Politikus PKS Usul Moratorium Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Key Discussion: Politikus PKS Usulkan Moratorium Latsarmil untuk Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Insiden Latsarmil Menyebabkan Emat Calon Manajer Kopdes Meninggal

Tempatdonasi.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen koperasi desa, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengusulkan penerapan moratorium terhadap pelatihan dasar kemiliteran atau Latsarmil yang diadakan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Usulan ini muncul setelah empat calon manajer dari Kopdes Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan pada pelatihan militer yang berlangsung di Desa Kemuning, Kabupaten Tangerang, pada 27 Juni 2026. Kejadian tersebut menimbulkan sorotan publik dan memicu Key Discussion mengenai keamanan serta efektivitas program Latsarmil dalam konteks pembentukan manajer koperasi.

“Saya mendorong dilakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap program Latsarmil ini,” ujar Mulyanto melalui pesan WhatsApp. Menurutnya, kegiatan pelatihan militer yang diadakan Kemhan bertujuan menguatkan mental dan disiplin calon manajer, tetapi tidak boleh dianggap identik dengan pelatihan yang diberikan kepada prajurit TNI. “Kopdes tidak memiliki latar belakang militer, sehingga pelatihan harus disesuaikan dengan kondisi peserta dan dilakukan secara bertahap,” tambahnya.

Proses Pelatihan Latsarmil dan Perannya dalam Koperasi

Latsarmil, atau Latihan Dasar Kemiliteran, merupakan program yang dijalankan Kemhan sejak 2020. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan manajerial calon manajer koperasi desa dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kemiliteran seperti disiplin, kekompakan, dan kerja keras. Namun, kecelakaan yang terjadi di Desa Kemuning menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian metode pelatihan tersebut dengan kondisi peserta. Dalam Key Discussion, para pengamat menyebut bahwa Latsarmil harus disesuaikan dengan kebutuhan koperasi, bukan hanya sebagai pelatihan fisik.

Menurut data dari Kementerian Pertahanan, sejak program Latsarmil dimulai, telah tercatat sekitar 1.200 calon manajer yang mengikuti pelatihan di berbagai daerah. Namun, insiden di Desa Kemuning menjadi kejadian terparah, dengan empat korban meninggal dan tujuh lainnya terluka. “Kami sedang memeriksa penyebab kecelakaan tersebut, termasuk apakah ada kurangnya pengawasan atau perlengkapan keselamatan,” jelas Menteri Pertahanan dalam pernyataan resmi. Dalam Key Discussion, banyak pihak menyoroti perlunya evaluasi mendalam sebelum melanjutkan program.

Kopdes Merah Putih, sebagai salah satu organisasi koperasi desa yang menjadi fokus pelatihan, mengklaim bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi manajerial anggotanya. Namun, Mulyanto menilai bahwa Latsarmil cenderung memprioritaskan aspek fisik dan mental tanpa memperhatikan aspek keamanan. “Jika pelatihan tidak disusun dengan matang, risiko kecelakaan bisa meningkat drastis,” katanya. Dalam Key Discussion, usulan moratorium ini juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis lokal yang khawatir tentang keselamatan peserta.

Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya

Setelah insiden kecelakaan, pemerintah segera mengambil langkah untuk meninjau ulang program Latsarmil. Dalam Key Discussion, ada dua arah penanganan yang diusulkan: moratorium sementara dan perbaikan metode pelatihan. Kementerian Pertahanan berjanji akan memperketat pengawasan selama pelatihan dan memperkenalkan modifikasi kurikulum yang lebih aman. Namun, Mulyanto menekankan bahwa moratorium tetap diperlukan hingga evaluasi selesai dilakukan.

Di sisi lain, organisasi Kopdes Merah Putih meminta pemerintah untuk tetap mendukung program ini dengan memastikan peserta memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko pelatihan. “Kami mengapresiasi upaya Kemhan, tetapi perlu penyesuaian agar selama pelatihan, calon manajer tidak mengalami cedera serius,” kata ketua organisasi tersebut. Dalam Key Discussion, kebijakan moratorium juga dianggap sebagai langkah untuk memberikan ruang bagi pengembangan sistem manajerial yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan anggota.

Usulan moratorium Latsarmil ini menimbulkan pembahasan luas dalam Key Discussion di berbagai media. Sejumlah anggota Partai PKS lainnya menyatakan dukungan terhadap Mulyanto, sementara kritik terhadap program ini juga datang dari pemangku kepentingan luar. “Latsarmil harus menjadi sarana peningkatan kompetensi, bukan sekadar alat untuk mengasah kebugaran,” tegas seorang akademisi yang turut berkomentar. Dengan Key Discussion yang terus berlangsung, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara efektivitas program dan keamanan peserta.

Konteks Program Latsarmil dan Koperasi Desa

Program Latsarmil diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan koperasi desa. Dalam Key Discussion, para ahli menyoroti bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi yang lebih baik. Namun, insiden di Desa Kemuning memicu kekhawatiran bahwa Latsarmil bisa menjadi alat yang tidak tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Koperasi desa, yang sebagian besar dijalankan oleh warga desa, dianggap sebagai bagian penting dari perekonomian lokal. Dengan Key Discussion yang terus berlangsung, pemerintah diharapkan dapat mengubah pendekatan pelatihan tersebut. Seorang pengamat politik menilai, usulan moratorium ini bisa menjadi awal perubahan sistem yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan peserta. “Kami ingin Latsarmil menjadi sarana pembelajaran, bukan pelatihan yang berisiko tinggi,” ujarnya.

Di tengah Key Discussion, berbagai alternatif juga diusulkan. Sejumlah pengamat menyarankan penggunaan metode pelatihan yang lebih beragam, seperti simulasi dan keterampilan manajerial yang tidak memerlukan aktivitas fisik intensif. Selain itu, ada usulan untuk menambahkan pelatihan keselamatan sebagai bagian wajib dari Latsarmil. “Dengan Key Discussion ini, kami berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang lebih bertahap dan berkelanjutan,” pungkas Mulyanto.