov Aceh Siapkan DED Jembatan Peusangan Selatan

Tempatdonasi.com – Tempo News – Pemerintah Aceh mulai menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk membangun kembali Jembatan Peusangan Selatan di Kabupaten Bireuen. Tindakan ini merupakan hasil evaluasi lapangan yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) bersama pihak-pihak terkait dalam beberapa pekan terakhir. Proses ini diharapkan bisa menggerakkan rencana pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, terutama dalam mengatasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi.

Kewenangan Pemprov Aceh atas Jembatan Rangka Baja

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen, Fadhli, mengungkapkan bahwa jembatan tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Ia menjelaskan bahwa jembatan yang menghubungkan Desa Ule Jalan dan Desa Suwak itu memiliki struktur rangka baja dan terletak di ruas jalan yang dikelola Aceh. “Setelah DED selesai disusun, Pemprov Aceh akan langsung memproses anggaran untuk memulihkan jembatan,” kata Fadhli dalam wawancara dengan Tempo pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Fadhli, penyusunan DED adalah bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Proses ini terjadi setelah Satgas PRR melakukan kajian dan pemantauan di berbagai wilayah Aceh sepanjang awal Juni. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih efisien, sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk).

Proses Evaluasi dan Kebutuhan Infrastruktur

Dalam aktivitas evaluasi tersebut, Satgas PRR bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur. Dengan memperhatikan kondisi pascabencana, tim tersebut menyusun strategi percepatan pemulihan. “Kami berupaya memastikan setiap rencana bisa dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan,” ujar Fadhli.

Jembatan Peusangan Selatan termasuk dalam 13 jembatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi Sumatra pada November 2025. Delapan dari jumlah tersebut adalah jembatan rangka baja, sementara lima lainnya berbentuk gantung. Kerusakan yang terjadi melibatkan erosi pondasi akibat banjir bandang, hingga sebagian besar badan jembatan ambruk ke aliran sungai. Hanya struktur kecil di sisi Desa Ule Jalan yang masih tersisa.

Kerusakan ini mengakibatkan gangguan pada akses penghubung antarwilayah. Mobilitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan pendidikan, terganggu secara signifikan. Ratusan siswa dan guru dari Desa Ule Jalan harus berjalan menyeberang sungai setiap hari, menggunakan rakit sederhana atau perahu motor, hanya untuk mencapai sekolah. “Pengangkutan menjadi sulit karena tidak ada jembatan yang bisa digunakan,” kata salah satu warga, Fauzi Doklip.

“Sejak jembatan rusak, kami terpaksa menggunakan getek untuk mengantar anak ke sekolah atau ke tempat pengajian di Darul Aman. Tidak hanya itu, keperluan lain seperti ke Bireuen atau Matang Geulumpang Dua juga memaksa kami menyeberang dengan cara yang sama,” kata Fauzi.

Tantangan kian bertambah berat ketika hujan deras kembali mengguyur daerah tersebut. Arus sungai yang meningkat menyebabkan kebutuhan menyeberang menjadi lebih kompleks. Selain itu, distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok juga terhambat karena kendaraan tidak bisa lagi melewati jembatan yang sebelumnya menjadi akses utama.

Langkah Pemulihan yang Bertahap

Fadhli menambahkan bahwa penanganan wilayah terdampak dilakukan secara bertahap. Selain membangun kembali jembatan, pemerintah juga mengambil langkah untuk mengatasi erosi tebing sungai sekitar lokasi. “Pemulihan infrastruktur dilakukan berdasarkan prioritas dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Sebagai acuan, seluruh rencana pemulihan sudah termasuk dalam Renduk. Dokumen ini menjadi dasar bagi upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi wilayah yang terkena bencana. “Dengan DED yang telah dimulai, kami yakin kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara bertahap,” tegas Fadhli.

Sebagai contoh, jembatan Peusangan Selatan menjadi satu dari beberapa struktur yang perlu diperbaiki karena posisinya strategis. Aksesibilitas yang terganggu berdampak pada ketersediaan barang, transportasi, dan pergerakan orang. Proses pengerjaan DED diharapkan bisa mempercepat keputusan anggaran, sehingga jembatan bisa kembali beroperasi dalam waktu yang lebih singkat.

Rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan di berbagai daerah Aceh. Dengan kerja sama yang intensif, pemerintah dan Satgas PRR berupaya mempercepat pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. DED untuk jembatan Peusangan Selatan menjadi bagian penting dari langkah-langkah ini, karena jembatan tersebut berperan krusial dalam menghubungkan dua desa yang secara geografis terpisah oleh sungai.