Demonstrasi di Surabaya Ricuh, 10 Orang Ditangkap

Demonstrasi di Surabaya Ricuh, 10 Orang Ditangkap

Tempatdonasi.com – Demo besar yang diadakan oleh Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Grahadi, Surabaya, pada Jumat, 26 Juni 2026, berakhir dengan kekacauan. Sebanyak 10 peserta aksi ditahan oleh petugas kepolisian setelah tindakan provokatif mereka dianggap mengganggu ketertiban umum.

Kemarahan Massa yang Memuncak

Aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, dengan peserta memakai tagar #IndonesiaSekarat untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Setelah beberapa jam, suasana menjadi semakin tidak terkendali. Massa memulai kerusuhan dengan membakar berbagai benda dan melempar batu ke polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Di sekitar pukul 18.00 WIB, demonstran juga mendorong pagar pembatas Gedung Grahadi yang sedang dalam proses renovasi.

“Mereka terus melakukan perusakan. Itu membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri. Karena itu, kami terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mendorong massa ke belakang,”

kata Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Luthfie Setiawan kepada awak media.

Penangkapan dan Pendataan

Tidak lama setelah kerusuhan terjadi, polisi menangkap sejumlah pendemo yang diduga menjadi pengadu. Beberapa di antaranya, termasuk seorang aktivis perempuan, dibawa ke Polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, identitas para pelaku tindakan provokatif belum diungkapkan secara resmi.

“Sekarang masih dilakukan pendataan, pemeriksaan. Bagi yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku,”

kata Kapolres.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, mengonfirmasi bahwa 10 orang ditangkap setelah aksi berlangsung. “Ini yang masuk hotline pengaduan ada 10 orang sampai pukul 22.00 WIB. Mereka dibawa ke Polrestabes,”

ucap Djuir, sapaan akrabnya.

Meski telah menangkap para pelaku, Djuir mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait identitas pendemo. “Koordinasi sedang dilakukan dengan tim untuk memastikan detail lengkap,”

lanjutnya.

Pendemo Mengkritik Kebijakan Pemerintah

Aksi hari ini menargetkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat sipil. Protes tersebut memperlihatkan ketidakpuasan terhadap dua program utama pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka menilai kedua program ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, menjelaskan bahwa tuntutan aksi berasal dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. “Kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Kami ingin perubahan yang lebih signifikan,”

kata Septia.

Membawa 11 poin tuntutan, para peserta aksi menyerukan tindakan seperti menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program MBG dan KDMP. Tuntutan lainnya mencakup pencabutan undang-undang Polri dan TNI, serta penciptaan lapangan kerja yang layak.

Isu Terkait Cap Kebijakan Pemerintahan

Di balik kerusuhan di Surabaya, sejumlah kelompok politik mengungkit isu cap “antek asing” terhadap pengkritik pemerintahan. Dalam pilihan editor, disebutkan bahwa cap tersebut sering diberikan kepada aktivis yang dianggap tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

Pendemo memperlihatkan kecemasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak merakyat. Tuntutan mereka menunjukkan bahwa ada percepatan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. “Kami akan terus memperpanjang nafas perlawanan kita. Aksi-aksi mungkin tensinya lebih tinggi lagi daripada hari ini,”

kata Septia Rahma.

Dalam proses penangkapan, polisi mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Meski demikian, para peserta aksi menganggap kepolisian terlalu reaktif dan berpihak kepada pemerintah. “Penangkapan ini adalah cara untuk menekan suara rakyat yang kritis,”

ujar Fatkhul Khoir.

Pengadilan atas para pendemo yang ditangkap akan memperjelas apakah tindakan mereka dianggap sebagai provokasi atau bagian dari bentuk kekecewaan masyarakat. Sementara itu, aksi kecil-kecilan terus berlangsung di berbagai kota, dengan harapan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.

Konteks Aksi dan Dukungan Masyarakat

Aksi di Surabaya bukanlah yang pertama dalam rangkaian protes yang menyoroti kebijakan pemerintah. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan di sejumlah daerah, dengan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Koordinator KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, menyatakan bahwa kelompok tersebut memiliki dukungan luas dari masyarakat yang merasa tidak terwakili dalam kebijakan nasional.

Di sisi lain, kelompok yang berada di pihak pemerintah berusaha menenangkan situasi dengan mengklaim bahwa tindakan polisi adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman teror. “Polisi hanya menjalankan tugas sesuai perintah untuk mengamankan area,”

kata salah satu perwakilan dari pihak pemerintah.

Kebijakan MBG dan KDMP menjadi fokus utama protes hari ini. Kedua program tersebut dianggap tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, pembangunan Gedung Grahadi yang sedang berlangsung disebut sebagai tanda kebijakan pemerintah yang terkesan memperkuat elit dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat biasa.

Protes ini juga menyoroti isu kesenjangan antara kelas atas dan bawah. Peserta aksi menekankan bahwa kebijakan pemerintah terutama menguntungkan pihak tertentu. “Kami ingin kebijakan yang lebih merata, bukan hanya untuk kelompok tertentu,”

lanjut Septia Rahma.

Di tengah kekacauan, para demonstran tetap mempertahankan semangat perlawanan. Mereka berharap aksi ini mampu memicu perubahan politik yang lebih demokratis. Dengan 10 orang ditangkap, pihak kepolisian berupaya menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan aksi berlangsung tanpa kontrol.

Langkah Berikutnya dan Harapan Masyarakat

Sementara itu, kelompok Front Anti Kapitalisme berencana mengadakan aksi lanjutan dalam waktu dekat. Mereka berharap tindakan mereka mampu menarik perhatian lebih besar dari publik dan pemerintah. “Kami ingin perubahan yang konkrit, bukan hanya ucapan,”

kata Septia Rahma.

Para pendemo juga mengharapkan adanya dialog antara pihak pemerintah dan masyarakat. “Kebijakan harus melibatkan suara rakyat, bukan hanya dari segelintir orang,”